Subscribe Here!

Dinamika Pemilihan Ketua Osis SMA NEGERI 1 FATULEU Tahun 2018, Berlansung Alot, layaknya Pemilihan Umum

By On September 15, 2018

Oelmasi, wartaloha.com- SMA Negeri 1 Fatuleu telah memilih Ketua Osis yang baru, Jumat, 14 September tahun 2018, berlansung di Aula SMA NEGERI 1 FATULEU, mulai pukul 10.00 WIT hingga pukul 15.00 WIT.

Sejumlah pesertadidik serta Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, pembina Osis, Pembina Pramuka SMA NEGERI 1 FATULEU turut hadir dalam Rapat Umum Anggota  (RUA), untuk memilih Ketua Osis periode 2018/2019. Dalam Arahan Kepala Sekolah SMA NEGER1 1 FATULEU, Drs. Ambrosius Pan  mengatakan;

"Pesan saya, yang menjadi calon Ketua Osis harus prestasi secara akademik serta memiliki sikap dan prilaku yang baik dan saya juga mengucapkan terimakasih untuk Ketua Osis periode 2017/2018, yang telah melaksanakan tugas dengan baik".

OSIS merupakan organisasi tingkat sekolah yang tujuannya mengasah kemampuan dan bakat yang dimiliki siswa, sehingga menjadi siswa yang berkarakter dan mampu berorganisasi dengan baik. 

SMA Negeri 1 Fatuleu, melaksanakan pemilihan Ketua OSIS satu kali setiap tahun. Dalam wawancara singkat kepada media ini, wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Aurelius Usa Naing, S.Si, mengatakan;

Tujuan kegiatan Rapat Umum Anggota OSIS hari ini, yaitu disamping mereka memilih Ketua Osis yang baru, juga didalam kegiatan ini terdapat pembelajaran yang berarti buat mereka, karena banyak yang pelajari dalam proses pengambilan keputusan, bagaimana tata cara rapat, menyampaikan pendapat,  Dinamika dalam rapat, bermusyawarah, konsep saya sejak awal memang seperti ini dan terbukti dari tahun ke tahun, siswa kita disegani dimanapun mereka berada" tegas Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 1 Fatuleu.

Sebelum agenda pemilihan ketua Osis, diawali pemilihan ketua MPK, proses ini berlansung alot pada pembahasan kriteria bakal calon, salah kriteria yang diperdebatkan mengenai ketua MPK harus kelas X11, Andre Samone salah satu peserta rapat mempertahankan kriteria ini, sedangkan Yani Sabuna mempertahan kriteria Ketua MPK harus Kelas X1 dengan alasan, kalau kelas X11 mereka mempersiapkan diri menghadapi ujian, tegasnya.

Ruangan rapat semakin panas dan diwarnai interupsi, pimpinan sidang saat itu Wati Pandi Ketua Osis periode 2017/2018 lansung mengambil alih situasi dan menayakan kepada forum apakah setuju pendapat dari saudara andre, dan akhirnya forumpun setuju dengan keputusan, ketua MPK harus kelas X11, Selanjutnya Efrem Mosa terpilih menjadi Ketua MPK Periode 2018.

Ketua MPK Lansung memimpin rapat dengan agenda pemilihan ketua Osis dan tahapanya yaitu pengajuan kriteria bakal calon, pengajuan bakal calon, pengesahan bakal calon ketua Osis, pemilihan calon ketua dilakukan dengan voting tertutup, yang terpilih menjadi Ketua osis berdasarkan dengan suara terbanyak. Dari enam orang bakal calon, tidak satupun mengundurkan diri saat ditanyai kesediaanya, enam nama bakal calon ketua osis yaitu Emanuel Duka, Maschan Lopes, Andreas Samone, Sila solo, Ester baik serta serta Gracia risakota.

Kemudian lanjut dengan agenda pemilihan ketua Osis dan pemaparan  Visi dan Misi, salah satu Visi bakal calon atas nama Emanuel Duka memaparkan Visi,  Mempersatukan warga sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Fatuleu dengan penjelasan kalau kita bekerjasama pasti kita bisa memajukan sekolah kita ini, tegas Emanuel.

Pada akhirnya, Emanuel Duka Terpilih menjadi Ketua Osis SMA NGERI 1 FATULEU periode 2018/2019,  serta ketua Osis yang terpilih lansung membentuk badan pengurus Osis yang baru, hingga menunggu pelatikan yang rencananya berlansung dilapangan upacara SMA Negeri 1 Fatuleu, pada hari senin, tanggal 17/09/2018.


KETUA OSIS DAN KET MPK

GRACE MENGAJUKAN PERTANYAAN


Wakasek, Pembina Osis dan Pembina pramuka

Pimpinan sidang osis

Rekapitulasi Hasil Pemilihan osis

Lagi Snak

PESERTA Rapat

Waspada Penjambretan Handphone dengan Menggunakan Sepeda Motor Seputar Jalan Timor Raya

By On September 14, 2018

Kupang-wartaloha.com, Handphone J2 Pro milik seorang ibu, Asal Bakunase, RT.04/RW 02 Kelurahan Bakunase-kota Kupang, dijambret oleh orang tak dikenal, dengan menggunakan sepeda motor, sekitar pukul 20.00 WITA,Jumat 14/09/2018, di jalan Timor Raya.

Kronologis kejadian diberitahukan kepada media ini, saat korban pulang kantor dari oelamasi kabupaten kupang, menuju kota kupang dengan mengunakan sepeda motor, Handphone milik korban simpan di samping saku celana sebelah kanan, saat korban konsentrasi berkendara sepeda motor, tiba-tiba ada orang yang mengambil handphone miliknya dari saku celana.

