Media Berwawasan dan Berbudaya

Saturday, 8 September 2018

Uraian Tugas dan Fungsi Guru

| Saturday, 8 September 2018
         
Zaman selalu berubah, kebutuhan hidup setiap zaman selalu berubah. Ada yang bersaing sampai menghalalkan segala cara untuk bisa bertahan hidup di zaman yang modern. Ada juga yang menikmati kehidupannya dengan apa adanya, tentu sesuai dengan pendapatannya. Masing-Masing orang mempunyai tujuan hidup tersendiri yakni dengan prinsip memiliki harta banyak hidup semakin sejahtera tentu, memiliki uang banyak pa saja semuanya bisa dibeli bahkan dengan uang berlimpah bisa menguasai dunia kemana saja bisa berkunjung, sedangkan golongan yang tidak punya duit alias uang terpaku pada satu tempat tak bisa berbuat banyak hanya bisa menelan air ludah atau menonton aja sambil mengamati orang yang hidupnya mapan.

Sobat setia yang saya kasihi, apakah memang ilustrasi diatas merupakan cerminan hidup zaman sekarang?, Apakah dengan memiliki harta yang berlimpah manusia mencapai kesempurnaan hidup?, atau sebaliknya apakah orang yang hidupnya sederhana juga mencapai kesempurnaan hidup?, Saya mulai berpikir, ilustrasi diatas bisa benar, bisa juga tidak.

Alasannya sebagai berikut;

1. Hidup Manusia memang tidak ada yang sempurna hanya Tuhanlah yang memiliki segalanya, bukan manusia, karena manusia tidak pernah  puas dengan apa yang dimilikinya, hal tersebut.merupakan sifat dasar manusia apa lagi di  zaman yang modern dan serba online.
2. Manusia yang hidupnya sederhana belum tepat kalau disebut orang yang miskin atau        orang yang tidak bisa berbuat banyak, karena mungkin dia bisa menikmati hidupnya            sesuai dengan pendapatan serta kemampuan yang dimilikinya.

Jadi kesimpulannya, memiliki harta banyak belum tentu hidupnya sejahtera secara batiniah, sebaliknya orang yang hidupnya sederhana mungkin memiliki kesejahteraan secara batiniah. Semua prinsip tersebut tergantung letak dan fungsinya dalam hidup manusia.

Lalu bagaimana dengan profesi sebagai guru!, Apa yang dimaksud dengan guru yang tangguh?, simak ulasan berikut;

1. Profesi guru

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah (1) bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.

Peter Salim mengartikan bahwa profesi merupakan suatu bidang pekerjaan yang berdasarkan pada pendidikan keahlian tertentu. Profesi menuntut suatu keahlian yang didasarkan pada latar belakang pendidikan tertentu. Artinya dia benar-benar berpendidikan yang mengkhususkan pada suatu keahlian

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan, jabatan atau keahlian yang betul-betul dikuasai baik secara teori maupun praktek melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Suatu profesi secara teori tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau disiapkan untuk profesi tersebut.

Pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Atas dasar ini, ternyata pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu profesi memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya.

Selanjutnya untuk mendapatkan pengertian yang jelas tentang guru, juga penulis kemukakan beberapa pendapat dari para ahli sebagai berikut:
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur,fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Sedangkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa guru adalah seorang yang mempunyai gagasan yang harus diwujudkan untuk kepentingan anak didik, sehingga menjunjung tinggi mengembangkan dan menerapkan keutamaan yang menyangkut agama, kebudayaan dan keilmuan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi efektif, potensi kognitif, maupun potensi psikomotorik.
Berdasarkan pemahaman tentang pengertian profesional dan pengertian  guru, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa profesional guru secara utuh yaitu seperangkat fungsi dan tugas dalam lapangan pendidikan berdasarkan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan khusus di bidang pekerjaannya dan mampu mengembangkan keahliannya itu secara ilmiah di samping menekuni bidang profesinya.

2. Tugas Guru

Guru merupakan salah satu komponen terpenting dalam pendidikan, dimana guru memegang peranan yang sangat vital dalam peyenglengaraan pendidikan formal pada khususnya. Demi terselenggaranya pendidikan yang baik, guru sebagai bagian didalamnya dituntut untuk memiliki kualifikasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah serta menguasai kompetensi pedagogik, profesionalisme, kepribadian dan sosial seperti yang diatur dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Selain tuntutan tersebut, lebih jauh guru berkewajiban untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pendidikan tersebut tugas dan fungsi guru ini didasari oleh beberapa pedoman dan peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya :

TUGAS GURU :

Tugas guru ini dijelaskan dalam Bab XI Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  Pasal 20 Undang-Undnag No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru,yakni :
  1. Merencanakan pembelajaran;
  2. Melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu;
  3. Menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
  4. Membimbing dan melatih peserta didik / siswa;
  5. Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  6. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok yang sesuai; dan
  7. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, tugas guru secara lebih terperinci dijelaskan dalam Permendiknas No. 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, diantaranya :
  1. Menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;
  2. Menyusun silabus pembelajaran;
  3. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
  4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran;
  5. Menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;
  6. Menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya;
  7. Menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
  8. Melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;
  9. Melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya (khusus guru kelas);
  10. Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah/ madrasah dan nasional;
  11. Membimbing guru pemula dalam program induksi;
  12. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
  13. Melaksanakan pengembangan diri
  14. Melaksanakan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; dan
  15. Melakukan presentasi ilmiah.
FUNGSI GURU :

Fungsi guru yang dimaksudkan disini juga sudah termasuk dalam tugas guru yang telah dijabarkan diatas, namun terdapat beberapa fungsi lain yang terkandung dalam poin d dan e Pasal 20 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta poin a, b dan c Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni :
  1. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
  2. Menjunjung tinggi peraturan  perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika;
  3. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
  4. Memelihara komitmen secara profesional  untuk meningkatkan  mutu pendidikan; dan
  5. Memberi teladan dan menjaga nama baik  lembaga, profesi,  dan kedudukan sesuai dengan  kepercayaan yang diberikan kepadanya.
Penjelasan diatas merupakan pemahaman penulis yang didasarkan pada peraturan perudan-undangan, dan bukan merupakan ketentuan yang baku. Agar lebih jelas silahkan unduh beberapa peraturan perundang-undangan yang penulis jadikan referensi dalam penulisan artikel ini pada link di bawah:

Indonesia menjadi faktor utama keberhasilan reformasi guru di era desentralisasi ini.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kesejahteraan Guru Tidak Berdampak pada Kualitas Pendidikan ", https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/06/13144481/kesejahteraan-guru-tidak-berdampak-pada-kualitas-pendidikan.

