Media Berwawasan dan Berbudaya

Wednesday, 25 September 2019

Pembahasan RANPERGUB tentang Manajemen Kinerja PNS sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja

| Wednesday, 25 September 2019


Kupang,wartaloha.com--Dilansir website BKD.NTTPROV.GO.ID,  Pada hari Jumat, 13 September 2019 bertempat di Ruang Rapat BKD Provinsi NTT Jalan El Tari No. 52 Kupang, telah melaksanakan rapat dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan tentang Gubernur Kinerja Pengelolaan PNS Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur .
Rapat yang dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Henderina Sintinche Laiskodat, SP., M.Si ini berlangsung selama sekitar 1,5 jam yang dihadiri oleh beberapa ASN perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT terkait di Biro Hukum dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT, Inspektorat Daerah Provinsi NTT, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT termasuk dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT.
Di awal pertemuan tersebut, Kepala BKD Provinsi NTT menyampaikan tujuan pertemuan untuk membahas Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan Kinerja PNS Provinsi NTT sebagai payung hukum pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Online yang akan digunakan untuk mengakses bantuan PNS sesuai kebutuhan pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin).
Dalam presentasinya, Ibu Henderina menyampaikan poin-poin penting dalam Draf Ranpergub dan konsep dasar Penilaian Prestasi Kerja berdasarkan Dasar Hukumnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja. Di akhir pembahnya, ia membahas tentang persetujuan atas implementasi aplikasi PPK Online di setiap OPD Pemerintah Provinsi NTT sebagai dasar pembayaran Tukin pada tahun 2020, dalam ranpergub ini perlu ditambahkan 1 poin pada perjanjian yang terkait dengan penambahan Tukin sebesar 25% untuk ASN yang tidak meminta Pelaporan PPK dan bagi pejabat struktural
Pernyataan berbeda dari peserta rapat. ASN dari Biro Organisasi Setda Provinsi NTT menyatakan sangat setuju dengan penetapan sanksi tersebut sebelumnya salah satu ASN dari Biro Hukum setuju untuk menyetujui lagi dengan Pergub terkait yang lainnya seperti pergub tentang TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan). Peserta rapat membahas tentang perlunya infrastruktur di lembaga mereka, seperti halnya jaringan internet, di samping koordinasi SDM di mana para pejabat struktural yang paling tidak memerlukan perhatian khusus pada saat melaksanakan aplikasi ini. Namun demikian, pada akhirnya, semua peserta menyetujui untuk mendukung keberhasilannya menerapkan di Perangkat Daerah masing-masing demi masing-masing demi pembayaran Tukin berdasarkan capaian kinerja di tahun 2020.
PPK Online dari peserta rapat juga dimunculkan di akhir sesi. Oleh Ibu Kepala BKD NTT, dibahas masalah teknis yang dimaksud harus dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan tim PPK Online. Menutup rapat hari itu, ibu kepala BKD Provinsi NTT meminta peserta rapat untuk poin-poin hasil pertemuan untuk Pimpinan OPD masing-masing, kemudian untuk membahas selanjutnya, BKD Provinsi NTT akan melakukan perbaikan progres capaian PPK Online Wakil Gubernur dan Gubernur NTT.
Penulis: Santa Anna Trihastuti, S.Kom., MIS

Related Posts

No comments:

Post a Comment