"Tadi saya konsentrasi bawa motor, tiba-tiba saya rasa ada orang mengambil handphone di saku celana sebelah kanan, saya tidak kenal orangnya, dia mengunakan jaket warna putih dan menggunakan sepeda motor, langsung dia lari siksak atau lari pelor, saya coba kejar tapi tidak dapat orangnya, lari motornya sangat cepat, saya hanya berteriak sambil mengejar pelaku" ujar korban.

Kejadian ini lebih tepatnya disamping SMP Negeri 1 kupang tengah/oebelo jalan timor Raya, lanjut korban mengatakan," saya tidak pernah mengalami kejadian ini sebelumnya, setiap hari saya lewat jalan timor Raya baru kali ini mengalami kejadian, saya berharap kejadian tidak terulang lagi kepada siapa saja dan pesan saya bagi pelaku pencurian jangan melakukan lagi, bikin resah saja", ujar korban.

Melalui media dihimbaukan kepada seluruh masyarakat, agar lebih waspada menyimpan handphone di saku celana saat mengunakan sepeda motor roda dua, lebih baik simpan ditempat yang aman,  supaya kejadian yang menimpa korban tidak terulang kembali. (By fian)

BUDAYAKAN SENI DALAM MENDIDIK

By On September 14, 2018

                                                                                                             .
Pengakuan pendidikan sebagai seni, tidak harus menggoyahkan pengakuan bahwa pendidikan dapat dipelajari secara ilmiah. Idealnya, pendidikan adalah aplikasi ilmu (ilmu pendidikan) tetapi sekaligus pula adalah seni. Manusia dapat merasakan semua perasaan dikarenakan didalam dirinya terkandung dorongan emosional yang merupakan situasi kejiwaan pada setiap manusia normal. Pengalaman hidup seseorang sangatlah mempengaruhi kehidupan orang lain dan mempengaruhi sisi emosional dan perasaannya. Sebagai contoh perasaan sedih letih, lelah, gembira, iba kasihan, benci, cinta dan sebagainya.

Fungsi seni sendiri dalam  bidang pendidikan adalah seni sering dimanfaatkan oleh dunia pendidikan untuk membantu mempermudah penyampaian pesan, baik berupa gambar (visual) maupun suara (audio)atau keduanya. Jika dikaitkan dengan pendidikan, keberhasilan pendidikan terletak khususnya pada perubahan yang dialami terdidik. Tujuan pendidik bukanlah supaya pendidik mengalami perubahan, melainkan supaya  anak atau orang lain mengalami perkembangan kearah baik. Pada prinsipnya pendidikan memang  dapat dipelajari dari seni dan seni didik dapat dipelajari secara ilmiah dalam pendidikan.

Jika mendidik membutuhkan seni maka secara umum Mendidik dapat diartikan sebagai suatu usaha  untuk mengantarkan anak didik kearah kedewasaan baik secara jasmani maupun  rohani .Oleh karena itu “mendidik” dikatakan sebagai upaya  pembinaan pribadi. Sikap mental dan akhlak  anak didik.”mendidik” tidak sekedar  transfer of knowledge, tetapi juga  transfer of values.”mendidik diartikan secara utuh, baik matra   kognitif, psikomotorik maupun afektif, agar yang terdidik tumbuh sebagai manusia yang berpribadi dan berkarakter positif.
Menurut Ki Hajar Dewantara, seni adalah keindahan sehingga dapat menggerakan perasaan  indah  orang yang melihatnya. Oleh karena itu, perbuatan manusia  yang dapat mempengaruhi dapat  menimbulkan perasaan indah itu seni.sedangkan menurut Ahmad Karta Miharja, seni adalah kegiatan rohani yang merefleksikan realitas dalam suatu karya yang berbentuk dan isinya dapat mebangkitkan pengalaman tertentu dalam rohani penerimanya. Dengan demikian, seni adalah kegiatan manusia dalam hal penciptaan karya visual, auditori, atau pertunjukan yang mengekspresikan imajinasi atau kemampuan  teknis pencipta dengan tujuan untuk di apresiasi keindahannya atau kekuatan  emosinya.               
Pendidikan  sendiri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi  dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,kepribadian,kecerdasan, akhlak mulia,serta keterampilan  yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Sehingga dengan sendirinya Pendidikan (mendidik) dapat dipelajari melalui ilmu pendidikan, namun demikian pendidikan praktek pendidikan atau mendidik. juga adalah seni.Alasannya bahwa praktek pendidikan melibatkan  perasaan dan nilai yang sebenarnya diluar daerah ilmu (ilmu yang berparadigma positivisme), sehubungan dengan itu, Gilbert Highet (1954), mengibaratkan praktek pendidikan sebagaimana orang melukis sesuatu,mengarang lagu, menata  sebuah taman bunga, atau menulis surat untuk sahabat. Selain itu, Pendidikan sebagai seni terbukti karena pendidikan merupakan suatu kegiatan yang melibatkan  aspek kreativitas, improvisasi, dan hati sanubari dan bukan hanya menghibur. Dengan demikian pendidik memerlukan seni dalam rangka memahami dan mempersiapkan praktik pendidikan serta harus kreatif, menghayati dan improvisasi ilmu itu sendiri saat diterapkan..