Editor : Laksono Hari Wiwoho
Oleh: Luhur Bima dan Asri Yusrina LEBIH dari 60 persen anggaran pendidikan secara nasional digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Anggaran tersebut terserap hampir seratus persen di semua daerah. Namun, menaikkan gaji guru pegawai negeri dan memberikan tunjangan profesi guru rupanya tidak langsung meningkatkan kualitas siswa dan lulusan sekolah. Padahal, dalam sistem pendidikan di Indonesia, apa lagi pendidikan dasar, guru berkualitas dan kompeten memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Di era otonomi daerah, usaha perbaikan kualitas pendidikan melalui pengembangan guru tidak lagi terbatas tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten dan kota yang berwenang mengelola sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) memiliki peran besar dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi masyarakatnya, termasuk dengan mendorong ketersediaan tenaga guru yang berkualitas. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam usaha perbaikan kualitas guru di era desentralisasi? Hasil analisis awal dari penelitian kami menunjukkan bahwa komitmen dan peran pemerintah daerah merupakan faktor krusial dalam usaha peningkatan kualitas guru yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Inisiatif pemerintah daerah Diagnostik awal yang dilakukan oleh tim peneliti Research in Improving System of Education (RISE) Indonesia memperlihatkan bahwa hanya sedikit jumlah kabupaten dan kota yang memiliki inisiatif kebijakan atau program berkaitan dengan perbaikan kualitas guru tingkat sekolah dasar dan menengah pertama. Kurang dari 10 persen dari total sekitar 500 kabupaten dan kota di Indonesia yang teridentifikasi memiliki kebijakan atau program tersebut. Proses diagnostik dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai bentuk inisiatif pemerintah daerah, di luar kegiatan operasional rutin mereka, yang berkaitan dengan guru. Informasi diperoleh dari penelusuran media dan wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan terkait. Setidaknya, ada 77 kebijakan dan program terkait reformasi guru yang tersebar di 43 kabupaten dan kota. Sekitar 62 persen dari kebijakan atau program tersebut berbentuk tunjangan daerah untuk guru yang penyalurannya dilakukan berdasarkan kinerja guru atau kriteria tertentu (27 persen) ataupun tanpa kriteria sama sekali (35 persen). Hanya sekitar 9 persen dari kebijakan pemerintah daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas guru melalui perbaikan kemampuan mengajar dan pengetahuan mereka. Temuan ini memperlihatkan masih rendahnya terobosan atau inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota dalam meningkatkan kualitas guru. Inisiatif pemerintah daerah secara umum masih terbatas pada peningkatan kesejahteraan para guru ketimbang kualitas mereka mengajar. Padahal, peningkatan kesejahteraan guru tidak serta-merta meningkatkan kompetensi mereka ataupun berdampak positif terhadap hasil pembelajaran murid, setidaknya dalam jangka waktu pendek. Reformasi nasional guru Di tingkat internasional, hasil tes Programme for International Student Assessment (PISA) 2015 memperlihatkan kemampuan murid Indonesia di bidang literasi, matematika, dan ilmu pengetahuan alam lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan murid negara lain yang berpartisipasi dalam tes tersebut. Untuk tes matematika, Indonesia berada di rangking ke-65 dari 72 negara, jauh di bawah Vietnam (ranking 22) dan Thailand (55). Hasil tes bahasa maupun ilmu pengetahuan juga memperlihatkan hasil serupa. Pemerintah menyadari bahwa perbaikan kualitas pembelajaran murid tidak dapat tercapai hanya dengan meningkatkan kesejahteraan guru. Intervensi pemerintah yang berbasis kemampuan mengajar dan pengetahuan guru dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas guru. Pemerintah pusat menyelenggarakan Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk memetakan kualitas guru, dengan mengukur kemampuan pedagogik dan kompetensi mereka. Tes tersebut terdiri dari 10 modul kompetensi yang akan menjadi pintu masuk pemerintah dalam menjalankan program pelatihan untuk guru berdasarkan hasil UKG dari masing-masing guru. Para guru yang memiliki hasil UKG di bawah standar minimum harus ikut program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Berdasarkan hasil wawancara tim RISE Indonesia dengan pejabat Kementerian Pendidikan, pemerintah berencana untuk meningkatkan standar minimum UKG setiap tahunnya. Dengan begitu, para guru akan terus didorong untuk meningkatkan kompetensi profesional melalui partisipasi mereka di program PKB. Hal ini menjadi latar belakang dari pemilihan nama program tersebut dengan harapan guru akan secara berkelanjutan mengembangkan kompetensi profesionalnya. Implementasi kebijakan nasional Implementasi program PKB ini ditargetkan akan dapat meningkatkan kualitas para guru. Namun, keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kemendikbud menyebabkan kesulitan menyelenggarakan pelatihan guru dalam skala besar. Karena itu, perlu ada peran serta pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program nasional tersebut. Usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kebijakan dan program nasional terkait guru tidak akan mencapai hasil yang optimal bila tidak ada dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah. Di sisi lain, masih banyak pemerintah daerah, terutama kabupaten dan kota, yang tidak memiliki kapasitas, baik dari sisi pengetahuan maupun sumber daya manusia (SDM), untuk membuat inisiatif kebijakan yang dapat berdampak langsung terhadap perbaikan kualitas pendidikan. Untuk itu, koordinasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting dalam usaha perbaikan kualitas guru. Dari sisi pemerintah daerah, perlu komitmen untuk mendukung program nasional yang telah disusun oleh pemerintah pusat. Dukungan ini berbentuk baik alokasi anggaran daerah maupun SDM pemerintah daerah. Sementara itu, peningkatan kapasitas SDM dinas pendidikan daerah perlu menjadi salah satu strategi pemerintah pusat agar daerah memiliki kemampuan memadai dalam melaksanakan program dari pusat. Komunikasi yang baik tidak hanya penting dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga di antara pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah harus didorong untuk mau dan dapat saling belajar dari pengalaman daerah lain. Pada akhirnya, pemahaman yang sejalan antara pemerintah pusat dan daerah akan tanggung jawab mereka untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia menjadi faktor utama keberhasilan reformasi guru di era desentralisasi ini. Ratusan triliun rupiah yang sudah dibelanjakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru seharusnya mendongkrak kualitas pembelajaran dan lulusan sekolah. Luhur Bima Senior Researcher, SMERU Research Institute Asri Yusrina Researcher, SMERU Research Institute

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kesejahteraan Guru Tidak Berdampak pada Kualitas Pendidikan ", https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/06/13144481/kesejahteraan-guru-tidak-berdampak-pada-kualitas-pendidikan.

