Sunday, 20 January 2019

Kabar Gembira, Ini Undangan Kemenpanrb, Persiapan Penerimaan PPPK 2019

Kabar Gembira Untuk seluruh Honorer, bahwa dengan di kerluarkan undangan ini, maka segala persiapan untuk penerimaan PPPK tahun 2019 mungkin akan segera di laksanakan. Sekarang kita  menunggu hasil rapat konsultasi seperti yang tertera dalam undangan Kemenparb berikut ini. Intinya honorer bersiap-siapa saja. Berikut Kutipan undangan Kemenparb Tertanggal 11 Januari Tahun 2019.

Nomor : B/ /S.SM.02.02/2019 Januari 201
Lampiran : 4 (empat) lembar
Hal : Konsultasi Publik Pengisian JPT dan JF
oleh PPPK di Lingkungan Instansi Pemerintah


Yth.
(daftar terlampir)
di
tempat


Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Menteri PANRB tentang PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional di Instansi Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden tentang JPT yang Berasal dari Non PNS. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Saudara untuk hadir pada Konsultasi Publik terkait PPPK yang menduduki JPT dan JF di Instansi Pemerintah yang akan diselenggarakan pada :


Hari, tanggal : Kamis, 24 Januari 2019

Waktu : Pukul 08.00 WIB – Selesai 
Jadwal Acara : Terlampir
Tempat : Hotel Best Western Premier Panbil
Jl. Ahmad Yani, Muka Kuning, Kota Batam

Adapun panitia menanggung konsumsi selama acara untuk 2 (dua) orang, dan mohon dapat melakukan konfirmasi kehadiran kepada Sdr. Mohammad Afid (HP. 0822 9855 0371) dan Sdr. Zunaedi (Hp. 0877 7669 1399) pada jam kerja. Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran saudara tepat waktu.
Atas perhatian dan kehadiran Saudara, disampaikan terima kasih. 


Sekretaris Kementerian,
Dwi Wahyu Atmaji
Tembusan:
1. Menteri PANRB;
2. Deputi SDM Aparatur.


Lampiran I

Deputi SDM Aparatur 
Nomor : B/ 04 /S.SM.02.02/2019
Tanggal : 11 Januari 2019


DAFTAR UNDANGAN


A. KEMENTERIAN 
1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi;
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
23. Sekretaris Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi;
24. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
25. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM;
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
27. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
28. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata;
29. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
30. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama BAPPENAS;
31. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
32. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
33. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
34. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.


B. LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN/LEMBAGA NON STRUKTURAL
1. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung;
2. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN);
3. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN); 
4. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional (BNN);
5. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
6. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);


Lampiran II

Deputi SDM Aparatur 
Nomor : B/ 04 /S.SM.02.02/2019
Tanggal : 11 Januari 2019


DAFTAR UNDANGAN


7. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN);
8. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN);
9. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
10. Sekretaris Jenderal DPR;
11. Sekretaris Jenderal MPR;
12. Sekretaris Jenderal DPD;
13. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet;
14. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN);
15. Sekretaris Utama Arsip Nasional (ANRI);
16. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN);
17. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS);
18. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS);
19. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
20. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG);
21. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
22. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
23. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG);
24. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
25. Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP);
26. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
27. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional (BSN);
28. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN);
29. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS);
30. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (BAKAMLA);
31. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
32. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
33. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (BNP2TKI);
34. Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF);
35. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
36. Sekretaris Mahkamah Agung;
37. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
38. Sekretaris Jenderal Ombudsman;
39. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);
40. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;
41. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi; 
42. Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP);
43. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan
44. Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.


Lampiran III

Deputi SDM Aparatur 
Nomor : B/ 04 /S.SM.02.02/2019
Tanggal : 11 Januari 2019


DAFTAR UNDANGAN


C. INSTANSI DAERAH
1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Sekretaris Daerah Provinsi Riau
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
7. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu
8. Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung
9. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
10. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
11. Sekretaris Daerah Provinsi Banten
12. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
14. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
15. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
16. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
17. Sekretaris Daerah Provinsi Bali
18. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
19. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
20. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
21. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat
22. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
23. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
24. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
25. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara
26. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
27. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
28. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
29. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat
30. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
31. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku
32. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara
33. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat
34. Sekretaris Daerah Provinsi Papua


Lampiran IV

Deputi SDM Aparatur 
Nomor : B/ 04 /S.SM.02.02/2019
Tanggal : 11 Januari 2019


DAFTAR UNDANGAN


D. KEMENTERIAN PAN DAN RB
1. Sekretaris Kementerian
2. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
3. Deputi Bidang Kelembagaan
4. Deputi SDM Aparatur
5. Deputi Bidang Pelayanan Publik
6. Staf Ahli Bidang Politik & Hukum
7. Staf Ahli Bidang Administrasi Negara
8. Staf Ahli Bidang Budaya Kerja
9. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian PANRB
10.Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Pengembangan Karier
11.Kepala Bidang Standar Jabatan Fungsional SDM Aparatur
12.Kepala Bidang Jabatan Pelaksana SDM Aparatur
13.Kepala Bidang Pengembangan Karier SDM Aparatur
14.Kepala Subbidang Jabatan Fungsional Bidang Perekonomian dan Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan
15.Kepala Subbidang Jabatan Fungsional Bidang Polhukam dan Kemaritiman
16.Analis Kebijakan
17.Analis Jabatan
18.Pengelola Database SDM Aparatur
19.Pengadministrasi Umum.




EmoticonEmoticon