REKRUTMEN POLITIK

JUDUL:  REKRUTMEN POLITIK

PEMBAHASAN

A.     Pengertian Rekruitmen Politik

            Rekruitmen politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian, terutama dalam rangkaian kehidupan proses sosialisasi dan partisipasi politik dalam masyarakat.

 Berikut ini beberapa pengertian rekruitmen politik menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

·         Mariam Budiarjo mendefenisikan rekuitmen politik sebagai seleksi kepemimpinan, mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik.

·         Ramlan Surbakti, mengemukakan bahwa rekruitmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.

·         Rush dan Althof, mendefenisikan rekruitmen politik sebagai proses individu yang menjamin atau mendaftarkan diri untuk  menduduki suatu jabatan.

            Dari pengertian tersebut, kelompok kami berpendapat bahwa rekruitmen politik adalah proses penempatan individu-individu pada suatu jabatan politik atau jabatan administratif melalui seleksi politik yang diselanggarakan oleh lembaga politik, baik secara formal seperti pemilihan umum maupun secara informal seperti penunjukan.

B.      Prosedur Dalam Rekruitmen politik

            Proses rekrutmen politik pada dasarnya dilakukan melalui prosedur, pemilihan umum, ujian, training formal, serta sistem giliran. Dalam proses ini Almond dan Powell berusaha mengklasifikasikan prosedur rekrutmen elit politik kedalam 2 bentuk, yaitu :

Prosedur Tertutup : Suatu proses rekrutmen yang ditentukan oleh elit partai, siapa saja yang akan

dicalonkan  sebagai anggota legislatif dan eksekutif.

Prosedur Terbuka : Nama-nama  calon  yang diajukan  diumumkan  secara terbuka dalam bentuk kompetisi murni.

     Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah:

1.      Mekanismenya demokratis.

2.      Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu memilih pemimpin

3.      yang benar-benar mereka kehendaki

4.      Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi

5.      Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi

Berdasarkan beberapa penjabaran tentang prosedur rekrutmen politik di atas, maka sistem terbuka mencerminkan partai tersebut betul-betul demokratis dalam menentukan syarat-syarat dan proses yang ditempuh dalam menjaring calon politik. Sistem yang demokratis akan dapat mencerminkan politik yang demokratis pula. Sedangkan mekanisme rekrutmen politik yang tertutup akan dapat meminimalkan kompetisi di dalam tubuh partai politik yang bersangkutan, karena proses yang ditempuh serba tertutup. Sehingga masyarakat kurang mengetahui latar belakang politik yang dicalonkan partai tersebut.

C.      Bentuk dan Pola Rekruitmen Politik

            Bentuk rekrutmen politik yang paling tertua adalah penyortiran atau penarikan undian. Cara ini dilakukan untuk mencegah dominasi jabatan dari posisi-posisi berkuasa oleh orang atau kelompok individu tertentu. Bentuk ini hampir sama dengan yang disebut rotasi yang bergilir. Selanjutnya terdapat dua cara khusus dalam system perekrutan politik yaitu: seleksi pemilihan melalui ujian khusus serta latihan.

            Bentuk perekrutan yang lain adalah perebutan kekuasaan dengan jalan menggunakan kekuasaan. Penggulingan rezim politik yang meliputi diantaranya revolusi, intervensi militer dari luar, pembunuhan atau kerusuhan rakyat serta coup detat. Salah satu bentuk lain lagi adalah Ko-opsi (co-option), yaitu pemilihan anggota-anggota baru atau pemilihan seorang ke dalam suatu badan oleh anggota-anggota yang telah ada.

            Rekrutmen politik setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Di Indonesia, perekrutan politik berlangsung melalui pemilu setelah setiap calon peserta yang diusulkan oleh partainya diseleksi secara ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi ini dimulai dari seleksi administratif, penelitian khusus (litsus) yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologi negara. Dalam perekrutan politik anggota kelompok yang direkrut  adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan politik. Setiap partai juga memiliki pola rekrutmen yang berbeda.

            Pola-pola rekrutmen politik juga merupakan indikator yang penting untuk melihat pembangunan dan perubahan dalam sebuah masyarakat politik. Pola-pola rekrutmen politik mengungkapkan peroses pergeseran ekonomi, infrastruktur politik, serta derajat politisasi dan partisipasi politik masyarakat. Hal ini sangat berguna untuk mengukur perbedaan-perbedaan dalam hal pembangunan dan perubahan yang berlangsung dalam suatu masyarakat. Pembicaraan mengenai rekrutmen politik mengharuskan kita memasuki sejumlah isu krusial yang bukan saja berfungsi menjelaskan tetapi sekaligus mengizinkan untuk melakukan sejumlah prediksi  isu-isu krusial tersebut menyangkut basis legitimasi  politik, rute yang ditempuh kearah kekuasaan, keterwakilan  politik, hubungan antara rekrutmen politik dan perubahan politik.

Rekruitmen politik memiliki suatu pola-pola dalam konsepnya.Apabila kita menkaji pola-pola tersebut maka kita akan mnegetahui bahwa system nilai,perbedaan derajat,serta basis dan stratifikasi sosial terkandung didalam rekruitmen politik.

