Skip to main content

Guru Honorer Sering di Abaikan !, Ini Gejalanya

Guru Honorer Sering di Abaikan! Ini Faktanya

Tangisan guru honorer di seluruh pelosok tanah air tidak kunjung habis, entah sampai kapan. Hari demi hari masalah kesenjangan dan diskriminasi terhadap guru honorer sering terjadi di tanah air tercinta indonesia. Teriakan dan aspirasi terus dilakukan oleh segenap forum guru honorer, lantas siapa yang bisa menjawab persoalan tersebut. Secara legitimasi memang ini tugas Pemerintah untuk mencari solusi dalam menyelesaikan persoalan.

Pertanyaannya, kapan Pemerintah menyelesaikan persoalan in?

Tentu, tidak seperti membalikkan telapak tangan, sepertinya tidak demikian, butuh kerjasama segenap komponen baik pemerintah sebagai eksekutif maupun DPR Sebagai legislatif yang dua-duanya menjalan amanat rakyat yang sudah dipercayakan.

Tangisan dan teriakan terus berjalan sampai kapan pun, rupanya masalah ini tidak bisa di selesaikan. Segala intrik politik tercampur dalam persoalan guru honorer, apalagi di tahun 2019 yaitu tahun politik. Segala kepentingan masuk mencampuri urusan masalah ini. misalnya pembentukan aliansi atau forum guru honorer di seluruh daerah di indonesia. 

Penulis tidak menduga-menduga terhadap organisasi yang mengatasnamakan guru honorer, tetapi perlu diketahui banyak juga organisasi tersebut mempunyai tujuan serius dalam memperjuangan nasib guru honorer, bahkan ada juga yang tercampur baur dengan urusan politik. Kalau tujuan politik untuk mendulang suara di tahun 2019 lebih baik minggir saja, dari pada guru honorer terlalu berharap hingga pemilu 2019 tidak juga diperjuangkan. 

Dengan demikian penulis menyampaikan marilah kita berpikir positif terhadap masalah guru honorer. Apa yang perjuangkan memang untuk menjawab aspirasi guru honorer siapa pun pihaknya. Tujuannya tetap sama memperjuangan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Informasi yang beredar di media sosial, TV, Media cetak dan media lainya bahwa tahun 2019 diperkirakan minggu ke empat bulan januari akan dibuka seleksi pegawai  pemerintah perjanjian kerja (PPPK), entah informasi ini benar atau tidak yang jelas Peraturan pemerintah No 49 Tahun 2018 Sudah disetujui dan ditandatangi oleh Presiden RI. Hanya sekarang menunggu aturan turunan dari kementerian Terkait. Oleh karena itu siap-siap saja guru honorer diseluruh indonesia untuk mengikuti proses tersebut. 

Kembalikan ke persoalan guru honorer sering dilupakan oleh pihak terkait. Dari satu sisi pemerintah sudah menerapkan aturan dan kebijakan yang pro guru honorer tetapi implementasi di daerah kadang-kadang tidak sesuai dengan kebijakan tersebut. 

Berikut iniTanda-tanda Kebijakan yang tidak Pro Guru Honorer yaitu:

1. Revisi UU ASN hingga sekarang belum juga selesai 

2. Pembatasan usia Tes CPNS maksimal 35 Tahun kebawah

3. PP NO 49 TAHUN 2018 yang tidak memberikan peluang bagi guru honorer yang sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun lamanya dan tidak ada peluang untuk menjadi ASN

4. Formasi Tes CPNS yang tidak membuka mata pelajaran tertentu

5. Aturan Penerbitan UNPTK yang harus SK Kepala daerah atau kepala Dinas 

6. Alokasi Dana Bos yang tidak dibayar penuh oleh sekolah tertentu, bahkan banyak yang merugikan guru honorer

7. Ada daerah tertentu dalam perekrutan Tenaga Kontrak daerah secara diam-diam tidak di informasikan keseluruh guru honorer. 

Masih banyak masalah yang sering terjadi di negara tercinta Indonesia. Dalam tulisan ini tidak bermaksud mengkritik satu pihak saja, tetapi lebih memperjuangan aspirasi sebagai Guru Honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun di seluruh pelosok tanah air. Penulis berharap, dengan penuh keyakinan yang kuat bahwa pemerintah pasti bisa menyelesaikan persoalan ini, sehingga Guru Honorer mendapat kesejahteraan yang layak.

Guru Honorer sudah mengabdikan melalui dedikasi yang sangat tinggi. Maka kondisi ini sangat penting dilakukan terobosan dengan upaya mensejahterakan guru honorer. Dengan Aturan PPPK sudah di Teken oleh Pemerintah, bahwa tahun 2019 di bukan tiga tahap perekrutan PPPK yaitu akhir januari hingga februari tahap pertama dan tahap kedua setelah pemilihan umum sekitar bulan april.