Editor : Laksono Hari Wiwoho
Oleh: Luhur Bima dan Asri Yusrina LEBIH dari 60 persen anggaran pendidikan secara nasional digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Anggaran tersebut terserap hampir seratus persen di semua daerah. Namun, menaikkan gaji guru pegawai negeri dan memberikan tunjangan profesi guru rupanya tidak langsung meningkatkan kualitas siswa dan lulusan sekolah. Padahal, dalam sistem pendidikan di Indonesia, apa lagi pendidikan dasar, guru berkualitas dan kompeten memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Di era otonomi daerah, usaha perbaikan kualitas pendidikan melalui pengembangan guru tidak lagi terbatas tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten dan kota yang berwenang mengelola sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) memiliki peran besar dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi masyarakatnya, termasuk dengan mendorong ketersediaan tenaga guru yang berkualitas. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam usaha perbaikan kualitas guru di era desentralisasi? Hasil analisis awal dari penelitian kami menunjukkan bahwa komitmen dan peran pemerintah daerah merupakan faktor krusial dalam usaha peningkatan kualitas guru yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Inisiatif pemerintah daerah Diagnostik awal yang dilakukan oleh tim peneliti Research in Improving System of Education (RISE) Indonesia memperlihatkan bahwa hanya sedikit jumlah kabupaten dan kota yang memiliki inisiatif kebijakan atau program berkaitan dengan perbaikan kualitas guru tingkat sekolah dasar dan menengah pertama. Kurang dari 10 persen dari total sekitar 500 kabupaten dan kota di Indonesia yang teridentifikasi memiliki kebijakan atau program tersebut. Proses diagnostik dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai bentuk inisiatif pemerintah daerah, di luar kegiatan operasional rutin mereka, yang berkaitan dengan guru. Informasi diperoleh dari penelusuran media dan wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan terkait. Setidaknya, ada 77 kebijakan dan program terkait reformasi guru yang tersebar di 43 kabupaten dan kota. Sekitar 62 persen dari kebijakan atau program tersebut berbentuk tunjangan daerah untuk guru yang penyalurannya dilakukan berdasarkan kinerja guru atau kriteria tertentu (27 persen) ataupun tanpa kriteria sama sekali (35 persen). Hanya sekitar 9 persen dari kebijakan pemerintah daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas guru melalui perbaikan kemampuan mengajar dan pengetahuan mereka. Temuan ini memperlihatkan masih rendahnya terobosan atau inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota dalam meningkatkan kualitas guru. Inisiatif pemerintah daerah secara umum masih terbatas pada peningkatan kesejahteraan para guru ketimbang kualitas mereka mengajar. Padahal, peningkatan kesejahteraan guru tidak serta-merta meningkatkan kompetensi mereka ataupun berdampak positif terhadap hasil pembelajaran murid, setidaknya dalam jangka waktu pendek. Reformasi nasional guru Di tingkat internasional, hasil tes Programme for International Student Assessment (PISA) 2015 memperlihatkan kemampuan murid Indonesia di bidang literasi, matematika, dan ilmu pengetahuan alam lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan murid negara lain yang berpartisipasi dalam tes tersebut. Untuk tes matematika, Indonesia berada di rangking ke-65 dari 72 negara, jauh di bawah Vietnam (ranking 22) dan Thailand (55). Hasil tes bahasa maupun ilmu pengetahuan juga memperlihatkan hasil serupa. Pemerintah menyadari bahwa perbaikan kualitas pembelajaran murid tidak dapat tercapai hanya dengan meningkatkan kesejahteraan guru. Intervensi pemerintah yang berbasis kemampuan mengajar dan pengetahuan guru dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas guru. Pemerintah pusat menyelenggarakan Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk memetakan kualitas guru, dengan mengukur kemampuan pedagogik dan kompetensi mereka. Tes tersebut terdiri dari 10 modul kompetensi yang akan menjadi pintu masuk pemerintah dalam menjalankan program pelatihan untuk guru berdasarkan hasil UKG dari masing-masing guru. Para guru yang memiliki hasil UKG di bawah standar minimum harus ikut program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Berdasarkan hasil wawancara tim RISE Indonesia dengan pejabat Kementerian Pendidikan, pemerintah berencana untuk meningkatkan standar minimum UKG setiap tahunnya. Dengan begitu, para guru akan terus didorong untuk meningkatkan kompetensi profesional melalui partisipasi mereka di program PKB. Hal ini menjadi latar belakang dari pemilihan nama program tersebut dengan harapan guru akan secara berkelanjutan mengembangkan kompetensi profesionalnya. Implementasi kebijakan nasional Implementasi program PKB ini ditargetkan akan dapat meningkatkan kualitas para guru. Namun, keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kemendikbud menyebabkan kesulitan menyelenggarakan pelatihan guru dalam skala besar. Karena itu, perlu ada peran serta pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program nasional tersebut. Usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kebijakan dan program nasional terkait guru tidak akan mencapai hasil yang optimal bila tidak ada dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah. Di sisi lain, masih banyak pemerintah daerah, terutama kabupaten dan kota, yang tidak memiliki kapasitas, baik dari sisi pengetahuan maupun sumber daya manusia (SDM), untuk membuat inisiatif kebijakan yang dapat berdampak langsung terhadap perbaikan kualitas pendidikan. Untuk itu, koordinasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting dalam usaha perbaikan kualitas guru. Dari sisi pemerintah daerah, perlu komitmen untuk mendukung program nasional yang telah disusun oleh pemerintah pusat. Dukungan ini berbentuk baik alokasi anggaran daerah maupun SDM pemerintah daerah. Sementara itu, peningkatan kapasitas SDM dinas pendidikan daerah perlu menjadi salah satu strategi pemerintah pusat agar daerah memiliki kemampuan memadai dalam melaksanakan program dari pusat. Komunikasi yang baik tidak hanya penting dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga di antara pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah harus didorong untuk mau dan dapat saling belajar dari pengalaman daerah lain. Pada akhirnya, pemahaman yang sejalan antara pemerintah pusat dan daerah akan tanggung jawab mereka untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia menjadi faktor utama keberhasilan reformasi guru di era desentralisasi ini. Ratusan triliun rupiah yang sudah dibelanjakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru seharusnya mendongkrak kualitas pembelajaran dan lulusan sekolah. Luhur Bima Senior Researcher, SMERU Research Institute Asri Yusrina Researcher, SMERU Research Institute Catatan redaksi: Artikel ini ditayangkan di Kompas.com atas kerja sama dengan The Conversation Indonesia. Isi artikel dikutip dari artikel berjudul "Guru makin sejahtera di era desentralisasi, tapi tidak berdampak pada kualitas pendidikan". Isi di luar tanggung jawab redaksi Kompas.com. EditorLaksono Hari Wiwoho Tag: pendidikan guru Berita Terkait Dari Tsunami Palu, Meninjau Ulang Sistem Peringatan Dini Indonesia Pakar Jelaskan Alasan Suporter Bola Kita Membunuh Lagi Harimau Sumatera Terus Menerus Jadi Korban, Bagaimana Melindunginya? Keberagaman Gender di Indonesia Temuan Baru: Perusahaan Rokok Melebih-lebihkan Keberadaan Pasar Gelap Komentar Ada 2 komentar untuk artikel ini Kompas.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE Suardana Putu Kamis, 14 Juni 2018 | 03:42 perlu adanya kontrol terhadap proses pembelaran di lapangan (di kelas), seperti kehadiran guru mengajar, ketepatan waktu guru mengajar, kemajuan materi yang diajarkan, dan yang lainnya. (18) (0) Tanggapi Laporkan Iputu Jano Astu Rabu, 06 Juni 2018 | 20:03 gimana kualitasnya naik kalo gurunya lebih sibuk ngurusin kepangkatan dan administrasi. juga murid srkarang nggak perlu belajar karena pasti naik atau lulus. katrol nilai gila2an. (25) (0) Tanggapi Laporkan Terkini Lainnya Muak Terus Dibohongi, Warga Desa di Bosnia Tolak Para Politisi Muak Terus Dibohongi, Warga Desa di Bosnia Tolak Para Politisi Internasional 04/10/2018, 15:14 WIB Kubu Jokowi Nilai Fadli Zon Layak Dilaporkan ke MKD Kubu Jokowi Nilai Fadli Zon Layak Dilaporkan ke MKD Nasional 04/10/2018, 15:14 WIB Gempa dan Tsunami Akibatkan 65.238 Rumah di Sulteng dan Sulbar Rusak Gempa dan Tsunami Akibatkan 65.238 Rumah di Sulteng dan Sulbar Rusak Nasional 04/10/2018, 15:13 WIB Dirut PLN Sofyan Basir Ikut Pertemuan dengan Setya Novanto dan Eni Maulani Dirut PLN Sofyan Basir Ikut Pertemuan dengan Setya Novanto dan Eni Maulani Nasional 04/10/2018, 15:13 WIB Sandiaga Janji Stadion BMW Dibangun Oktober, Kini Masih Perencanaan... Sandiaga Janji Stadion BMW Dibangun Oktober, Kini Masih Perencanaan... Megapolitan 04/10/2018, 15:13 WIB Dokter Bedah Ini Viral karena 'Operasi' Boneka Beruang Bocah 8 Tahun Dokter Bedah Ini Viral karena "Operasi" Boneka Beruang Bocah 8 Tahun Internasional 04/10/2018, 15:08 WIB Polda Riau Tangkap Perempuan Penyebar Hoaks Gempa di Jakarta dan Jawa Polda Riau Tangkap Perempuan Penyebar Hoaks Gempa di Jakarta dan Jawa Regional 04/10/2018, 15:06 WIB 66.238 Rumah Rusak akibat Gempa dan Tsunami di Sulteng 66.238 Rumah Rusak akibat Gempa dan Tsunami di Sulteng Nasional 04/10/2018, 15:01 WIB Timses Jokowi Kirim Buku Sejarah Cut Nyak Dien untuk Hanum Rais Timses Jokowi Kirim Buku Sejarah Cut Nyak Dien untuk Hanum Rais Nasional 04/10/2018, 14:58 WIB Cerita Sandiaga yang Mengaku Hanyut atas Sosok Ratna Sarumpaet Cerita Sandiaga yang Mengaku Hanyut atas Sosok Ratna Sarumpaet Nasional 04/10/2018, 14:52 WIB Usai Bunuh Istrinya, Suami Buat Skenario Jadi Korban Perampokan Usai Bunuh Istrinya, Suami Buat Skenario Jadi Korban Perampokan Regional 04/10/2018, 14:50 WIB Ini Imbauan Polri Terkait Hoaks Ini Imbauan Polri Terkait Hoaks Nasional 04/10/2018, 14:50 WIB Sudin KPKP Jakarta Barat Siapkan 100 Mikrocip untuk Mendata Anjing Piaraan Sudin KPKP Jakarta Barat Siapkan 100 Mikrocip untuk Mendata Anjing Piaraan Megapolitan 04/10/2018, 14:50 WIB Ini Alasan Penghuni Kos dan Kontrakan Wajib Lapor ke RT Ini Alasan Penghuni Kos dan Kontrakan Wajib Lapor ke RT Megapolitan 04/10/2018, 14:44 WIB Pria di Filipina Ini Melamar Kekasihnya dengan Berpura-pura Mati Pria di Filipina Ini Melamar Kekasihnya dengan Berpura-pura Mati Internasional 04/10/2018, 14:40 WIB Load More

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kesejahteraan Guru Tidak Berdampak pada Kualitas Pendidikan ", https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/06/13144481/kesejahteraan-guru-tidak-berdampak-pada-kualitas-pendidikan.

