Media Berwawasan dan Berbudaya

Tuesday, 8 January 2019

Guru Honorer Sering di Abaikan !, Ini Gejalanya

| Tuesday, 8 January 2019
Guru Honorer Sering di Abaikan! Ini Fakta nya

Tangisan guru honorer di seluruh pelosok tanah air tidak kunjung habis, entah sampai kapan. Hari demi hari masalah kesenjangan dan diskriminasi terhadap guru honorer sering terjadi di tanah air tercinta indonesia. Teriakan dan aspirasi terus dilakukan oleh segenap forum guru honorer, lantas siapa yang bisa menjawab persoalan tersebut. Secara legitimasi memang ini tugas Pemerintah untuk mencari solusi dalam menyelesaikan persoalan.

Pertanyaannya, kapan Pemerintah menyelesaikan persoalan ini?

Tentu, tidak seperti membalikkan telapak tangan, sepertinya tidak demikian, butuh kerjasama segenap komponen baik pemerintah sebagai eksekutif maupun DPR Sebagai legislatif yang dua-duanya menjalankan amanat rakyat yang sudah dipercayakan.

Tangisan dan teriakan terus berjalan sampai kapan pun, rupanya masalah ini tidak bisa di selesaikan. Segala intrik politik tercampur dalam persoalan guru honorer, apalagi di tahun 2019 yaitu tahun politik. Segala kepentingan masuk mencampuri urusan masalah ini. misalnya pembentukan aliansi atau forum guru honorer di seluruh daerah di indonesia. 

Penulis tidak menduga-menduga terhadap organisasi yang mengatasnamakan guru honorer, tetapi perlu diketahui banyak juga organisasi tersebut mempunyai tujuan serius dalam memperjuangkan nasib guru honorer, bahkan ada juga yang tercampur baur dengan urusan politik. Kalau tujuan politik untuk mendulang suara di tahun 2019 lebih baik mundur saja, dari pada guru honorer terlalu berharap hingga pemilu 2019 tidak juga diperjuangkan. 

Dengan demikian penulis menyampaikan marilah kita berpikir positif terhadap masalah guru honorer. Apa yang diperjuangkan memang untuk menjawab aspirasi guru honorer siapa pun pihaknya. Tujuannya tetap sama memperjuangkan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Informasi yang beredar di media sosial, TV, Media cetak dan media lainnya bahwa tahun 2019 diperkirakan minggu ke empat bulan januari akan dibuka seleksi pegawai  pemerintah perjanjian kerja (PPPK), entah informasi ini benar atau tidak yang jelas Peraturan pemerintah No 49 Tahun 2018 Sudah disetujui dan di tandatangani oleh Presiden RI. Hanya sekarang menunggu aturan turunan dari kementerian Terkait. Oleh karena itu siap-siap saja guru honorer diseluruh indonesia untuk mengikuti proses tersebut. 

Kembalikan ke persoalan guru honorer sering dilupakan oleh pihak terkait. Dari satu sisi pemerintah sudah menerapkan aturan dan kebijakan yang pro guru honorer tetapi implementasi di daerah kadang-kadang tidak sesuai dengan kebijakan tersebut. 

Berikut ini Tanda-tanda Kebijakan yang tidak Pro Guru Honorer yaitu:

1. Revisi UU ASN hingga sekarang belum juga selesai 

2. Pembatasan usia Tes CPNS maksimal 35 Tahun kebawah

3. PP NO 49 TAHUN 2018 yang tidak memberikan peluang bagi guru honorer yang sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun lamanya dan tidak ada peluang untuk menjadi ASN

4. Formasi Tes CPNS yang tidak membuka mata pelajaran tertentu

5. Aturan Penerbitan UNPTK yang harus SK Kepala daerah atau kepala Dinas 

6. Alokasi Dana Bos yang tidak dibayar penuh oleh sekolah tertentu, bahkan banyak yang merugikan guru honorer

7. Ada daerah tertentu dalam perekrutan Tenaga Kontrak daerah secara diam-diam tidak di informasikan keseluruh guru honorer. 

Masih banyak masalah yang sering terjadi di negara tercinta Indonesia. Dalam tulisan ini tidak bermaksud mengkritik satu pihak saja, tetapi lebih memperjuangkan aspirasi sebagai Guru Honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun di seluruh pelosok tanah air. Penulis berharap, dengan penuh keyakinan yang kuat bahwa pemerintah pasti bisa menyelesaikan persoalan ini, sehingga Guru Honorer mendapat kesejahteraan yang layak.

Guru Honorer sudah mengabdikan melalui dedikasi yang sangat tinggi. Maka kondisi ini sangat penting dilakukan terobosan dengan upaya mensejahterakan guru honorer. Dengan Aturan PPPK sudah di Teken oleh Pemerintah, bahwa tahun 2019 di bukan tiga tahap perekrutan PPPK yaitu akhir januari hingga februari tahap pertama dan tahap kedua setelah pemilihan umum sekitar bulan april.

Kini Guru Honorer tunggu Peraturan Kemenparb sebagai peraturan turunan dari PP NO 49 TAHUN 2018 tentang PPPK. Entah seperti apa peraturan tersebut nanti, apakah prekrutan sama seperti Tes CPNS yang mengunakan CAT BKN atau hanya seleksi administrasi saja. Kesimpulannya guru honorer tetap belajar soal -soal sesuai dengan panduan yang ada.



Related Posts

No comments:

Post a Comment