Kini Guru Honorer tunggu Peraturan Kemenparb sebagai peraturan turunan dari PP NO 49 TAHUN 2018 tentang PPPK. Entah seperti apa peraturan tersebut nanti, apakah perekrutan sama seperti Tes CPNS yang mengunakan CAT BKN atau hanya seleksi administrasi saja. Kesimpulannya guru honorer tetap belajar soal -soal sesuai dengan panduan yang ada.



Comments

Popular posts from this blog

Pelantikan Pengurus Osis dan Pengurus MPK SMA NEGERI 1 FATULEU Tahun 2018

Oelmasi-wartaloha. com. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Fatuleu Telah melantik Pengurus Osis periode 2018-2019. Pelantikan berlansung pada hari Senin, 24 September 2018, dilapangan SMA Negeri 1 Fatuleu. 
Upacara pelantikan dibuka oleh kepala sekolah SMA N 1 Fatuleu, dalam sambutannya, Drs. Ambrosius Pan menyatakan,  "Osis merupakan organisasi yang ada di sekolah ini, sehingga saya berharap badan pengurus Osis yang baru bisa menjalankan tugas dengan baik secara kronologis dan sinkron dengan semua program yang ada di sekolah dan juga program Osis harus bisa membawa perubahan bagi perkembangan sekolah kita dan ditularkan dengan baik. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan ucapan terimakasih kepada  pengurus Osis yang lama yang telah melaksanakan tugas dengan baik, walaupun masih ada kekurangan dalam menjalankan tugas selama ini terutama berkaitan dengan eksistensi kita di tingkat propinsi", ujar Kepala Sekolah.
Pada kesempatan yang sama juga ketua Osis terpilih Emanuel Yudi…

Dinamika Pemilihan Ketua Osis SMA NEGERI 1 FATULEU Tahun 2018, Berlansung Alot, layaknya Pemilihan Umum

Oelmasi, wartaloha.com- SMA Negeri 1 Fatuleu telah memilih Ketua Osis yang baru, Jumat, 14 September tahun 2018, berlansung di Aula SMA NEGERI 1 FATULEU, mulai pukul 10.00 WIT hingga pukul 15.00 WIT.

Sejumlah pesertadidik serta Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, pembina Osis, Pembina Pramuka SMA NEGERI 1 FATULEU turut hadir dalam Rapat Umum Anggota  (RUA), untuk memilih Ketua Osis periode 2018/2019. Dalam Arahan Kepala Sekolah SMA NEGER1 1 FATULEU, Drs. Ambrosius Pan  mengatakan;

"Pesan saya, yang menjadi calon Ketua Osis harus prestasi secara akademik serta memiliki sikap dan prilaku yang baik dan saya juga mengucapkan terimakasih untuk Ketua Osis periode 2017/2018, yang telah melaksanakan tugas dengan baik".

OSIS merupakan organisasi tingkat sekolah yang tujuannya mengasah kemampuan dan bakat yang dimiliki siswa, sehingga menjadi siswa yang berkarakter dan mampu berorganisasi dengan baik. 
SMA Negeri 1 Fatuleu, melaksanakan pemil…

Apakah Anda Belum Mahir Menjadi Pembina PRAMUKA?, Mungkin Ini solusinnya!

Kurikulum 2013 mewajibkan Kegiatan pramuka diseluruh sekolah di tanah air. Pramuka menjadi kegiatan ekstra kurikuler wajib yang harus dilaksanakan disetiap sekolah mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas/Madrasah bahkan sampai Perguruan tinggi, kebijakan tersebut tertuang dalam
Keputusan Presiden RI Nomor 238 Tahun 1961 berbunyi: bahwa Gerakan Pramuka sebagai kelanjutan dan Pembaharuan Gerakan Kecanduan Nasional serta bertanggungjawab atas kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di topang oleh empat Pilar wawasan Kebangsaan, yaitu
1. Ideologi Pancasila
2. Undang-Udang Dasar 19945
3. Bhineka Tunggal Ika
4. Negara Kesatuan Republik Indonesia
Dengan asas Pancasila, Gerakan Pramuka Menyelenggarakan Pendidikan kaum Muda Sebagai kaderisasi Kepemimpinan Masa depan bangsa dan negara.
Untuk memperjelas arah dan eksistensi Gerakan Pramuka di indonesia, maka dibentuk Undang-undang Gerakan Pramuka Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka adalah organisasi yang menyel…