Editor : Laksono Hari Wiwoho
Oleh: Luhur Bima dan Asri Yusrina LEBIH dari 60 persen anggaran pendidikan secara nasional digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Anggaran tersebut terserap hampir seratus persen di semua daerah. Namun, menaikkan gaji guru pegawai negeri dan memberikan tunjangan profesi guru rupanya tidak langsung meningkatkan kualitas siswa dan lulusan sekolah. Padahal, dalam sistem pendidikan di Indonesia, apa lagi pendidikan dasar, guru berkualitas dan kompeten memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Di era otonomi daerah, usaha perbaikan kualitas pendidikan melalui pengembangan guru tidak lagi terbatas tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten dan kota yang berwenang mengelola sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) memiliki peran besar dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi masyarakatnya, termasuk dengan mendorong ketersediaan tenaga guru yang berkualitas. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam usaha perbaikan kualitas guru di era desentralisasi? Hasil analisis awal dari penelitian kami menunjukkan bahwa komitmen dan peran pemerintah daerah merupakan faktor krusial dalam usaha peningkatan kualitas guru yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Inisiatif pemerintah daerah Diagnostik awal yang dilakukan oleh tim peneliti Research in Improving System of Education (RISE) Indonesia memperlihatkan bahwa hanya sedikit jumlah kabupaten dan kota yang memiliki inisiatif kebijakan atau program berkaitan dengan perbaikan kualitas guru tingkat sekolah dasar dan menengah pertama. Kurang dari 10 persen dari total sekitar 500 kabupaten dan kota di Indonesia yang teridentifikasi memiliki kebijakan atau program tersebut. Proses diagnostik dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai bentuk inisiatif pemerintah daerah, di luar kegiatan operasional rutin mereka, yang berkaitan dengan guru. Informasi diperoleh dari penelusuran media dan wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan terkait. Setidaknya, ada 77 kebijakan dan program terkait reformasi guru yang tersebar di 43 kabupaten dan kota. Sekitar 62 persen dari kebijakan atau program tersebut berbentuk tunjangan daerah untuk guru yang penyalurannya dilakukan berdasarkan kinerja guru atau kriteria tertentu (27 persen) ataupun tanpa kriteria sama sekali (35 persen). Hanya sekitar 9 persen dari kebijakan pemerintah daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas guru melalui perbaikan kemampuan mengajar dan pengetahuan mereka. Temuan ini memperlihatkan masih rendahnya terobosan atau inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota dalam meningkatkan kualitas guru. Inisiatif pemerintah daerah secara umum masih terbatas pada peningkatan kesejahteraan para guru ketimbang kualitas mereka mengajar. Padahal, peningkatan kesejahteraan guru tidak serta-merta meningkatkan kompetensi mereka ataupun berdampak positif terhadap hasil pembelajaran murid, setidaknya dalam jangka waktu pendek. Reformasi nasional guru Di tingkat internasional, hasil tes Programme for International Student Assessment (PISA) 2015 memperlihatkan kemampuan murid Indonesia di bidang literasi, matematika, dan ilmu pengetahuan alam lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan murid negara lain yang berpartisipasi dalam tes tersebut. Untuk tes matematika, Indonesia berada di rangking ke-65 dari 72 negara, jauh di bawah Vietnam (ranking 22) dan Thailand (55). Hasil tes bahasa maupun ilmu pengetahuan juga memperlihatkan hasil serupa. Pemerintah menyadari bahwa perbaikan kualitas pembelajaran murid tidak dapat tercapai hanya dengan meningkatkan kesejahteraan guru. Intervensi pemerintah yang berbasis kemampuan mengajar dan pengetahuan guru dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas guru. Pemerintah pusat menyelenggarakan Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk memetakan kualitas guru, dengan mengukur kemampuan pedagogik dan kompetensi mereka. Tes tersebut terdiri dari 10 modul kompetensi yang akan menjadi pintu masuk pemerintah dalam menjalankan program pelatihan untuk guru berdasarkan hasil UKG dari masing-masing guru. Para guru yang memiliki hasil UKG di bawah standar minimum harus ikut program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Berdasarkan hasil wawancara tim RISE Indonesia dengan pejabat Kementerian Pendidikan, pemerintah berencana untuk meningkatkan standar minimum UKG setiap tahunnya. Dengan begitu, para guru akan terus didorong untuk meningkatkan kompetensi profesional melalui partisipasi mereka di program PKB. Hal ini menjadi latar belakang dari pemilihan nama program tersebut dengan harapan guru akan secara berkelanjutan mengembangkan kompetensi profesionalnya. Implementasi kebijakan nasional Implementasi program PKB ini ditargetkan akan dapat meningkatkan kualitas para guru. Namun, keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kemendikbud menyebabkan kesulitan menyelenggarakan pelatihan guru dalam skala besar. Karena itu, perlu ada peran serta pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program nasional tersebut. Usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kebijakan dan program nasional terkait guru tidak akan mencapai hasil yang optimal bila tidak ada dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah. Di sisi lain, masih banyak pemerintah daerah, terutama kabupaten dan kota, yang tidak memiliki kapasitas, baik dari sisi pengetahuan maupun sumber daya manusia (SDM), untuk membuat inisiatif kebijakan yang dapat berdampak langsung terhadap perbaikan kualitas pendidikan. Untuk itu, koordinasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting dalam usaha perbaikan kualitas guru. Dari sisi pemerintah daerah, perlu komitmen untuk mendukung program nasional yang telah disusun oleh pemerintah pusat. Dukungan ini berbentuk baik alokasi anggaran daerah maupun SDM pemerintah daerah. Sementara itu, peningkatan kapasitas SDM dinas pendidikan daerah perlu menjadi salah satu strategi pemerintah pusat agar daerah memiliki kemampuan memadai dalam melaksanakan program dari pusat. Komunikasi yang baik tidak hanya penting dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga di antara pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah harus didorong untuk mau dan dapat saling belajar dari pengalaman daerah lain. Pada akhirnya, pemahaman yang sejalan antara pemerintah pusat dan daerah akan tanggung jawab mereka untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia menjadi faktor utama keberhasilan reformasi guru di era desentralisasi ini. Ratusan triliun rupiah yang sudah dibelanjakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru seharusnya mendongkrak kualitas pembelajaran dan lulusan sekolah. Luhur Bima Senior Researcher, SMERU Research Institute Asri Yusrina Researcher, SMERU Research Institute Catatan redaksi: Artikel ini ditayangkan di Kompas.com atas kerja sama dengan The Conversation Indonesia. Isi artikel dikutip dari artikel berjudul "Guru makin sejahtera di era desentralisasi, tapi tidak berdampak pada kualitas pendidikan". Isi di luar tanggung jawab redaksi Kompas.com. EditorLaksono Hari Wiwoho Tag: pendidikan guru Berita Terkait Dari Tsunami Palu, Meninjau Ulang Sistem Peringatan Dini Indonesia Pakar Jelaskan Alasan Suporter Bola Kita Membunuh Lagi Harimau Sumatera Terus Menerus Jadi Korban, Bagaimana Melindunginya? Keberagaman Gender di Indonesia Temuan Baru: Perusahaan Rokok Melebih-lebihkan Keberadaan Pasar Gelap Komentar Ada 2 komentar untuk artikel ini Kompas.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE Suardana Putu Kamis, 14 Juni 2018 | 03:42 perlu adanya kontrol terhadap proses pembelaran di lapangan (di kelas), seperti kehadiran guru mengajar, ketepatan waktu guru mengajar, kemajuan materi yang diajarkan, dan yang lainnya. (18) (0) Tanggapi Laporkan Iputu Jano Astu Rabu, 06 Juni 2018 | 20:03 gimana kualitasnya naik kalo gurunya lebih sibuk ngurusin kepangkatan dan administrasi. juga murid srkarang nggak perlu belajar karena pasti naik atau lulus. katrol nilai gila2an. (25) (0) Tanggapi Laporkan Terkini Lainnya Muak Terus Dibohongi, Warga Desa di Bosnia Tolak Para Politisi Muak Terus Dibohongi, Warga Desa di Bosnia Tolak Para Politisi Internasional 04/10/2018, 15:14 WIB Kubu Jokowi Nilai Fadli Zon Layak Dilaporkan ke MKD Kubu Jokowi Nilai Fadli Zon Layak Dilaporkan ke MKD Nasional 04/10/2018, 15:14 WIB Gempa dan Tsunami Akibatkan 65.238 Rumah di Sulteng dan Sulbar Rusak Gempa dan Tsunami Akibatkan 65.238 Rumah di Sulteng dan Sulbar Rusak Nasional 04/10/2018, 15:13 WIB Dirut PLN Sofyan Basir Ikut Pertemuan dengan Setya Novanto dan Eni Maulani Dirut PLN Sofyan Basir Ikut Pertemuan dengan Setya Novanto dan Eni Maulani Nasional 04/10/2018, 15:13 WIB Sandiaga Janji Stadion BMW Dibangun Oktober, Kini Masih Perencanaan... Sandiaga Janji Stadion BMW Dibangun Oktober, Kini Masih Perencanaan... Megapolitan 04/10/2018, 15:13 WIB Dokter Bedah Ini Viral karena 'Operasi' Boneka Beruang Bocah 8 Tahun Dokter Bedah Ini Viral karena "Operasi" Boneka Beruang Bocah 8 Tahun Internasional 04/10/2018, 15:08 WIB Polda Riau Tangkap Perempuan Penyebar Hoaks Gempa di Jakarta dan Jawa Polda Riau Tangkap Perempuan Penyebar Hoaks Gempa di Jakarta dan Jawa Regional 04/10/2018, 15:06 WIB 66.238 Rumah Rusak akibat Gempa dan Tsunami di Sulteng 66.238 Rumah Rusak akibat Gempa dan Tsunami di Sulteng Nasional 04/10/2018, 15:01 WIB Timses Jokowi Kirim Buku Sejarah Cut Nyak Dien untuk Hanum Rais Timses Jokowi Kirim Buku Sejarah Cut Nyak Dien untuk Hanum Rais Nasional 04/10/2018, 14:58 WIB Cerita Sandiaga yang Mengaku Hanyut atas Sosok Ratna Sarumpaet Cerita Sandiaga yang Mengaku Hanyut atas Sosok Ratna Sarumpaet Nasional 04/10/2018, 14:52 WIB Usai Bunuh Istrinya, Suami Buat Skenario Jadi Korban Perampokan Usai Bunuh Istrinya, Suami Buat Skenario Jadi Korban Perampokan Regional 04/10/2018, 14:50 WIB Ini Imbauan Polri Terkait Hoaks Ini Imbauan Polri Terkait Hoaks Nasional 04/10/2018, 14:50 WIB Sudin KPKP Jakarta Barat Siapkan 100 Mikrocip untuk Mendata Anjing Piaraan Sudin KPKP Jakarta Barat Siapkan 100 Mikrocip untuk Mendata Anjing Piaraan Megapolitan 04/10/2018, 14:50 WIB Ini Alasan Penghuni Kos dan Kontrakan Wajib Lapor ke RT Ini Alasan Penghuni Kos dan Kontrakan Wajib Lapor ke RT Megapolitan 04/10/2018, 14:44 WIB Pria di Filipina Ini Melamar Kekasihnya dengan Berpura-pura Mati Pria di Filipina Ini Melamar Kekasihnya dengan Berpura-pura Mati Internasional 04/10/2018, 14:40 WIB Load More

