Media Berwawasan dan Berbudaya

Tuesday, 8 October 2019

RUANG DEMOKRASI PILKADA MABAR 2020

| Tuesday, 8 October 2019



Oleh Willem Berybe.

Gong pertarungan Pilkada Mabar 2020 sudah ditabuh. Mekanisme proses pendaftaran calon bupati dan wakil pun sudah dilakukan oleh para pelaku rumah partai masing-masing. Mencari, mengadakan pendekatan, berkonsultasi, siapa dan seperti apa sang calon tersebut bakal diusung harus ditempuh.

Hemat saya, ada tiga unsur yg turut berperan dalam " pertarungan politik" ini yaitu, partai pengusung, kualitas figur (leadership potential), dan wilayah populasi pemilih (basis dan non basis). Kalau partai politik plus timses (tim sukses) secara nasional biasa dilukiskan sebagai "mesin partai" maka berlaku juga di daerah (pilkada), merekalah penyusun skenario perjuangan termasuk strategi dan logistik (pure finance) yg merancang kerja tim layaknya sebuah mesin otomotif yg mampu bergerak maju.

Faktor figur (calon) dalam ruang demokrasi, pada dasarnya memiliki hak untuk dipilih yang terutama harus memenuhi kriteria legalitas peserta calon dan persyaratan lain serta kualitas yang mendukung dan melengkapi. Penilaian figur memang sangat subyektif namun aspek kecerdasan (rational) dalam menentukan figur patut dilandasi ketimbang faktor sentiment ( suka tidak suka, figur lama-baru, primordialisme asal wilayah, keluarga, aspek gender laki-laki dan perempuan,dll). 

Bagi masyarakat Mabar pandangan seperti ini relatif tidak ekstrim di era keterbukaan dalam berdemokrasi. Orang Mata wae, Mburak, Boleng, Pacar, Kolang, Kempo, Welak, Wontong, dll tidak dilarang untuk mencalonkan diri. Malah diberitakan orang luar Mabar toh mengajukan diri sebagai calon yg diplesetkan medsos "calon impor". Tentu kebebasan ini tidak menyingkirkan faktor kualitas.
Elok terlihat bila figur ini memiliki wawasan dan konsep membangun daerah yang dinamis, ada inovasi, obyek membangun yg pro rakyat dengan pola village oriented (mulai dari desa). 

Calon pemimpin dengan visi kompetitif daerah hendaknya dianut di era persaingan membangun daerah. Presiden Joko Widodo sangat komitmen untuk ini. Masih ingat ada kategori daerah tertinggal di Indonesia yg selalu dipakai sebagai tolok ukur untuk kemajuan nasional. Point ini dapat dibaca secara ilmiah birokrasi negara misalnya berapa prosentase penduduk yang tergolong miskin, kurang gizi, dsbnya dan melalui fakta lapangan (data objektif).

Faktor gender sudah menjadi fenomena yg sdh terbukti baik di
level nasional maupun internasional. Banyak contoh pemimpin wanita di dunia atau tokoh-tokoh menteri perempuan Indonesia, para gubernur dan bupati/walikota). Artinya potensi kepemimpinan (leadership potential) itu bukan monopoli laki-laki. Memang tipologi aliran (budaya patriarkat) masih melekat dalam kehidupan sosial dan tidak terlepas dari perilaku hidup beradat-istiadat, namun tidak untuk era politik keterbukaan masa kini. Gaya kepemimpinan seorang perempuan memiliki karakter tersendiri yg tidak kalah dari seorang laki-laki.

Faktor wilayah basis pemilih sangat berpengaruh dalam kerja partai dan timses (tim sukses) untuk sebuah target pemenangan. Perhitungan matematis perlu dilakukan disertai upaya pendekatan "sosio-kultural" untuk membangun kebersamaan. Menjalin komunikasi dan rasa keterikatan penting adanya.

Siapapun calon MABAR I bersama pasangannya secara definitif sah ditetapkan KPU Daerah nanti, kita hormati. Cara-cara yg tidak elegan, kurang etis dan simpatik hendaknya dijauhkan selama proses pencalonan hingga akhir pesta demokrasi Mabar. Kini, Kabupaten Mabar sudah berada di posisi " point of no return"(tidak boleh mundur). Kemajuan-kemajuan yg sudah dicapai selama ini dalam skala dan parameter nasional dipertahankan dan ditingkatkan pada periode kepemimpinan 2020.
If she can, why not! Selamat berpesta demokrasi!

Related Posts

No comments:

Post a Comment