Seni sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia memang selalu berkembang di berbagai aspek yang melingkupinya baik aspek-aspek di dalam seni itu sendiri maupun dalam pendidikan seni yang merupakan upaya sadar mewariskan nilai-nilai  dari generasi ke generasi, sehingga dengan sendirinya seni adalah sebuah disiplin ilmu yang unik karena dapat menyentuh  ranah kognitif, efektif sekaligus psikomotorik  dalam diri peserta didik dan hal ini tidak dapat kita temui dalam disiplin ilmu-ilmu yang diajarkan melainkan dapat kita dapati dalam seni.

Awal yang baik pendidikan dini adalah setengah perjalanan hidup dimasa depan apalagi berdasarkan seni.dengan demikian  Jika seni bukan hanya  untuk membina anak-anak menjadi seniman ,melainkan  untuk mendidik anak  menjadi kreatif sehingga dapat dikatakan bahwa  seni dapat digunakan sebagai alat pendidikan. Pendekatan seni dalam pendidikan adalah bentuk pendidikan sebagai upaya pewaris dan sekaligus  pengembangan  atas beragam seni. Pengakuan pendidikan sebagai seni, tidak harus menggoyahkan pengakuan bahwa pendidikan dapat dipelajari secara ilmiah, Pendidikan bukan hanya sebagai ilmu, namun juga sebagai seni. Pendidikan sebagai seni terbukti karena pendidikan merupakan suatu kegiatan yang melibatkan  aspek kreativitas, inprovisasi, dan hati sanubari dan bukan hanya menghibur. Dengan demikian pendidik memerlukan seni dalam rangka memahami dan mempersiapkan praktik pendidikan serta harus kreatif, menghayati dan improvisasi ilmu itu sendiri saat diterapkan agar dapat menciptakan  pengetahuan yang bertambah dan perlu ditiru.

Jika pendidikan adalah seni dan sama-sama mencakup ranah kognitif, efektif sekaligus psikomotorik  maka Mendidik adalah mengajak memotivasi, mendukung, membantu, menginspirasi peserta didik atau pun orang lain untuk melakukan  tindakan positif yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain (lingkungan). Mendidik juga adalah proses membuat tunas berkembang baik dan menjadi besar Karenanya mengawali pendidikan anak dengan proses yang benar adalah awal perjalanan dalam seni

Semua yang dilahirkan di dunia ini, tak ada satupun yang sama,  sekalipun itu kembar. Begitulah  kebesaran Allah, dari manusia yang pertama hingga sekarang tak ada manusia yang sama identik, Mirip mungkin, tapi sama tak akan pernah ada. Perbedaan itulah yang membuat orang tua maupun pendidik harus memahami karakter setiap anak. Itulah mengapa pada saat  mendidik kita membutuhkan seni. Seni sangat dibutuhkan dalam mendidik karena pada saat mendidik kita tidak boleh kaku, kita harus ekspresif, fleksibel. Tidak bisa melihat  dari satu sudut pandang  untuk menghasilkan karya seni yang bagus, begitu pula dalam mendidik anak. Kita tidak bisa dan tidak boleh hanya terpaku pada satu metode saja. Untuk mendidik anak, butuh “stok” metode yang cukup agar kita bisa lebih memahami  karakter anak dan bukan hanya mengajari tentang pengetahuan namun  dapat membangun makna yang membentuk karakter melalui seni.

Jika Pendidikan bukan hanya sebagai ilmu, tetapi  juga sebagai seni dan seni pada mulanya adalah proses  makna untuk menghasilkan arti maka Seni pada dasarnya memiliki tujuan sebagai penyampaian komunikasi, baik berupa gambar kegiatan yang dilakukan manusia yang menggambarkan kehidupan manusia, maupun yang lainnya. Sehingga, seni dapat digunakan dalam pendidikan atau malah pendidikan dapat dikatakan seni. untuk mendidik atau memanusiakan manusia bukan hanya ilmu yang kita harus miliki melainkan bagaimana kita  menerapkannya didikan itu sendiri  melalui seni dan sekaligus membudayakan seni dalam proses pendidikan (mendidik) agar tercipta dan terlaksana tiga ranah dengan baik, sehingga kita bukan saja mendidik dan memberikan pengetahuan melainkan kita juga dapat menciptakan pendidik yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai yang di ajarkan serta berdasarkan  dengan tuntutan  kurikulum 2013.

                                                           
                                                                                                                                                    
               
Guru SMA NEGERI 1 Fatuleu                                                                                                                                                                                                                           

Dihantam Puting Beliung, Gedung Parkiran SMAN1 Fatuleu, Rata Tanah

By On September 10, 2018

Oelamasi, wartaloha.com-Gedung Parkiran SMA Negeri 1 Fatuleu, Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, ambruk, diterjang angin puting beliung, pada Minggu 09/09/2018.

Melianus Runesi, Penjaga Sekolah, kepada media ini mengatakan, kalau ia sendiri menyaksikan secara langsung, angin puting beliung merobohkan gedung tersebut.

"Saya melihat langsung kemarin sekitar pukul 13.00 WITA angin muncul dari arah timur berputar di gedung parkiran ini, tidak lama kemudian parkiran roboh dan angin menuju atap salah satu ruang kelas sehingga mengakibatkan seng terlepas" ujar runesi penjaga sekolah SMA N 1 Fatuleu.

Kejadian langsung direspon oleh pihak sekolah dalam hal ini, wakil kepala sekolah urusan sana dan prasarana SMA N 1 Fatuleu Bapak Filipus Tefbana , S.Pd , dengan bersurat secara resmi kepada Badan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Kupang,  serta bersurat ditujukan  kepada Badan Penanggulangan Bencana Alam Provinsi NTT pada hari senin, tanggal 10 September 2018.

