Skip to main content

Aturan PPPK Rilis, Tidak Ada Lagi Rekrutmen Tenaga Honorer Dalam Bentuk Apapun!

www.wartaloha.com, Ini skema baru tentang PPPK yang telah di setujui oleh Presiden RI,di lansir www.Bkn.go.id, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi diterbitkan. Presiden RI Joko Widodo meminta agar instansi terkait memastikan agar skema kebijakan PPPK dapat diterima semua kalangan dan menjadi salah satu instrumen kebijakan untuk penyelesaian tenaga honorer.

“Dengan skema PPPK, saya tegaskan kepada seluruh instansi pusat dan daerah bahwa rekrutmen tenaga honorer tidak boleh lagi dilakukan dalam bentuk apapun,” terang Presiden pada puncak perayaan Hari Guru Nasional dan HUT ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor pada Sabtu, (01/12/2018).

Presiden menuturkan bahwa aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan profesional, termasuk tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar PNS, untuk menjadi ASN dengan status PPPK. Ia juga berpesan bahwa PPPK secara prinsip rekrutmennya, harus berjalan bagus, profesional, dan memiliki kualitas yang baik.

Seperti dilansir dari web setkab.go.id, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menyampaikan bahwa regulasi PPPK merupakan salah satu aturan teknis dari turunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang harus segera diterbitkan karena selain menyangkut penyelesaian tenaga honorer, juga mengakomodir aturan bagi mekanisme berbasis merit untuk merekrut para profesional masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding CPNS, di antaranya para diaspora dan profesional swasta.

Menurutnya fleksibilitas batas usia pelamar dan kesetaraan atas kewajiban dan hak ini, dirancang untuk memudahkan para talenta terbaik bangsa yang ingin berkontribusi dalam birokrasi tanpa terkendala batasan usia.

Sebagai informasi, kebijakan PPPK diarahkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu dengan batas usia pelamar paling rendah 20 tahun, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan tersebut. Selain itu, PPPK juga akan memiliki kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara. (des/humas-setkab)

Untuk seluruh honorer yang usianya diatas 35 tahun siap menjadi PPPK tahun 2019, skema menurut informasi yang beredar tetap melalui tes seperti seleksi CPNS Tahun 2018. Peraturan tersebut membuka peluang bagi para guru honorer yang sudah mengabdi berpuluhan tahun untuk negara ini.

www.bkn.go.id



Comments

Popular posts from this blog

Pelantikan Pengurus Osis dan Pengurus MPK SMA NEGERI 1 FATULEU Tahun 2018

Oelmasi-wartaloha. com. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Fatuleu Telah melantik Pengurus Osis periode 2018-2019. Pelantikan berlansung pada hari Senin, 24 September 2018, dilapangan SMA Negeri 1 Fatuleu. 
Upacara pelantikan dibuka oleh kepala sekolah SMA N 1 Fatuleu, dalam sambutannya, Drs. Ambrosius Pan menyatakan,  "Osis merupakan organisasi yang ada di sekolah ini, sehingga saya berharap badan pengurus Osis yang baru bisa menjalankan tugas dengan baik secara kronologis dan sinkron dengan semua program yang ada di sekolah dan juga program Osis harus bisa membawa perubahan bagi perkembangan sekolah kita dan ditularkan dengan baik. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan ucapan terimakasih kepada  pengurus Osis yang lama yang telah melaksanakan tugas dengan baik, walaupun masih ada kekurangan dalam menjalankan tugas selama ini terutama berkaitan dengan eksistensi kita di tingkat propinsi", ujar Kepala Sekolah.
Pada kesempatan yang sama juga ketua Osis terpilih Emanuel Yudi…

Apakah Anda Belum Mahir Menjadi Pembina PRAMUKA?, Mungkin Ini solusinnya!

Kurikulum 2013 mewajibkan Kegiatan pramuka diseluruh sekolah di tanah air. Pramuka menjadi kegiatan ekstra kurikuler wajib yang harus dilaksanakan disetiap sekolah mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas/Madrasah bahkan sampai Perguruan tinggi, kebijakan tersebut tertuang dalam
Keputusan Presiden RI Nomor 238 Tahun 1961 berbunyi: bahwa Gerakan Pramuka sebagai kelanjutan dan Pembaharuan Gerakan Kecanduan Nasional serta bertanggungjawab atas kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di topang oleh empat Pilar wawasan Kebangsaan, yaitu
1. Ideologi Pancasila
2. Undang-Udang Dasar 19945
3. Bhineka Tunggal Ika
4. Negara Kesatuan Republik Indonesia
Dengan asas Pancasila, Gerakan Pramuka Menyelenggarakan Pendidikan kaum Muda Sebagai kaderisasi Kepemimpinan Masa depan bangsa dan negara.
Untuk memperjelas arah dan eksistensi Gerakan Pramuka di indonesia, maka dibentuk Undang-undang Gerakan Pramuka Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka adalah organisasi yang menyel…

Dinamika Pemilihan Ketua Osis SMA NEGERI 1 FATULEU Tahun 2018, Berlansung Alot, layaknya Pemilihan Umum

Oelmasi, wartaloha.com- SMA Negeri 1 Fatuleu telah memilih Ketua Osis yang baru, Jumat, 14 September tahun 2018, berlansung di Aula SMA NEGERI 1 FATULEU, mulai pukul 10.00 WIT hingga pukul 15.00 WIT.

Sejumlah pesertadidik serta Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, pembina Osis, Pembina Pramuka SMA NEGERI 1 FATULEU turut hadir dalam Rapat Umum Anggota  (RUA), untuk memilih Ketua Osis periode 2018/2019. Dalam Arahan Kepala Sekolah SMA NEGER1 1 FATULEU, Drs. Ambrosius Pan  mengatakan;

"Pesan saya, yang menjadi calon Ketua Osis harus prestasi secara akademik serta memiliki sikap dan prilaku yang baik dan saya juga mengucapkan terimakasih untuk Ketua Osis periode 2017/2018, yang telah melaksanakan tugas dengan baik".

OSIS merupakan organisasi tingkat sekolah yang tujuannya mengasah kemampuan dan bakat yang dimiliki siswa, sehingga menjadi siswa yang berkarakter dan mampu berorganisasi dengan baik. 
SMA Negeri 1 Fatuleu, melaksanakan pemil…