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kesejahteraan Guru Tidak Berdampak pada Kualitas Pendidikan ", https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/06/13144481/kesejahteraan-guru-tidak-berdampak-pada-kualitas-pendidikan.

Editor : Laksono Hari Wi
Oleh: Luhur Bima dan Asri Yusrina LEBIH dari 60 persen anggaran pendidikan secara nasional digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Anggaran tersebut terserap hampir seratus persen di semua daerah. Namun, menaikkan gaji guru pegawai negeri dan memberikan tunjangan profesi guru rupanya tidak langsung meningkatkan kualitas siswa dan lulusan sekolah. Padahal, dalam sistem pendidikan di Indonesia, apa lagi pendidikan dasar, guru berkualitas dan kompeten memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Di era otonomi daerah, usaha perbaikan kualitas pendidikan melalui pengembangan guru tidak lagi terbatas tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten dan kota yang berwenang mengelola sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) memiliki peran besar dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi masyarakatnya, termasuk dengan mendorong ketersediaan tenaga guru yang berkualitas. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam usaha perbaikan kualitas guru di era desentralisasi? Hasil analisis awal dari penelitian kami menunjukkan bahwa komitmen dan peran pemerintah daerah merupakan faktor krusial dalam usaha peningkatan kualitas guru yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Inisiatif pemerintah daerah Diagnostik awal yang dilakukan oleh tim peneliti Research in Improving System of Education (RISE) Indonesia memperlihatkan bahwa hanya sedikit jumlah kabupaten dan kota yang memiliki inisiatif kebijakan atau program berkaitan dengan perbaikan kualitas guru tingkat sekolah dasar dan menengah pertama. Kurang dari 10 persen dari total sekitar 500 kabupaten dan kota di Indonesia yang teridentifikasi memiliki kebijakan atau program tersebut. Proses diagnostik dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai bentuk inisiatif pemerintah daerah, di luar kegiatan operasional rutin mereka, yang berkaitan dengan guru. Informasi diperoleh dari penelusuran media dan wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan terkait. Setidaknya, ada 77 kebijakan dan program terkait reformasi guru yang tersebar di 43 kabupaten dan kota. Sekitar 62 persen dari kebijakan atau program tersebut berbentuk tunjangan daerah untuk guru yang penyalurannya dilakukan berdasarkan kinerja guru atau kriteria tertentu (27 persen) ataupun tanpa kriteria sama sekali (35 persen). Hanya sekitar 9 persen dari kebijakan pemerintah daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas guru melalui perbaikan kemampuan mengajar dan pengetahuan mereka. Temuan ini memperlihatkan masih rendahnya terobosan atau inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota dalam meningkatkan kualitas guru. Inisiatif pemerintah daerah secara umum masih terbatas pada peningkatan kesejahteraan para guru ketimbang kualitas mereka mengajar. Padahal, peningkatan kesejahteraan guru tidak serta-merta meningkatkan kompetensi mereka ataupun berdampak positif terhadap hasil pembelajaran murid, setidaknya dalam jangka waktu pendek. Reformasi nasional guru Di tingkat internasional, hasil tes Programme for International Student Assessment (PISA) 2015 memperlihatkan kemampuan murid Indonesia di bidang literasi, matematika, dan ilmu pengetahuan alam lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan murid negara lain yang berpartisipasi dalam tes tersebut. Untuk tes matematika, Indonesia berada di rangking ke-65 dari 72 negara, jauh di bawah Vietnam (ranking 22) dan Thailand (55). Hasil tes bahasa maupun ilmu pengetahuan juga memperlihatkan hasil serupa. Pemerintah menyadari bahwa perbaikan kualitas pembelajaran murid tidak dapat tercapai hanya dengan meningkatkan kesejahteraan guru. Intervensi pemerintah yang berbasis kemampuan mengajar dan pengetahuan guru dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas guru. Pemerintah pusat menyelenggarakan Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk memetakan kualitas guru, dengan mengukur kemampuan pedagogik dan kompetensi mereka. Tes tersebut terdiri dari 10 modul kompetensi yang akan menjadi pintu masuk pemerintah dalam menjalankan program pelatihan untuk guru berdasarkan hasil UKG dari masing-masing guru. Para guru yang memiliki hasil UKG di bawah standar minimum harus ikut program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Berdasarkan hasil wawancara tim RISE Indonesia dengan pejabat Kementerian Pendidikan, pemerintah berencana untuk meningkatkan standar minimum UKG setiap tahunnya. Dengan begitu, para guru akan terus didorong untuk meningkatkan kompetensi profesional melalui partisipasi mereka di program PKB. Hal ini menjadi latar belakang dari pemilihan nama program tersebut dengan harapan guru akan secara berkelanjutan mengembangkan kompetensi profesionalnya. Implementasi kebijakan nasional Implementasi program PKB ini ditargetkan akan dapat meningkatkan kualitas para guru. Namun, keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kemendikbud menyebabkan kesulitan menyelenggarakan pelatihan guru dalam skala besar. Karena itu, perlu ada peran serta pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program nasional tersebut. Usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kebijakan dan program nasional terkait guru tidak akan mencapai hasil yang optimal bila tidak ada dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah. Di sisi lain, masih banyak pemerintah daerah, terutama kabupaten dan kota, yang tidak memiliki kapasitas, baik dari sisi pengetahuan maupun sumber daya manusia (SDM), untuk membuat inisiatif kebijakan yang dapat berdampak langsung terhadap perbaikan kualitas pendidikan. Untuk itu, koordinasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting dalam usaha perbaikan kualitas guru. Dari sisi pemerintah daerah, perlu komitmen untuk mendukung program nasional yang telah disusun oleh pemerintah pusat. Dukungan ini berbentuk baik alokasi anggaran daerah maupun SDM pemerintah daerah. Sementara itu, peningkatan kapasitas SDM dinas pendidikan daerah perlu menjadi salah satu strategi pemerintah pusat agar daerah memiliki kemampuan memadai dalam melaksanakan program dari pusat. Komunikasi yang baik tidak hanya penting dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga di antara pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah harus didorong untuk mau dan dapat saling belajar dari pengalaman daerah lain. Pada akhirnya, pemahaman yang sejalan antara pemerintah pusat dan daerah akan tanggung jawab mereka untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia menjadi faktor utama keberhasilan reformasi guru di era desentralisasi ini. Ratusan triliun rupiah yang sudah dibelanjakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru seharusnya mendongkrak kualitas pembelajaran dan lulusan sekolah. Luhur Bima Senior Researcher, SMERU Research Institute Asri Yusrina Researcher, SMERU Research Institute