Pola-pola rekruitmen politik ini secara tidak disengaja menjadi indikator yang cukup penting untuk melihat pembangunan dan perubahan suatu negara.Didalam pola-pola ini memiliki keterkaitan antara rekruitmen dan perekonomian suatu negara mampu menkaji pergeseran ekonomi masyarakat,infrastruktur politik,serta derajat politisasi dan partisipasi masyarakat.Artinya pemimpin-pemimpin yang baru akan membentuk kebijakan-kebijakan terbarunya yang mengarah demi kemajuan negaranya serta factor politik menciptakan terjadinya iklim politik yang cukup mempengarauhi pergerakan ekonomi suatu Negara didalamnyaD

D.     Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pelaksanaan Rekruitmen Politik

Faktor pertama, ini bukan mempertanyakan atau membahas siapa yang akan menjadi bakal calon pemimpin untuk negeri ini kedepanya melainkan lebih menekankan terhadap:persoalan disekitar politik,kekuasaan rill dan berada disuatu historis.

“Persoalan disekitar politik” berarti setiap calon-calon pemimpin yang akan dipilih harus mampu mengoptimasasikan segala tenaga dan upayanya untuk menyeimbangkan segala polemik-polemik yang sedang terjadi dinegara ini untuk dipersempit dampaknya.Sehingga iming-iming tersebut menjadi daya tarik bagi masyarakat luas untuk memilihnya sebagai calon pemimpin kedepanya.

“kekuasaan rill” berarti seorang calon pemimpin harus memiliki teknik yang tersimpan didalam konsep pikiranya untuk dikembangkan ketika telah menjadi pemimpin.Konsep tersebut berisi suatu cara bagimana mempengaruhi masyarakat luas sehingga mampu dipercaya untuk memimpin dalam periode yang lama dan abadi.

Unsur yang terakhir adalah “berada dalam suatu historis” artinya setiap pemimpin otomatis menginginkan nama dan jasa-jasanya selalu terekam dalam benak pikiran masyarakat dan setiap calon pemimpin harus mampu merangkai konsep tersebut sebelum dirinya terpilih menjadi pemimpin.

CONTOH REKRUITMEN POLITIK DI INDONESIA

Rekrutmen Hakim Pajak Akan Diubah

Perubahan cara rekrutmen ini sebagai langkah memperbaiki kredibilitas hakim pajak.

Menkeu, Sri Mulyani (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)

Kementerian Keuangan bersama dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sepakat memperbaiki cara rekrutmen hakim Pengadilan Pajak. Perubahan cara rekrutmen ini sebagai langkah memperbaiki kredibilitas hakim pajak yang selama ini dipertanyakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, hakim pajak saat ini dipertanyakan karena dari sisi kompetensinya yang kebanyakan mantan atau pensiunan pegawai pajak. Artinya, dengan demikian bisa saja timbul kinerja yang tidak diinginkan.

"Tapi perlu dipahami bahwa maksud Hakim Pajak itu kualifikasinya dari mantan pegawai pajak, karena dengan pola seperti ini timbulconfidence," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu 28 April 2010.

Kepercayaan yang dimaksud, hakim dengan posisinya sebagai pemutus suatu perkara jelas sangat mengetahui dasar dan aturan hukum dalam proses perpajakan.

Namun, karena pola rekrutmen seperti itu yang sekarang justru menimbulkan pertanyakan tentang kredibilitas hakim atas hal yang tidak diinginkan, maka itu yang akan diperbaiki.

"Akan ada tim yang memperbaiki prosedur dan kualifikasi hakim. Nanti, ada PMK (Peraturan Menteri Keuangan) yang mengaturnya," kata Sri Mulyani.

Menkeu menambahkan, selama ini nama-nama calon hakim memang diusulkan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, nama hakim ini akan mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung yang selanjutnya SK hakim ditandatangani presiden.

E.     Kesimpulan

Rekruitmen politik adalah suatu proses penyeleksian individu untuk diletekan pada peranan-peranan politik yang penting didalam suatu negara.Peranan-peranan penting ini bukan sembarang orang dapat mendudukinya karena orang-orang didalamnya menentukan maju-mundurnya suatu negara.Maka didalam rekruitmen politk haruslah benar-benar mencari orang-orang yang memiliki skill dan kapasitas yang mamksimal karena ia kan mengemban tugas yang menyangkut masadepan suatu negara

Rekrutmen politik yang baik seharusnya dimulai dengan pendidikan politik yang dilakukan secara berkesinambungan oleh partai politik. Namun banyak partai politik tidak melakukannya karena berbagai kendala. Misalnya masalah keuangan yang memang menjadi masalah besar dalam perkembangan partai politik di Indonesia.  Selain itu, tidak jelasnya ideologi partai politik berdampak pula pada visi, misi dan program yang partai politik tersebut.  Sukar dinafikan partai politik di Indonesia belum memiliki tanggung jawab mencerdaskan masyarakatnya berpolitik. Bahkan partai politik tidak dapat melaksanakan rencana stategisnya seperti rekrutmen anggota secara berkesinambungan, pembinaan kader secara konsisten serta pengembangan kader ke tahap pembentukan elite politik.  Ini semua merupakan bukti belum maksimalnya fungsi partai politik di negeri ini.

F.     DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Mariam, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008

Fadilah, Putra, Partai Politik Dan Kebijakan Politik, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002

Gaffar, Afan.. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi .Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Offset, 2005

Ricklefs, m.c. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi, 2009

Gatara, Said M.Si & Said, Dzulkiah, Sosiologi Politik (Konsep dan Dinamika  Perkembangan Kajian),  (Bandung : CV. Pustaka Setia), 2007

NAMA-NAMA KELOMPOK III ( TIGA )

1.      JOHN ZBD SISUK         : (  KETUA )

2.      YUSNI P. LAY               : ( SEKRETARIS )

3.      MARTA TAMONOB

4.      MARLIN TATI MALLO

5.      SERLI Y. BILLIU

6.      MARLENI B. MATANG

7.      YULIANA TAFETIN

8.      DANIEL SAKAN