JUDUL: REKRUTMEN POLITIK
Oleh: Mahasiswa PRODI PKN Nusa Cendana Kupang
Oleh: Mahasiswa PRODI PKN Nusa Cendana Kupang
PEMBAHASAN
A. Pengertian Rekruitmen Politik
Rekruitmen politik merupakan fungsi
penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui
penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri
untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian, terutama dalam rangkaian kehidupan proses sosialisasi dan
partisipasi politik dalam masyarakat.
Berikut ini beberapa
pengertian rekruitmen politik menurut para ahli
yaitu sebagai berikut:
·
Mariam
Budiarjo mendefenisikan rekuitmen politik sebagai seleksi kepemimpinan, mencari
dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik.
·
Ramlan
Surbakti, mengemukakan bahwa rekruitmen politik adalah seleksi dan pemilihan
atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk
melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah
pada khususnya.
·
Rush
dan Althof, mendefenisikan rekruitmen politik sebagai proses individu yang
menjamin atau mendaftarkan diri untuk
menduduki suatu jabatan.
Dari
pengertian tersebut, kelompok kami berpendapat bahwa rekruitmen
politik adalah proses penempatan individu-individu pada suatu jabatan politik
atau jabatan administratif melalui seleksi politik yang diselanggarakan oleh
lembaga politik, baik secara formal seperti pemilihan umum maupun secara
informal seperti penunjukan.
B.
Prosedur Dalam Rekruitmen politik
Proses
rekrutmen politik pada dasarnya dilakukan melalui prosedur, pemilihan umum,
ujian, training formal, serta sistem giliran. Dalam proses ini Almond dan
Powell berusaha mengklasifikasikan prosedur rekrutmen elit politik kedalam 2
bentuk, yaitu :
Prosedur Tertutup : Suatu proses rekrutmen yang ditentukan
oleh elit partai, siapa saja yang akan
dicalonkan sebagai anggota
legislatif dan eksekutif.
Prosedur
Terbuka : Nama-nama calon yang diajukan
diumumkan secara terbuka dalam
bentuk kompetisi murni.
Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka
adalah:
1.
Mekanismenya demokratis.
2.
Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan
masyarakat akan mampu memilih pemimpin
3.
yang benar-benar mereka kehendaki
4.
Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi
5.
Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan
mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi
Berdasarkan
beberapa penjabaran tentang prosedur rekrutmen politik di atas, maka sistem
terbuka mencerminkan partai tersebut betul-betul demokratis dalam menentukan syarat-syarat
dan proses yang ditempuh dalam menjaring calon politik. Sistem yang demokratis
akan dapat mencerminkan politik yang demokratis pula. Sedangkan mekanisme
rekrutmen politik yang tertutup akan dapat meminimalkan kompetisi di dalam
tubuh partai politik yang bersangkutan, karena proses yang ditempuh serba
tertutup. Sehingga masyarakat kurang mengetahui latar belakang politik yang
dicalonkan partai tersebut.
C. Bentuk dan Pola Rekruitmen Politik
Bentuk rekrutmen politik
yang paling tertua adalah penyortiran atau penarikan undian. Cara ini dilakukan
untuk mencegah dominasi jabatan dari posisi-posisi berkuasa oleh orang atau
kelompok individu tertentu. Bentuk ini hampir sama dengan yang disebut rotasi
yang bergilir. Selanjutnya terdapat dua cara khusus dalam system perekrutan
politik yaitu: seleksi pemilihan melalui ujian khusus serta latihan.
Bentuk perekrutan yang lain adalah
perebutan kekuasaan dengan jalan menggunakan kekuasaan. Penggulingan rezim
politik yang meliputi diantaranya revolusi, intervensi militer dari luar,
pembunuhan atau kerusuhan rakyat serta coup detat. Salah satu bentuk
lain lagi adalah Ko-opsi (co-option), yaitu pemilihan anggota-anggota
baru atau pemilihan seorang ke dalam suatu badan oleh anggota-anggota yang
telah ada.
Rekrutmen politik setiap partai
politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Pola perekrutan anggota partai
disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Di Indonesia, perekrutan
politik berlangsung melalui pemilu setelah setiap calon peserta yang diusulkan
oleh partainya diseleksi secara ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi ini
dimulai dari seleksi administratif, penelitian khusus (litsus) yaitu
menyangkut kesetiaan pada ideologi negara. Dalam perekrutan politik anggota
kelompok yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat
yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan politik. Setiap partai juga memiliki
pola rekrutmen yang berbeda.