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kesejahteraan Guru Tidak Berdampak pada Kualitas Pendidikan ", https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/06/13144481/kesejahteraan-guru-tidak-berdampak-pada-kualitas-pendidikan.

Editor : Laksono Hari Wiwoho
Oleh: Luhur Bima dan Asri Yusrina LEBIH dari 60 persen anggaran pendidikan secara nasional digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Anggaran tersebut terserap hampir seratus persen di semua daerah. Namun, menaikkan gaji guru pegawai negeri dan memberikan tunjangan profesi guru rupanya tidak langsung meningkatkan kualitas siswa dan lulusan sekolah. Padahal, dalam sistem pendidikan di Indonesia, apa lagi pendidikan dasar, guru berkualitas dan kompeten memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Di era otonomi daerah, usaha perbaikan kualitas pendidikan melalui pengembangan guru tidak lagi terbatas tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten dan kota yang berwenang mengelola sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) memiliki peran besar dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi masyarakatnya, termasuk dengan mendorong ketersediaan tenaga guru yang berkualitas. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam usaha perbaikan kualitas guru di era desentralisasi? Hasil analisis awal dari penelitian kami menunjukkan bahwa komitmen dan peran pemerintah daerah merupakan faktor krusial dalam usaha peningkatan kualitas guru yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Inisiatif pemerintah daerah Diagnostik awal yang dilakukan oleh tim peneliti Research in Improving System of Education (RISE) Indonesia memperlihatkan bahwa hanya sedikit jumlah kabupaten dan kota yang memiliki inisiatif kebijakan atau program berkaitan dengan perbaikan kualitas guru tingkat sekolah dasar dan menengah pertama. Kurang dari 10 persen dari total sekitar 500 kabupaten dan kota di Indonesia yang teridentifikasi memiliki kebijakan atau program tersebut. Proses diagnostik dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai bentuk inisiatif pemerintah daerah, di luar kegiatan operasional rutin mereka, yang berkaitan dengan guru. Informasi diperoleh dari penelusuran media dan wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan terkait. Setidaknya, ada 77 kebijakan dan program terkait reformasi guru yang tersebar di 43 kabupaten dan kota. Sekitar 62 persen dari kebijakan atau program tersebut berbentuk tunjangan daerah untuk guru yang penyalurannya dilakukan berdasarkan kinerja guru atau kriteria tertentu (27 persen) ataupun tanpa kriteria sama sekali (35 persen). Hanya sekitar 9 persen dari kebijakan pemerintah daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas guru melalui perbaikan kemampuan mengajar dan pengetahuan mereka. Temuan ini memperlihatkan masih rendahnya terobosan atau inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota dalam meningkatkan kualitas guru. Inisiatif pemerintah daerah secara umum masih terbatas pada peningkatan kesejahteraan para guru ketimbang kualitas mereka mengajar. Padahal, peningkatan kesejahteraan guru tidak serta-merta meningkatkan kompetensi mereka ataupun berdampak positif terhadap hasil pembelajaran murid, setidaknya dalam jangka waktu pendek. Reformasi nasional guru Di tingkat internasional, hasil tes Programme for International Student Assessment (PISA) 2015 memperlihatkan kemampuan murid Indonesia di bidang literasi, matematika, dan ilmu pengetahuan alam lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan murid negara lain yang berpartisipasi dalam tes tersebut. Untuk tes matematika, Indonesia berada di rangking ke-65 dari 72 negara, jauh di bawah Vietnam (ranking 22) dan Thailand (55). Hasil tes bahasa maupun ilmu pengetahuan juga memperlihatkan hasil serupa. Pemerintah menyadari bahwa perbaikan kualitas pembelajaran murid tidak dapat tercapai hanya dengan meningkatkan kesejahteraan guru. Intervensi pemerintah yang berbasis kemampuan mengajar dan pengetahuan guru dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas guru. Pemerintah pusat menyelenggarakan Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk memetakan kualitas guru, dengan mengukur kemampuan pedagogik dan kompetensi mereka. Tes tersebut terdiri dari 10 modul kompetensi yang akan menjadi pintu masuk pemerintah dalam menjalankan program pelatihan untuk guru berdasarkan hasil UKG dari masing-masing guru. Para guru yang memiliki hasil UKG di bawah standar minimum harus ikut program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Berdasarkan hasil wawancara tim RISE Indonesia dengan pejabat Kementerian Pendidikan, pemerintah berencana untuk meningkatkan standar minimum UKG setiap tahunnya. Dengan begitu, para guru akan terus didorong untuk meningkatkan kompetensi profesional melalui partisipasi mereka di program PKB. Hal ini menjadi latar belakang dari pemilihan nama program tersebut dengan harapan guru akan secara berkelanjutan mengembangkan kompetensi profesionalnya. Implementasi kebijakan nasional Implementasi program PKB ini ditargetkan akan dapat meningkatkan kualitas para guru. Namun, keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kemendikbud menyebabkan kesulitan menyelenggarakan pelatihan guru dalam skala besar. Karena itu, perlu ada peran serta pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program nasional tersebut. Usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kebijakan dan program nasional terkait guru tidak akan mencapai hasil yang optimal bila tidak ada dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah. Di sisi lain, masih banyak pemerintah daerah, terutama kabupaten dan kota, yang tidak memiliki kapasitas, baik dari sisi pengetahuan maupun sumber daya manusia (SDM), untuk membuat inisiatif kebijakan yang dapat berdampak langsung terhadap perbaikan kualitas pendidikan. Untuk itu, koordinasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting dalam usaha perbaikan kualitas guru. Dari sisi pemerintah daerah, perlu komitmen untuk mendukung program nasional yang telah disusun oleh pemerintah pusat. Dukungan ini berbentuk baik alokasi anggaran daerah maupun SDM pemerintah daerah. Sementara itu, peningkatan kapasitas SDM dinas pendidikan daerah perlu menjadi salah satu strategi pemerintah pusat agar daerah memiliki kemampuan memadai dalam melaksanakan program dari pusat. Komunikasi yang baik tidak hanya penting dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga di antara pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah harus didorong untuk mau dan dapat saling belajar dari pengalaman daerah lain. Pada akhirnya, pemahaman yang sejalan antara pemerintah pusat dan daerah akan tanggung jawab mereka untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia menjadi faktor utama keberhasilan reformasi guru di era desentralisasi ini. Ratusan triliun rupiah yang sudah dibelanjakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru seharusnya mendongkrak kualitas pembelajaran dan lulusan sekolah. Luhur Bima Senior Researcher, SMERU Research Institute Asri Yusrina Researcher, SMERU Research Institute Catatan redaksi: Artikel ini ditayangkan di Kompas.com atas kerja sama dengan The Conversation Indonesia. Isi artikel dikutip dari artikel berjudul "Guru makin sejahtera di era desentralisasi, tapi tidak berdampak pada kualitas pendidikan". Isi di luar tanggung jawab redaksi Kompas.com. EditorLaksono Hari Wiwoho Tag: pendidikan guru Berita Terkait Dari Tsunami Palu, Meninjau Ulang Sistem Peringatan Dini Indonesia Pakar Jelaskan Alasan Suporter Bola Kita Membunuh Lagi Harimau Sumatera Terus Menerus Jadi Korban, Bagaimana Melindunginya? Keberagaman Gender di Indonesia Temuan Baru: Perusahaan Rokok Melebih-lebihkan Keberadaan Pasar Gelap Komentar Ada 2 komentar untuk artikel ini Kompas.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE Suardana Putu Kamis, 14 Juni 2018 | 03:42 perlu adanya kontrol terhadap proses pembelaran di lapangan (di kelas), seperti kehadiran guru mengajar, ketepatan waktu guru mengajar, kemajuan materi yang diajarkan, dan yang lainnya. (18) (0) Tanggapi Laporkan Iputu Jano Astu Rabu, 06 Juni 2018 | 20:03 gimana kualitasnya naik kalo gurunya lebih sibuk ngurusin kepangkatan dan administrasi. juga murid srkarang nggak perlu belajar karena pasti naik atau lulus. katrol nilai gila2an. (25) (0) Tanggapi Laporkan Terkini Lainnya Muak Terus Dibohongi, Warga Desa di Bosnia Tolak Para Politisi Muak Terus Dibohongi, Warga Desa di Bosnia Tolak Para Politisi Internasional 04/10/2018, 15:14 WIB Kubu Jokowi Nilai Fadli Zon Layak Dilaporkan ke MKD Kubu Jokowi Nilai Fadli Zon Layak Dilaporkan ke MKD Nasional 04/10/2018, 15:14 WIB Gempa dan Tsunami Akibatkan 65.238 Rumah di Sulteng dan Sulbar Rusak Gempa dan Tsunami Akibatkan 65.238 Rumah di Sulteng dan Sulbar Rusak Nasional 04/10/2018, 15:13 WIB Dirut PLN Sofyan Basir Ikut Pertemuan dengan Setya Novanto dan Eni Maulani Dirut PLN Sofyan Basir Ikut Pertemuan dengan Setya Novanto dan Eni Maulani Nasional 04/10/2018, 15:13 WIB Sandiaga Janji Stadion BMW Dibangun Oktober, Kini Masih Perencanaan... Sandiaga Janji Stadion BMW Dibangun Oktober, Kini Masih Perencanaan... Megapolitan 04/10/2018, 15:13 WIB Dokter Bedah Ini Viral karena 'Operasi' Boneka Beruang Bocah 8 Tahun Dokter Bedah Ini Viral karena "Operasi" Boneka Beruang Bocah 8 Tahun Internasional 04/10/2018, 15:08 WIB Polda Riau Tangkap Perempuan Penyebar Hoaks Gempa di Jakarta dan Jawa Polda Riau Tangkap Perempuan Penyebar Hoaks Gempa di Jakarta dan Jawa Regional 04/10/2018, 15:06 WIB 66.238 Rumah Rusak akibat Gempa dan Tsunami di Sulteng 66.238 Rumah Rusak akibat Gempa dan Tsunami di Sulteng Nasional 04/10/2018, 15:01 WIB Timses Jokowi Kirim Buku Sejarah Cut Nyak Dien untuk Hanum Rais Timses Jokowi Kirim Buku Sejarah Cut Nyak Dien untuk Hanum Rais Nasional 04/10/2018, 14:58 WIB Cerita Sandiaga yang Mengaku Hanyut atas Sosok Ratna Sarumpaet Cerita Sandiaga yang Mengaku Hanyut atas Sosok Ratna Sarumpaet Nasional 04/10/2018, 14:52 WIB Usai Bunuh Istrinya, Suami Buat Skenario Jadi Korban Perampokan Usai Bunuh Istrinya, Suami Buat Skenario Jadi Korban Perampokan Regional 04/10/2018, 14:50 WIB Ini Imbauan Polri Terkait Hoaks Ini Imbauan Polri Terkait Hoaks Nasional 04/10/2018, 14:50 WIB Sudin KPKP Jakarta Barat Siapkan 100 Mikrocip untuk Mendata Anjing Piaraan Sudin KPKP Jakarta Barat Siapkan 100 Mikrocip untuk Mendata Anjing Piaraan Megapolitan 04/10/2018, 14:50 WIB Ini Alasan Penghuni Kos dan Kontrakan Wajib Lapor ke RT Ini Alasan Penghuni Kos dan Kontrakan Wajib Lapor ke RT Megapolitan 04/10/2018, 14:44 WIB Pria di Filipina Ini Melamar Kekasihnya dengan Berpura-pura Mati Pria di Filipina Ini Melamar Kekasihnya dengan Berpura-pura Mati Internasional 04/10/2018, 14:40 WIB Load More