Hingga kini pihak SMA N 1 Fatuleu masih menunggu respons dari pihak terkait, untuk secepatnya memperbaiki fasilitas yang telah rusak, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar , mengingat salah satu ruang kelas beberapa lembar seng yang jatuh  dan belum diperbaiki. Untuk sementara proses kegiatan belajar tetap berjalan dengan aman dan lancar. (Fian)

             Gambar Saksi Mata dan Tempat Parkiran rusak Parah

Uraian Tugas dan Fungsi  Guru

By On September 08, 2018

         
Zaman selalu berubah, kebutuhan hidup setiap zaman selalu berubah. Ada yang bersaing sampai menghalalkan segala cara untuk bisa bertahan hidup di zaman yang modern. Ada juga yang menikmati kehidupannya dengan apa adanya, tentu sesuai dengan pendapatannya. Masing-Masing orang mempunyai tujuan hidup tersendiri yakni dengan prinsip memiliki harta banyak hidup semakin sejahtera tentu, memiliki uang banyak pa saja semuanya bisa dibeli bahkan dengan uang berlimpah bisa menguasai dunia kemana saja bisa berkunjung, sedangkan golongan yang tidak punya duit alias uang terpaku pada satu tempat tak bisa berbuat banyak hanya bisa menelan air ludah atau menonton aja sambil mengamati orang yang hidupnya mapan.

Sobat setia yang saya kasihi, apakah memang ilustrasi diatas merupakan cerminan hidup zaman sekarang?, Apakah dengan memiliki harta yang berlimpah manusia mencapai kesempurnaan hidup?, atau sebaliknya apakah orang yang hidupnya sederhana juga mencapai kesempurnaan hidup?, Saya mulai berpikir, ilustrasi diatas bisa benar, bisa juga tidak.

Alasannya sebagai berikut;

1. Hidup Manusia memang tidak ada yang sempurna hanya Tuhanlah yang memiliki segalanya, bukan manusia, karena manusia tidak pernah  puas dengan apa yang dimilikinya, hal tersebut.merupakan sifat dasar manusia apa lagi di  zaman yang modern dan serba online.
2. Manusia yang hidupnya sederhana belum tepat kalau disebut orang yang miskin atau        orang yang tidak bisa berbuat banyak, karena mungkin dia bisa menikmati hidupnya            sesuai dengan pendapatan serta kemampuan yang dimilikinya.

Jadi kesimpulannya, memiliki harta banyak belum tentu hidupnya sejahtera secara batiniah, sebaliknya orang yang hidupnya sederhana mungkin memiliki kesejahteraan secara batiniah. Semua prinsip tersebut tergantung letak dan fungsinya dalam hidup manusia.

Lalu bagaimana dengan profesi sebagai guru!, Apa yang dimaksud dengan guru yang tangguh?, simak ulasan berikut;

1. Profesi guru

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah (1) bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.

Peter Salim mengartikan bahwa profesi merupakan suatu bidang pekerjaan yang berdasarkan pada pendidikan keahlian tertentu. Profesi menuntut suatu keahlian yang didasarkan pada latar belakang pendidikan tertentu. Artinya dia benar-benar berpendidikan yang mengkhususkan pada suatu keahlian

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan, jabatan atau keahlian yang betul-betul dikuasai baik secara teori maupun praktek melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Suatu profesi secara teori tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau disiapkan untuk profesi tersebut.

Pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Atas dasar ini, ternyata pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu profesi memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya.

Selanjutnya untuk mendapatkan pengertian yang jelas tentang guru, juga penulis kemukakan beberapa pendapat dari para ahli sebagai berikut:
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur,fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Sedangkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa guru adalah seorang yang mempunyai gagasan yang harus diwujudkan untuk kepentingan anak didik, sehingga menjunjung tinggi mengembangkan dan menerapkan keutamaan yang menyangkut agama, kebudayaan dan keilmuan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi efektif, potensi kognitif, maupun potensi psikomotorik.
Berdasarkan pemahaman tentang pengertian profesional dan pengertian  guru, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa profesional guru secara utuh yaitu seperangkat fungsi dan tugas dalam lapangan pendidikan berdasarkan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan khusus di bidang pekerjaannya dan mampu mengembangkan keahliannya itu secara ilmiah di samping menekuni bidang profesinya.

2. Tugas Guru

Guru merupakan salah satu komponen terpenting dalam pendidikan, dimana guru memegang peranan yang sangat vital dalam peyenglengaraan pendidikan formal pada khususnya. Demi terselenggaranya pendidikan yang baik, guru sebagai bagian didalamnya dituntut untuk memiliki kualifikasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah serta menguasai kompetensi pedagogik, profesionalisme, kepribadian dan sosial seperti yang diatur dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Selain tuntutan tersebut, lebih jauh guru berkewajiban untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pendidikan tersebut tugas dan fungsi guru ini didasari oleh beberapa pedoman dan peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya :

TUGAS GURU :

Tugas guru ini dijelaskan dalam Bab XI Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  Pasal 20 Undang-Undnag No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru,yakni :
  1. Merencanakan pembelajaran;
  2. Melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu;
  3. Menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
  4. Membimbing dan melatih peserta didik / siswa;
  5. Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  6. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok yang sesuai; dan
  7. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, tugas guru secara lebih terperinci dijelaskan dalam Permendiknas No. 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, diantaranya :
  1. Menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;
  2. Menyusun silabus pembelajaran;
  3. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
  4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran;
  5. Menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;
  6. Menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya;
  7. Menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
  8. Melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;
  9. Melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya (khusus guru kelas);
  10. Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah/ madrasah dan nasional;
  11. Membimbing guru pemula dalam program induksi;
  12. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
  13. Melaksanakan pengembangan diri
  14. Melaksanakan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; dan
  15. Melakukan presentasi ilmiah.
FUNGSI GURU :