Pola-pola rekrutmen politik juga merupakan
indikator yang penting untuk melihat pembangunan dan perubahan dalam sebuah masyarakat politik. Pola-pola rekrutmen politik mengungkapkan peroses pergeseran ekonomi, infrastruktur politik, serta derajat politisasi dan partisipasi politik masyarakat. Hal ini sangat berguna untuk mengukur perbedaan-perbedaan dalam hal pembangunan dan perubahan yang berlangsung dalam suatu masyarakat. Pembicaraan mengenai rekrutmen politik mengharuskan kita memasuki sejumlah isu krusial yang bukan saja berfungsi menjelaskan tetapi sekaligus mengizinkan untuk melakukan sejumlah prediksi isu-isu krusial tersebut menyangkut basis legitimasi politik, rute yang ditempuh kearah kekuasaan, keterwakilan politik, hubungan antara rekrutmen politik dan perubahan politik.
indikator yang penting untuk melihat pembangunan dan perubahan dalam sebuah masyarakat politik. Pola-pola rekrutmen politik mengungkapkan peroses pergeseran ekonomi, infrastruktur politik, serta derajat politisasi dan partisipasi politik masyarakat. Hal ini sangat berguna untuk mengukur perbedaan-perbedaan dalam hal pembangunan dan perubahan yang berlangsung dalam suatu masyarakat. Pembicaraan mengenai rekrutmen politik mengharuskan kita memasuki sejumlah isu krusial yang bukan saja berfungsi menjelaskan tetapi sekaligus mengizinkan untuk melakukan sejumlah prediksi isu-isu krusial tersebut menyangkut basis legitimasi politik, rute yang ditempuh kearah kekuasaan, keterwakilan politik, hubungan antara rekrutmen politik dan perubahan politik.
Rekruitmen politik memiliki suatu pola-pola dalam
konsepnya.Apabila kita menkaji pola-pola tersebut maka kita akan mnegetahui
bahwa system nilai,perbedaan derajat,serta basis dan stratifikasi sosial
terkandung didalam rekruitmen politik.
Pola-pola
rekruitmen politik ini secara tidak disengaja menjadi indikator yang cukup
penting untuk melihat pembangunan dan perubahan suatu negara.Didalam pola-pola
ini memiliki keterkaitan antara rekruitmen dan perekonomian suatu negara mampu
menkaji pergeseran ekonomi masyarakat,infrastruktur
politik,serta derajat politisasi dan partisipasi masyarakat.Artinya
pemimpin-pemimpin yang baru akan membentuk kebijakan-kebijakan terbarunya yang
mengarah demi kemajuan negaranya serta factor politik menciptakan terjadinya
iklim politik yang cukup mempengarauhi pergerakan ekonomi suatu Negara
didalamnyaD
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam
Pelaksanaan Rekruitmen Politik
Faktor pertama, ini bukan mempertanyakan atau membahas siapa
yang akan menjadi bakal calon pemimpin untuk negeri ini kedepanya melainkan
lebih menekankan terhadap:persoalan disekitar politik,kekuasaan rill dan berada
disuatu historis.
“Persoalan disekitar politik” berarti setiap calon-calon
pemimpin yang akan dipilih harus mampu mengoptimasasikan segala tenaga dan
upayanya untuk menyeimbangkan segala polemik-polemik yang sedang terjadi
dinegara ini untuk dipersempit dampaknya.Sehingga iming-iming tersebut menjadi
daya tarik bagi masyarakat luas untuk memilihnya sebagai calon pemimpin
kedepanya.
“kekuasaan rill” berarti seorang calon pemimpin harus
memiliki teknik yang tersimpan didalam konsep pikiranya untuk dikembangkan
ketika telah menjadi pemimpin.Konsep tersebut berisi suatu cara bagimana
mempengaruhi masyarakat luas sehingga mampu dipercaya untuk memimpin dalam
periode yang lama dan abadi.
Unsur yang terakhir adalah “berada dalam suatu historis”
artinya setiap pemimpin otomatis menginginkan nama dan jasa-jasanya selalu
terekam dalam benak pikiran masyarakat dan setiap calon pemimpin harus mampu
merangkai konsep tersebut sebelum dirinya terpilih menjadi pemimpin.