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kesejahteraan Guru Tidak Berdampak pada Kualitas Pendidikan ", https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/06/13144481/kesejahteraan-guru-tidak-berdampak-pada-kualitas-pendidikan.

Editor : Laksono Hari Wiwoho
Oleh: Luhur Bima dan Asri Yusrina LEBIH dari 60 persen anggaran pendidikan secara nasional digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Anggaran tersebut terserap hampir seratus persen di semua daerah. Namun, menaikkan gaji guru pegawai negeri dan memberikan tunjangan profesi guru rupanya tidak langsung meningkatkan kualitas siswa dan lulusan sekolah. Padahal, dalam sistem pendidikan di Indonesia, apa lagi pendidikan dasar, guru berkualitas dan kompeten memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Di era otonomi daerah, usaha perbaikan kualitas pendidikan melalui pengembangan guru tidak lagi terbatas tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten dan kota yang berwenang mengelola sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) memiliki peran besar dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi masyarakatnya, termasuk dengan mendorong ketersediaan tenaga guru yang berkualitas. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam usaha perbaikan kualitas guru di era desentralisasi? Hasil analisis awal dari penelitian kami menunjukkan bahwa komitmen dan peran pemerintah daerah merupakan faktor krusial dalam usaha peningkatan kualitas guru yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Inisiatif pemerintah daerah Diagnostik awal yang dilakukan oleh tim peneliti Research in Improving System of Education (RISE) Indonesia memperlihatkan bahwa hanya sedikit jumlah kabupaten dan kota yang memiliki inisiatif kebijakan atau program berkaitan dengan perbaikan kualitas guru tingkat sekolah dasar dan menengah pertama. Kurang dari 10 persen dari total sekitar 500 kabupaten dan kota di Indonesia yang teridentifikasi memiliki kebijakan atau program tersebut. Proses diagnostik dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai bentuk inisiatif pemerintah daerah, di luar kegiatan operasional rutin mereka, yang berkaitan dengan guru. Informasi diperoleh dari penelusuran media dan wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan terkait. Setidaknya, ada 77 kebijakan dan program terkait reformasi guru yang tersebar di 43 kabupaten dan kota. Sekitar 62 persen dari kebijakan atau program tersebut berbentuk tunjangan daerah untuk guru yang penyalurannya dilakukan berdasarkan kinerja guru atau kriteria tertentu (27 persen) ataupun tanpa kriteria sama sekali (35 persen). Hanya sekitar 9 persen dari kebijakan pemerintah daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas guru melalui perbaikan kemampuan mengajar dan pengetahuan mereka. Temuan ini memperlihatkan masih rendahnya terobosan atau inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota dalam meningkatkan kualitas guru. Inisiatif pemerintah daerah secara umum masih terbatas pada peningkatan kesejahteraan para guru ketimbang kualitas mereka mengajar. Padahal, peningkatan kesejahteraan guru tidak serta-merta meningkatkan kompetensi mereka ataupun berdampak positif terhadap hasil pembelajaran murid, setidaknya dalam jangka waktu pendek. Reformasi nasional guru Di tingkat internasional, hasil tes Programme for International Student Assessment (PISA) 2015 memperlihatkan kemampuan murid Indonesia di bidang literasi, matematika, dan ilmu pengetahuan alam lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan murid negara lain yang berpartisipasi dalam tes tersebut. Untuk tes matematika, Indonesia berada di rangking ke-65 dari 72 negara, jauh di bawah Vietnam (ranking 22) dan Thailand (55). Hasil tes bahasa maupun ilmu pengetahuan juga memperlihatkan hasil serupa. Pemerintah menyadari bahwa perbaikan kualitas pembelajaran murid tidak dapat tercapai hanya dengan meningkatkan kesejahteraan guru. Intervensi pemerintah yang berbasis kemampuan mengajar dan pengetahuan guru dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas guru. Pemerintah pusat menyelenggarakan Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk memetakan kualitas guru, dengan mengukur kemampuan pedagogik dan kompetensi mereka. Tes tersebut terdiri dari 10 modul kompetensi yang akan menjadi pintu masuk pemerintah dalam menjalankan program pelatihan untuk guru berdasarkan hasil UKG dari masing-masing guru. Para guru yang memiliki hasil UKG di bawah standar minimum harus ikut program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Berdasarkan hasil wawancara tim RISE Indonesia dengan pejabat Kementerian Pendidikan, pemerintah berencana untuk meningkatkan standar minimum UKG setiap tahunnya. Dengan begitu, para guru akan terus didorong untuk meningkatkan kompetensi profesional melalui partisipasi mereka di program PKB. Hal ini menjadi latar belakang dari pemilihan nama program tersebut dengan harapan guru akan secara berkelanjutan mengembangkan kompetensi profesionalnya. Implementasi kebijakan nasional Implementasi program PKB ini ditargetkan akan dapat meningkatkan kualitas para guru. Namun, keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kemendikbud menyebabkan kesulitan menyelenggarakan pelatihan guru dalam skala besar. Karena itu, perlu ada peran serta pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program nasional tersebut. Usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kebijakan dan program nasional terkait guru tidak akan mencapai hasil yang optimal bila tidak ada dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah. Di sisi lain, masih banyak pemerintah daerah, terutama kabupaten dan kota, yang tidak memiliki kapasitas, baik dari sisi pengetahuan maupun sumber daya manusia (SDM), untuk membuat inisiatif kebijakan yang