Fungsi guru yang dimaksudkan disini juga sudah termasuk dalam tugas guru yang telah dijabarkan diatas, namun terdapat beberapa fungsi lain yang terkandung dalam poin d dan e Pasal 20 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta poin a, b dan c Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni :
  1. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
  2. Menjunjung tinggi peraturan  perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika;
  3. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
  4. Memelihara komitmen secara profesional  untuk meningkatkan  mutu pendidikan; dan
  5. Memberi teladan dan menjaga nama baik  lembaga, profesi,  dan kedudukan sesuai dengan  kepercayaan yang diberikan kepadanya.
Penjelasan diatas merupakan pemahaman penulis yang didasarkan pada peraturan perudan-undangan, dan bukan merupakan ketentuan yang baku. Agar lebih jelas silahkan unduh beberapa peraturan perundang-undangan yang penulis jadikan referensi dalam penulisan artikel ini pada link di bawah:

Indonesia menjadi faktor utama keberhasilan reformasi guru di era desentralisasi ini.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kesejahteraan Guru Tidak Berdampak pada Kualitas Pendidikan ", https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/06/13144481/kesejahteraan-guru-tidak-berdampak-pada-kualitas-pendidikan.

Editor : Laksono Hari Wiwoho
Oleh: Luhur Bima dan Asri Yusrina LEBIH dari 60 persen anggaran pendidikan secara nasional digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Anggaran tersebut terserap hampir seratus persen di semua daerah. Namun, menaikkan gaji guru pegawai negeri dan memberikan tunjangan profesi guru rupanya tidak langsung meningkatkan kualitas siswa dan lulusan sekolah. Padahal, dalam sistem pendidikan di Indonesia, apa lagi pendidikan dasar, guru berkualitas dan kompeten memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Di era otonomi daerah, usaha perbaikan kualitas pendidikan melalui pengembangan guru tidak lagi terbatas tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten dan kota yang berwenang mengelola sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) memiliki peran besar dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi masyarakatnya, termasuk dengan mendorong ketersediaan tenaga guru yang berkualitas. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam usaha perbaikan kualitas guru di era desentralisasi? Hasil analisis awal dari penelitian kami menunjukkan bahwa komitmen dan peran pemerintah daerah merupakan faktor krusial dalam usaha peningkatan kualitas guru yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Inisiatif pemerintah daerah Diagnostik awal yang dilakukan oleh tim peneliti Research in Improving System of Education (RISE) Indonesia memperlihatkan bahwa hanya sedikit jumlah kabupaten dan kota yang memiliki inisiatif kebijakan atau program berkaitan dengan perbaikan kualitas guru tingkat sekolah dasar dan menengah pertama. Kurang dari 10 persen dari total sekitar 500 kabupaten dan kota di Indonesia yang teridentifikasi memiliki kebijakan atau program tersebut. Proses diagnostik dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai bentuk inisiatif pemerintah daerah, di luar kegiatan operasional rutin mereka, yang berkaitan dengan guru. Informasi diperoleh dari penelusuran media dan wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan terkait. Setidaknya, ada 77 kebijakan dan program terkait reformasi guru yang tersebar di 43 kabupaten dan kota. Sekitar 62 persen dari kebijakan atau program tersebut berbentuk tunjangan daerah untuk guru yang penyalurannya dilakukan berdasarkan kinerja guru atau kriteria tertentu (27 persen) ataupun tanpa kriteria sama sekali (35 persen). Hanya sekitar 9 persen dari kebijakan pemerintah daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas guru melalui perbaikan kemampuan mengajar dan pengetahuan mereka. Temuan ini memperlihatkan masih rendahnya terobosan atau inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota dalam meningkatkan kualitas guru. Inisiatif pemerintah daerah secara umum masih terbatas pada peningkatan kesejahteraan para guru ketimbang kualitas mereka mengajar. Padahal, peningkatan kesejahteraan guru tidak serta-merta meningkatkan kompetensi mereka ataupun berdampak positif terhadap hasil pembelajaran murid, setidaknya dalam jangka waktu pendek. Reformasi nasional guru Di tingkat internasional, hasil tes Programme for International Student Assessment (PISA) 2015 memperlihatkan kemampuan murid Indonesia di bidang literasi, matematika, dan ilmu pengetahuan alam lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan murid negara lain yang berpartisipasi dalam tes tersebut. Untuk tes matematika, Indonesia berada di rangking ke-65 dari 72 negara, jauh di bawah Vietnam (ranking 22) dan Thailand (55). Hasil tes bahasa maupun ilmu pengetahuan juga memperlihatkan hasil serupa. Pemerintah menyadari bahwa perbaikan kualitas pembelajaran murid tidak dapat tercapai hanya dengan meningkatkan kesejahteraan guru. Intervensi pemerintah yang berbasis kemampuan mengajar dan pengetahuan guru dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas guru. Pemerintah pusat menyelenggarakan Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk memetakan kualitas guru, dengan mengukur kemampuan pedagogik dan kompetensi mereka. Tes tersebut terdiri dari 10 modul kompetensi yang akan menjadi pintu masuk pemerintah dalam menjalankan program pelatihan untuk guru berdasarkan hasil UKG dari masing-masing guru. Para guru yang memiliki hasil UKG di bawah standar minimum harus ikut program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Berdasarkan hasil wawancara tim RISE Indonesia dengan pejabat Kementerian Pendidikan, pemerintah berencana untuk meningkatkan standar minimum UKG setiap tahunnya. Dengan begitu, para guru akan terus didorong untuk meningkatkan kompetensi profesional melalui partisipasi mereka di program PKB. Hal ini menjadi latar belakang dari pemilihan nama program tersebut dengan harapan guru akan secara berkelanjutan mengembangkan kompetensi profesionalnya. Implementasi kebijakan nasional Implementasi program PKB ini ditargetkan akan dapat meningkatkan kualitas para guru. Namun, keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kemendikbud menyebabkan kesulitan menyelenggarakan pelatihan guru dalam skala besar. Karena itu, perlu ada peran serta pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program nasional tersebut. Usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kebijakan dan program nasional terkait guru tidak akan mencapai hasil yang optimal bila tidak ada dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah. Di sisi lain, masih banyak pemerintah daerah, terutama kabupaten dan kota, yang tidak memiliki kapasitas, baik dari sisi pengetahuan maupun sumber daya manusia (SDM), untuk membuat inisiatif kebijakan yang dapat berdampak langsung terhadap perbaikan kualitas pendidikan. Untuk itu, koordinasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting dalam usaha perbaikan kualitas guru. Dari sisi pemerintah daerah, perlu komitmen untuk mendukung program nasional yang telah disusun oleh pemerintah pusat. Dukungan ini berbentuk baik alokasi anggaran daerah maupun SDM pemerintah daerah. Sementara itu, peningkatan kapasitas SDM dinas pendidikan daerah perlu menjadi salah satu strategi pemerintah pusat agar daerah memiliki kemampuan memadai dalam melaksanakan program dari pusat. Komunikasi yang baik tidak hanya penting dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga di antara pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah harus didorong untuk mau dan dapat saling belajar dari pengalaman daerah lain. Pada akhirnya, pemahaman yang sejalan antara pemerintah pusat dan daerah akan tanggung jawab mereka untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia menjadi faktor utama keberhasilan reformasi guru di era desentralisasi ini. Ratusan triliun rupiah yang sudah dibelanjakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru seharusnya mendongkrak kualitas pembelajaran dan lulusan sekolah. Luhur Bima Senior Researcher, SMERU Research Institute Asri Yusrina Researcher, SMERU Research Institute

