Media Berwawasan dan Berbudaya

Tuesday, 29 October 2019

Di Perlukan Sensus Untuk Mendata Jumlah Guru Honorer

| Tuesday, 29 October 2019

GTK, Jakarta, wartaloha.com- Taklimat media tentang Kebijakan dan Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Graha 1, Gedung A Lantai 2, Kemendikbud, Senayan, Jakarta pada Kamis siang (17/10/2019).Dalam kesempatan tersebut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Supriano mengungkap beraneka ragamnya soal ekonomi guru honorer di masing-masing daerah. Supriano mencontohkan guru honorer di Papua ada yang dibayar Rp 5.500.000 karena menerima dana otonomi khusus.Sementara di daerah lain ada yang digaji Rp 3.500.000 dan Rp 150.000

“guru honorer macam-macam. Kita menghargai para guru yang telah membantu proses belajar, menghadapi situasi yang berbeda di setiap daerah, ”kata Supriano.

Pihak Kemendikbud sendiri tengah mengupayakan untuk mendata tentang jumlah pasti guru honorer. 

“Ada guru honorer yang ditunjuk setelah 2005 sampai sekarang, diterima ketemu angkanya jika ditambahkan K2 dan guru honorer baru, dari dapodik memotong 2017 dapat 735.825.Diperintahkan lagi oleh Pak Menteri untuk sensus Ternyata dari 735.825 kita sensus ke lapangan, yang tidak ada gurunya, hanya nama hampir 32.000. Jadi sebenarnya kita sudah menunggu, ”tutur Supriano. 

Dirjen GTK Supriano meminta pihak sekolah dan dinas pendidikan untuk melakukan moratorium terhadap pengangkatan guru honorer baru. 

“Itulah yang kita kunci dari 735.000 itu, tapi kita ambil lagi dapodik tanggal potongDesember 2018 ada kenaikan lagi guru honorer 41.000. Ini kan boleh dibilang yang kita minta kedisiplinan untuk pengangkatan guru honorer, ”ungkap Supriano. 

Maka diperlukan penyempurnaan data guru honorer yang dilakukan melalui sensus. 

“Ada yang mengajar cuma 2 jam yang dipasang guru honorer, ini terjadi. Kami sedang menyelesaikan datanya. Yang 32.000 sudah kita keluarkan namanya. Karena itu hasil sensus. Tapi selama 14 bulan kita bisa melakukan 32.000 karena tidak ada orangnya, tapi ada tambahan 41.000, ”beber Supriano.

“Ini kita mau sensus lagi. Memang perlu turun ke lapangan, ke sekolah. Jangan sampai guru menerima begitu saja, tetapi mendukung tidak ada. Memang harus ada kerja sama dengan dinas pendidikan, sekolah untuk melihat itu.Ini terbukti dari 32.000 itu. Mungkin, maaf orangnya sudah meninggal, pindah, berkeluarga ikut suami, tetapi datanya belum diganti. Bisa saja itu terjadi, ”tambahnya. 

Untuk melakukan pendataan diterbitkan ini kerja sama dengan sekolah dan dinas pendidikan di daerah diperlukan. 

“Yang kita unduh dapodik, potong tanggal -nya setiap Desember. 735.825 itu cut off date -nya Desember 2017, kemarin kita unduh lagi dapodik ada untuuk tambah 41 ribu. Kita harus bekerja sama dengan sekolah, basis data-nya ini. Kita meminta sekolah untuk benar-benar melakukan moratorium dulu, menggantikan guru yang sudah ada untuk memenuhi kekurangan, ”jelas Dirjen GTK, Supriano. 

“Pengangkatan guru sekarang kan hanya ada dua jalur, jalur CPNS, P3K. Ini kan guru honorer ada 2, yang diangkat bupati atau kepala dinas, ada pula yang diangkat oleh kepala sekolah.Kami ketemu guru honorer, SK-nya dari siapa?Kepala sekolah. BOS itu kan sebenarnya gajinya hanya boleh untuk guru honorer yang ditunjuk PPK, bupati, walikota. Ini yang harus ditertibkan, ”imbuh Supriano.

Sumber: gtk.kemdikbud.go.id

Related Posts

No comments:

Post a Comment