dapat berdampak langsung terhadap perbaikan kualitas pendidikan. Untuk itu, koordinasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting dalam usaha perbaikan kualitas guru. Dari sisi pemerintah daerah, perlu komitmen untuk mendukung program nasional yang telah disusun oleh pemerintah pusat. Dukungan ini berbentuk baik alokasi anggaran daerah maupun SDM pemerintah daerah. Sementara itu, peningkatan kapasitas SDM dinas pendidikan daerah perlu menjadi salah satu strategi pemerintah pusat agar daerah memiliki kemampuan memadai dalam melaksanakan program dari pusat. Komunikasi yang baik tidak hanya penting dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga di antara pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah harus didorong untuk mau dan dapat saling belajar dari pengalaman daerah lain. Pada akhirnya, pemahaman yang sejalan antara pemerintah pusat dan daerah akan tanggung jawab mereka untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia menjadi faktor utama keberhasilan reformasi guru di era desentralisasi ini. Ratusan triliun rupiah yang sudah dibelanjakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru seharusnya mendongkrak kualitas pembelajaran dan lulusan sekolah. Luhur Bima Senior Researcher, SMERU Research Institute Asri Yusrina Researcher, SMERU Research Institute Catatan redaksi: Artikel ini ditayangkan di Kompas.com atas kerja sama dengan The Conversation Indonesia. Isi artikel dikutip dari artikel berjudul "Guru makin sejahtera di era desentralisasi, tapi tidak berdampak pada kualitas pendidikan". Isi di luar tanggung jawab redaksi Kompas.com. EditorLaksono Hari Wiwoho Tag: pendidikan guru Berita Terkait Dari Tsunami Palu, Meninjau Ulang Sistem Peringatan Dini Indonesia Pakar Jelaskan Alasan Suporter Bola Kita Membunuh Lagi Harimau Sumatera Terus Menerus Jadi Korban, Bagaimana Melindunginya? Keberagaman Gender di Indonesia Temuan Baru: Perusahaan Rokok Melebih-lebihkan Keberadaan Pasar Gelap Komentar Ada 2 komentar untuk artikel ini Kompas.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE Suardana Putu Kamis, 14 Juni 2018 | 03:42 perlu adanya kontrol terhadap proses pembelaran di lapangan (di kelas), seperti kehadiran guru mengajar, ketepatan waktu guru mengajar, kemajuan materi yang diajarkan, dan yang lainnya. (18) (0) Tanggapi Laporkan Iputu Jano Astu Rabu, 06 Juni 2018 | 20:03 gimana kualitasnya naik kalo gurunya lebih sibuk ngurusin kepangkatan dan administrasi. juga murid srkarang nggak perlu belajar karena pasti naik atau lulus. katrol nilai gila2an. (25) (0) Tanggapi Laporkan Terkini Lainnya Muak Terus Dibohongi, Warga Desa di Bosnia Tolak Para Politisi Muak Terus Dibohongi, Warga Desa di Bosnia Tolak Para Politisi Internasional 04/10/2018, 15:14 WIB Kubu Jokowi Nilai Fadli Zon Layak Dilaporkan ke MKD Kubu Jokowi Nilai Fadli Zon Layak Dilaporkan ke MKD Nasional 04/10/2018, 15:14 WIB Gempa dan Tsunami Akibatkan 65.238 Rumah di Sulteng dan Sulbar Rusak Gempa dan Tsunami Akibatkan 65.238 Rumah di Sulteng dan Sulbar Rusak Nasional 04/10/2018, 15:13 WIB Dirut PLN Sofyan Basir Ikut Pertemuan dengan Setya Novanto dan Eni Maulani Dirut PLN Sofyan Basir Ikut Pertemuan dengan Setya Novanto dan Eni Maulani Nasional 04/10/2018, 15:13 WIB Sandiaga Janji Stadion BMW Dibangun Oktober, Kini Masih Perencanaan... Sandiaga Janji Stadion BMW Dibangun Oktober, Kini Masih Perencanaan... Megapolitan 04/10/2018, 15:13 WIB Dokter Bedah Ini Viral karena 'Operasi' Boneka Beruang Bocah 8 Tahun Dokter Bedah Ini Viral karena "Operasi" Boneka Beruang Bocah 8 Tahun Internasional 04/10/2018, 15:08 WIB Polda Riau Tangkap Perempuan Penyebar Hoaks Gempa di Jakarta dan Jawa Polda Riau Tangkap Perempuan Penyebar Hoaks Gempa di Jakarta dan Jawa Regional 04/10/2018, 15:06 WIB 66.238 Rumah Rusak akibat Gempa dan Tsunami di Sulteng 66.238 Rumah Rusak akibat Gempa dan Tsunami di Sulteng Nasional 04/10/2018, 15:01 WIB Timses Jokowi Kirim Buku Sejarah Cut Nyak Dien untuk Hanum Rais Timses Jokowi Kirim Buku Sejarah Cut Nyak Dien untuk Hanum Rais Nasional 04/10/2018, 14:58 WIB Cerita Sandiaga yang Mengaku Hanyut atas Sosok Ratna Sarumpaet Cerita Sandiaga yang Mengaku Hanyut atas Sosok Ratna Sarumpaet Nasional 04/10/2018, 14:52 WIB Usai Bunuh Istrinya, Suami Buat Skenario Jadi Korban Perampokan Usai Bunuh Istrinya, Suami Buat Skenario Jadi Korban Perampokan Regional 04/10/2018, 14:50 WIB Ini Imbauan Polri Terkait Hoaks Ini Imbauan Polri Terkait Hoaks Nasional 04/10/2018, 14:50 WIB Sudin KPKP Jakarta Barat Siapkan 100 Mikrocip untuk Mendata Anjing Piaraan Sudin KPKP Jakarta Barat Siapkan 100 Mikrocip untuk Mendata Anjing Piaraan Megapolitan 04/10/2018, 14:50 WIB Ini Alasan Penghuni Kos dan Kontrakan Wajib Lapor ke RT Ini Alasan Penghuni Kos dan Kontrakan Wajib Lapor ke RT Megapolitan 04/10/2018, 14:44 WIB Pria di Filipina Ini Melamar Kekasihnya dengan Berpura-pura Mati Pria di Filipina Ini Melamar Kekasihnya dengan Berpura-pura Mati Internasional 04/10/2018, 14:40 WIB Load More

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kesejahteraan Guru Tidak Berdampak pada Kualitas Pendidikan ", https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/06/13144481/kesejahteraan-guru-tidak-berdampak-pada-kualitas-pendidikan.

Editor : Laksono Hari Wiw

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm: 702
Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm: 107
 M. Nurdin, Kiat Menjadi Guru Profesional, (Jakarta: Primashopie, 2004), hlm: 119
Depdikbud, OpCit, hlm: 288
 https://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/9154-pengertian-profesi-guru.html
 https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4790286591306874645#editor/target=post;postID=3658407705243761907;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=8;src=postname


www.wartaloha.com

Related Posts