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kesejahteraan Guru Tidak Berdampak pada Kualitas Pendidikan ", https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/06/13144481/kesejahteraan-guru-tidak-berdampak-pada-kualitas-pendidikan.

Editor : Laksono Hari Wiwoho
Oleh: Luhur Bima dan Asri Yusrina LEBIH dari 60 persen anggaran pendidikan secara nasional digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Anggaran tersebut terserap hampir seratus persen di semua daerah. Namun, menaikkan gaji guru pegawai negeri dan memberikan tunjangan profesi guru rupanya tidak langsung meningkatkan kualitas siswa dan lulusan sekolah. Padahal, dalam sistem pendidikan di Indonesia, apa lagi pendidikan dasar, guru berkualitas dan kompeten memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Di era otonomi daerah, usaha perbaikan kualitas pendidikan melalui pengembangan guru tidak lagi terbatas tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten dan kota yang berwenang mengelola sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) memiliki peran besar dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi masyarakatnya, termasuk dengan mendorong ketersediaan tenaga guru yang berkualitas. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam usaha perbaikan kualitas guru di era desentralisasi? Hasil analisis awal dari penelitian kami menunjukkan bahwa komitmen dan peran pemerintah daerah merupakan faktor krusial dalam usaha peningkatan kualitas guru yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Inisiatif pemerintah daerah Diagnostik awal yang dilakukan oleh tim peneliti Research in Improving System of Education (RISE) Indonesia memperlihatkan bahwa hanya sedikit jumlah kabupaten dan kota yang memiliki inisiatif kebijakan atau program berkaitan dengan perbaikan kualitas guru tingkat sekolah dasar dan menengah pertama. Kurang dari 10 persen dari total sekitar 500 kabupaten dan kota di Indonesia yang teridentifikasi memiliki kebijakan atau program tersebut. Proses diagnostik dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai bentuk inisiatif pemerintah daerah, di luar kegiatan operasional rutin mereka, yang berkaitan dengan guru. Informasi diperoleh dari penelusuran media dan wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan terkait. Setidaknya, ada 77 kebijakan dan program terkait reformasi guru yang tersebar di 43 kabupaten dan kota. Sekitar 62 persen dari kebijakan atau program tersebut berbentuk tunjangan daerah untuk guru yang penyalurannya dilakukan berdasarkan kinerja guru atau kriteria tertentu (27 persen) ataupun tanpa kriteria sama sekali (35 persen). Hanya sekitar 9 persen dari kebijakan pemerintah daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas guru melalui perbaikan kemampuan mengajar dan pengetahuan mereka. Temuan ini memperlihatkan masih rendahnya terobosan atau inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota dalam meningkatkan kualitas guru. Inisiatif pemerintah daerah secara umum masih terbatas pada peningkatan kesejahteraan para guru ketimbang kualitas mereka mengajar. Padahal, peningkatan kesejahteraan guru tidak serta-merta meningkatkan kompetensi mereka ataupun berdampak positif terhadap hasil pembelajaran murid, setidaknya dalam jangka waktu pendek. Reformasi nasional guru Di tingkat internasional, hasil tes Programme for International Student Assessment (PISA) 2015 memperlihatkan kemampuan murid Indonesia di bidang literasi, matematika, dan ilmu pengetahuan alam lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan murid negara lain yang berpartisipasi dalam tes tersebut. Untuk tes matematika, Indonesia berada di rangking ke-65 dari 72 negara, jauh di bawah Vietnam (ranking 22) dan Thailand (55). Hasil tes bahasa maupun ilmu pengetahuan juga memperlihatkan hasil serupa. Pemerintah menyadari bahwa perbaikan kualitas pembelajaran murid tidak dapat tercapai hanya dengan meningkatkan kesejahteraan guru. Intervensi pemerintah yang berbasis kemampuan mengajar dan pengetahuan guru dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas guru. Pemerintah pusat menyelenggarakan Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk memetakan kualitas guru, dengan mengukur kemampuan pedagogik dan kompetensi mereka. Tes tersebut terdiri dari 10 modul kompetensi yang akan menjadi pintu masuk pemerintah dalam menjalankan program pelatihan untuk guru berdasarkan hasil UKG dari masing-masing guru. Para guru yang memiliki hasil UKG di bawah standar minimum harus ikut program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Berdasarkan hasil wawancara tim RISE Indonesia dengan pejabat Kementerian Pendidikan, pemerintah berencana untuk meningkatkan standar minimum UKG setiap tahunnya. Dengan begitu, para guru akan terus didorong untuk meningkatkan kompetensi profesional melalui partisipasi mereka di program PKB. Hal ini menjadi latar belakang dari pemilihan nama program tersebut dengan harapan guru akan secara berkelanjutan mengembangkan kompetensi profesionalnya. Implementasi kebijakan nasional Implementasi program PKB ini ditargetkan akan dapat meningkatkan kualitas para guru. Namun, keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kemendikbud menyebabkan kesulitan menyelenggarakan pelatihan guru dalam skala besar. Karena itu, perlu ada peran serta pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program nasional