Media Berwawasan dan Berbudaya


Tuesday, 21 May 2019

Memilih Hukuman Fisik Atau Tanpa Kekerasan Dalam Pendewasaan Prilaku Siswa

| Tuesday, 21 May 2019



Penulis: Niko Taman, S.Pd

Akhir-akhir ini dunia pendidikan di Bumi Congka Sae kembali menjadi topik perbincangan hangat di berbagai media sosial. Sayangnya hal ini bukan karena torehan prestasi membanggakan tetapi sebuah peristiwa yang cukup mencoreng wajah pendidikan kita. Bagaimana tidak, pasca beŕedarnya berita tentang aksi kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang oknum kepala sekolah terhadap sejumlah siswa di Sekolah Dasar Negeri(SDN) Wae Mamba di Kec. Elar Manggarai Timur beberapa waktu yang lalu serentak dunia pendidikan seolah mengalami degradasi kepercayaan publik sebagai tempat paling ideal dalam proses pemanusiaan manusia menuju kematangan kepribadian secara utuh baik secara spiritual, emosional maupun intelektual.

Di mata masyarakat, sekolah yang semula diharapkan mampu menjadi lingkungan yang ramah dan nyaman secara fisik dan psikis bagi anak didik kini berubah menjadi wajah angker yang semakin jauh dari citra idealnya. Kekerasan yang melibatkan guru sebagai aktor utama pendidikan memperburuk persepsi publik bahwa guru gagal menjadi pengganti kehadiran dan peran orang tua anak didik dalam memenuhi kebutuhan afeksinya.

Menarik untuk dicermati bahwa pola pembentukan perilaku anak didik dengan kekerasan yang diperagakan guru dalam kasus di atas memunculkan beragam tanggapan publik dengan berbagai landasan argumen. Ada yang berpandangan bahwa tindakan pelaku layak mendapat sangsi baik secara hukum positif maupun secara moral karena kekerasan dengan berbagai bentuknya tidak dapat dibenarkan terlepas dari adanya niat luhur yang mendasarinya.

Namun tidak sedikit pula yang mencoba menjustifikasi perbuatan pelaku dengan argumen bahwa itu merupakan bagian dari upaya pendewasaan perilaku yang dilandasi kasih sayang dan niat tulus agar anak didik sadar akan kesalahan dan tidak akan mengulanginya kembali. Penulis tidak bermaksud untuk masuk dalam salah satu pihak yang bersilang pendapat tentang kasus tersebut tetapi ingin menggarisbawahi satu hal penting bahwa dalam konteks tertentu hukuman fisik tetap merupakan salah satu pola pembentukan perilaku yang cukup efektif dalam mengontrol perilaku siswa agar tidak mengulangi sikap atau perbuatan yang secara normatif dianggap menyimpang.

Sekolah merupakan lingkungan sosial tempat berinteraksinya orang dari aneka latar belakang kepribadian. Dalam keanekaragaman ini, guru ditantang untuk mampu menyesuaikan setiap pola pendewasaan sikap dengan karakter kepribadian anak didik. Kemampuan ini dianggap penting mengingat pola pembinaan sikap yang efektif untuk satu orang siswa belum tentu berlaku bagi yang lain. Sebagai contoh, ada anak didik yang perilakunya hanya bisa diubah dengan pola penguatan perilaku secara verbal. Dengan diberi pemahaman tentang kesalahannya, dia akan mau memperbaiki perilakunya. Akan tetapi, perlakuan yang sama tidak efektif bagi siswa lain, sehingga dipandang penting bagi guru untuk sekreatif mungkin menemukan berbagai pola pembinaan sikap yang cocok dengan tuntutan karakter siswa. Pembinaan secara fisik mungkin memberi efek positif bagi perbaikan perilaku siswa tertentu.

Dari sudut pandang teori pendidikan memang tidak dianjurkan penggunaan hukuman fisik dalam proses pendewasaan perilaku siswa namun secara empiris guru kerap kali menemukan situasi dimana hukuman fisik menjadi pilihan efektif dalam mencegah terulangnya perilaku menyimpang siswa.

Apakah penulis mencoba mempengaruhi pembaca untuk mengamini kekerasan yang diperagakan guru dalam kasus di atas? Tentu saja tidak karena kekerasan bertentangan dengan hakikat pendidikan itu sendiri.Yang ingin penulis sampaikan adalah pembentukan perilaku siswa dengan hukuman fisik dapat dilakukan sejauh tidak melanggar hukum dan tidak menimbulkan efek membahayakan baik secara fisik maupun psikis.

Perlu dipahami bahwa hukuman fisik tidak selamanya berbentuk kekerasan yang acapkali menimbulkan dampak fisik dan psikis yang membahayakan bagi korban. Sebaliknya hukuman fisik bisa dikemas dalam berbagai bentuk yang tidak melukai secara fisik dan psikis namun membangkitkan kesadaran dalam diri anak didik akan pentingnya perbaikan perilaku yang menyimpang.

Menghukum anak yang suka melalaikan pekerjaan rumah dengan menyuruhnya membersihkan toilet sekolah adalah satu contoh hukuman fisik yang tidak membahayakan secara fisik namun secara mental menumbuhkan kesadaran akan kesalahannya. Ini tentu berbeda dengan hukuman fisik berbentuk kekerasan seperti memukul, tempeleng, menendang atau memukul dengan menggunakan media tertentu yang pada gilirannya melahirkan multi efek buruk terhadap perkembangan perilaku anak didik.

Memberlakukan hukuman fisik tanpa kekerasan memang bukan urusan gampang di tengah kompleksitas tantangan menghadapi perubahan perilaku anak didik saat ini yang acapkali menguji kematangan emosional guru. Sebagai seorang pendidik, penulis menyadari sulitnya menjalankan tugas mendidik dan sering kali tergoda memilih pola pembinaan yang secara hukum memenuhi unsur--unsur kekerasan namun dalam situasi tertentu cukup efektif mengontrol penyimpangan perilaku siswa.

Penulis yakin ini merupakan situasi ril yang acapkali dihadapi para pendidik dalam tugas profesionalnya sehingga tidak mengherankan jika pendidik selalu mengatakan mereka tidak berniat membenci dibalik setiap hukuman fisik yang mungkin secara hukum tidak dibenarkan. Ini dapat dimaklumi mengingat guru hanyalah manusia biasa yang punya keterbatasan dalam mengendalikan emosinya. Namun mengingat konsekuensi hukum dari hukuman fisik yang memenuhi unsur kekerasan, guru memang tidak harus memaksa diri bertindak di luar batasan hukum dalam menjalankan perannya sebagai pendidik.

Perlu disadari bahwa undan-undang perlindungan anak tidak pernah membenarkan niat dan tujuan baik guru dibalik setiap tindakan pembinaan perilaku siswa yang secara hukum terbukti memenuhi unsur kekerasan. Secara hukum, niat baik tidak pernah membatalkan konsekuensi hukum dari sebuah perbuatan yang terbukti melanggar hukum. Intinya adalah guru dapat memilih hukuman fisik sebagai salah satu cara efektif dalam proses pendewasaan perilaku anak didik sejauh tidak menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memahami secara memadai undang-undang perlindungan anak untuk mencegah tindakan yang menyeret guru ke dalam ancaman pidana. 

SALAM BERDEMOKRASI!

Related Posts

No comments:

Post a Comment