CONTOH REKRUITMEN POLITIK DI INDONESIA
Rekrutmen Hakim Pajak Akan Diubah
Perubahan cara rekrutmen
ini sebagai langkah memperbaiki kredibilitas hakim pajak.
Menkeu, Sri Mulyani
(VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)
Kementerian Keuangan bersama dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
sepakat memperbaiki cara rekrutmen hakim Pengadilan Pajak. Perubahan cara
rekrutmen ini sebagai langkah memperbaiki kredibilitas hakim pajak yang selama
ini dipertanyakan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, hakim pajak saat ini dipertanyakan karena dari sisi kompetensinya yang kebanyakan mantan atau pensiunan pegawai pajak. Artinya, dengan demikian bisa saja timbul kinerja yang tidak diinginkan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, hakim pajak saat ini dipertanyakan karena dari sisi kompetensinya yang kebanyakan mantan atau pensiunan pegawai pajak. Artinya, dengan demikian bisa saja timbul kinerja yang tidak diinginkan.
"Tapi perlu dipahami bahwa maksud Hakim Pajak itu kualifikasinya dari mantan pegawai pajak, karena dengan pola seperti ini timbulconfidence," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu 28 April 2010.
Kepercayaan yang dimaksud, hakim dengan posisinya sebagai pemutus suatu perkara jelas sangat mengetahui dasar dan aturan hukum dalam proses perpajakan.
Namun, karena pola rekrutmen seperti itu yang sekarang justru menimbulkan pertanyakan tentang kredibilitas hakim atas hal yang tidak diinginkan, maka itu yang akan diperbaiki.
"Akan ada tim yang memperbaiki prosedur dan kualifikasi hakim. Nanti, ada PMK (Peraturan Menteri Keuangan) yang mengaturnya," kata Sri Mulyani.
Menkeu menambahkan, selama ini nama-nama calon hakim memang diusulkan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, nama hakim ini akan mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung yang selanjutnya SK hakim ditandatangani presiden.
E.
Kesimpulan
Rekruitmen politik adalah suatu proses penyeleksian individu
untuk diletekan pada peranan-peranan politik yang penting didalam suatu
negara.Peranan-peranan penting ini bukan sembarang orang dapat mendudukinya
karena orang-orang didalamnya menentukan maju-mundurnya suatu negara.Maka
didalam rekruitmen politk haruslah benar-benar mencari orang-orang yang
memiliki skill dan kapasitas yang mamksimal karena ia kan mengemban tugas yang
menyangkut masadepan suatu negara
Rekrutmen politik yang baik seharusnya dimulai dengan
pendidikan politik yang dilakukan secara berkesinambungan
oleh partai politik. Namun banyak partai politik tidak melakukannya karena
berbagai kendala. Misalnya masalah keuangan yang memang menjadi masalah besar
dalam perkembangan partai politik di Indonesia. Selain itu, tidak
jelasnya ideologi partai politik berdampak pula pada visi, misi dan program
yang partai politik tersebut. Sukar dinafikan partai politik di Indonesia
belum memiliki tanggung jawab mencerdaskan masyarakatnya berpolitik. Bahkan
partai politik tidak dapat melaksanakan rencana stategisnya seperti rekrutmen
anggota secara berkesinambungan, pembinaan kader secara konsisten serta pengembangan
kader ke tahap pembentukan elite politik. Ini semua merupakan bukti belum
maksimalnya fungsi partai politik di negeri ini.
F.
DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo,
Mariam, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
Fadilah, Putra, Partai Politik
Dan Kebijakan Politik, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002
Gaffar,
Afan.. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi .Yogyakarta: Pustaka
Pelajar
Offset, 2005
Ricklefs,
m.c. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi, 2009
Gatara, Said M.Si & Said,
Dzulkiah, Sosiologi Politik (Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian),
(Bandung : CV. Pustaka Setia), 2007
NAMA-NAMA KELOMPOK III ( TIGA )
1. JOHN ZBD SISUK :
( KETUA )
2. YUSNI P. LAY :
( SEKRETARIS )
3. MARTA TAMONOB
4. MARLIN TATI MALLO
5. SERLI Y. BILLIU
6. MARLENI B. MATANG
7. YULIANA TAFETIN
8. DANIEL SAKAN
No comments:
Post a Comment