tersebut. Usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kebijakan dan program nasional terkait guru tidak akan mencapai hasil yang optimal bila tidak ada dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah. Di sisi lain, masih banyak pemerintah daerah, terutama kabupaten dan kota, yang tidak memiliki kapasitas, baik dari sisi pengetahuan maupun sumber daya manusia (SDM), untuk membuat inisiatif kebijakan yang dapat berdampak langsung terhadap perbaikan kualitas pendidikan. Untuk itu, koordinasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting dalam usaha perbaikan kualitas guru. Dari sisi pemerintah daerah, perlu komitmen untuk mendukung program nasional yang telah disusun oleh pemerintah pusat. Dukungan ini berbentuk baik alokasi anggaran daerah maupun SDM pemerintah daerah. Sementara itu, peningkatan kapasitas SDM dinas pendidikan daerah perlu menjadi salah satu strategi pemerintah pusat agar daerah memiliki kemampuan memadai dalam melaksanakan program dari pusat. Komunikasi yang baik tidak hanya penting dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga di antara pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah harus didorong untuk mau dan dapat saling belajar dari pengalaman daerah lain. Pada akhirnya, pemahaman yang sejalan antara pemerintah pusat dan daerah akan tanggung jawab mereka untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia menjadi faktor utama keberhasilan reformasi guru di era desentralisasi ini. Ratusan triliun rupiah yang sudah dibelanjakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru seharusnya mendongkrak kualitas pembelajaran dan lulusan sekolah. Luhur Bima Senior Researcher, SMERU Research Institute Asri Yusrina Researcher, SMERU Research Institute Catatan redaksi: Artikel ini ditayangkan di Kompas.com atas kerja sama dengan The Conversation Indonesia. Isi artikel dikutip dari artikel berjudul "Guru makin sejahtera di era desentralisasi, tapi tidak berdampak pada kualitas pendidikan". Isi di luar tanggung jawab redaksi Kompas.com. EditorLaksono Hari Wiwoho Tag: pendidikan guru Berita Terkait Dari Tsunami Palu, Meninjau Ulang Sistem Peringatan Dini Indonesia Pakar Jelaskan Alasan Suporter Bola Kita Membunuh Lagi Harimau Sumatera Terus Menerus Jadi Korban, Bagaimana Melindunginya? Keberagaman Gender di Indonesia Temuan Baru: Perusahaan Rokok Melebih-lebihkan Keberadaan Pasar Gelap Komentar Ada 2 komentar untuk artikel ini Kompas.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE Suardana Putu Kamis, 14 Juni 2018 | 03:42 perlu adanya kontrol terhadap proses pembelaran di lapangan (di kelas), seperti kehadiran guru mengajar, ketepatan waktu guru mengajar, kemajuan materi yang diajarkan, dan yang lainnya. (18) (0) Tanggapi Laporkan Iputu Jano Astu Rabu, 06 Juni 2018 | 20:03 gimana kualitasnya naik kalo gurunya lebih sibuk ngurusin kepangkatan dan administrasi. juga murid srkarang nggak perlu belajar karena pasti naik atau lulus. katrol nilai gila2an. (25) (0) Tanggapi Laporkan Terkini Lainnya Muak Terus Dibohongi, Warga Desa di Bosnia Tolak Para Politisi Muak Terus Dibohongi, Warga Desa di Bosnia Tolak Para Politisi Internasional 04/10/2018, 15:14 WIB Kubu Jokowi Nilai Fadli Zon Layak Dilaporkan ke MKD Kubu Jokowi Nilai Fadli Zon Layak Dilaporkan ke MKD Nasional 04/10/2018, 15:14 WIB Gempa dan Tsunami Akibatkan 65.238 Rumah di Sulteng dan Sulbar Rusak Gempa dan Tsunami Akibatkan 65.238 Rumah di Sulteng dan Sulbar Rusak Nasional 04/10/2018, 15:13 WIB Dirut PLN Sofyan Basir Ikut Pertemuan dengan Setya Novanto dan Eni Maulani Dirut PLN Sofyan Basir Ikut Pertemuan dengan Setya Novanto dan Eni Maulani Nasional 04/10/2018, 15:13 WIB Sandiaga Janji Stadion BMW Dibangun Oktober, Kini Masih Perencanaan... Sandiaga Janji Stadion BMW Dibangun Oktober, Kini Masih Perencanaan... Megapolitan 04/10/2018, 15:13 WIB Dokter Bedah Ini Viral karena 'Operasi' Boneka Beruang Bocah 8 Tahun Dokter Bedah Ini Viral karena "Operasi" Boneka Beruang Bocah 8 Tahun Internasional 04/10/2018, 15:08 WIB Polda Riau Tangkap Perempuan Penyebar Hoaks Gempa di Jakarta dan Jawa Polda Riau Tangkap Perempuan Penyebar Hoaks Gempa di Jakarta dan Jawa Regional 04/10/2018, 15:06 WIB 66.238 Rumah Rusak akibat Gempa dan Tsunami di Sulteng 66.238 Rumah Rusak akibat Gempa dan Tsunami di Sulteng Nasional 04/10/2018, 15:01 WIB Timses Jokowi Kirim Buku Sejarah Cut Nyak Dien untuk Hanum Rais Timses Jokowi Kirim Buku Sejarah Cut Nyak Dien untuk Hanum Rais Nasional 04/10/2018, 14:58 WIB Cerita Sandiaga yang Mengaku Hanyut atas Sosok Ratna Sarumpaet Cerita Sandiaga yang Mengaku Hanyut atas Sosok Ratna Sarumpaet Nasional 04/10/2018, 14:52 WIB Usai Bunuh Istrinya, Suami Buat Skenario Jadi Korban Perampokan Usai Bunuh Istrinya, Suami Buat Skenario Jadi Korban Perampokan Regional 04/10/2018, 14:50 WIB Ini Imbauan Polri Terkait Hoaks Ini Imbauan Polri Terkait Hoaks Nasional 04/10/2018, 14:50 WIB Sudin KPKP Jakarta Barat Siapkan 100 Mikrocip untuk Mendata Anjing Piaraan Sudin KPKP Jakarta Barat Siapkan 100 Mikrocip untuk Mendata Anjing Piaraan Megapolitan 04/10/2018, 14:50 WIB Ini Alasan Penghuni Kos dan Kontrakan Wajib Lapor ke RT Ini Alasan Penghuni Kos dan Kontrakan Wajib Lapor ke RT Megapolitan 04/10/2018, 14:44 WIB Pria di Filipina Ini Melamar Kekasihnya dengan Berpura-pura Mati Pria di Filipina Ini Melamar Kekasihnya dengan Berpura-pura Mati Internasional 04/10/2018, 14:40 WIB Load More

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kesejahteraan Guru Tidak Berdampak pada Kualitas Pendidikan ", https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/06/13144481/kesejahteraan-guru-tidak-berdampak-pada-kualitas-pendidikan.

Editor : Laksono Hari Wiwoho
Oleh: Luhur Bima dan Asri Yusrina LEBIH dari 60 persen anggaran pendidikan secara nasional digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Anggaran tersebut terserap hampir seratus persen di semua daerah. Namun, menaikkan gaji guru pegawai negeri dan memberikan tunjangan profesi guru rupanya tidak langsung meningkatkan kualitas siswa dan lulusan sekolah. Padahal, dalam sistem pendidikan di Indonesia, apa lagi pendidikan dasar, guru berkualitas dan kompeten memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Di era otonomi daerah, usaha perbaikan kualitas pendidikan melalui pengembangan guru tidak lagi terbatas tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten dan kota yang berwenang mengelola sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) memiliki peran besar dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi masyarakatnya, termasuk dengan mendorong ketersediaan tenaga guru yang berkualitas. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam usaha perbaikan kualitas guru di era desentralisasi? Hasil analisis awal dari penelitian kami menunjukkan bahwa komitmen dan peran pemerintah daerah merupakan faktor krusial dalam usaha peningkatan kualitas guru yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Inisiatif pemerintah daerah Diagnostik awal yang dilakukan oleh tim peneliti Research in Improving System of Education (RISE) Indonesia memperlihatkan bahwa hanya sedikit jumlah kabupaten dan kota yang memiliki inisiatif kebijakan atau program berkaitan dengan perbaikan kualitas guru tingkat sekolah dasar dan menengah pertama. Kurang dari 10 persen dari total sekitar 500 kabupaten dan kota di Indonesia yang teridentifikasi memiliki kebijakan atau program tersebut. Proses diagnostik dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai bentuk inisiatif pemerintah daerah, di luar kegiatan operasional rutin mereka, yang berkaitan dengan guru. Informasi diperoleh dari penelusuran media dan wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan terkait. Setidaknya, ada 77 kebijakan dan program terkait reformasi guru yang tersebar di 43 kabupaten dan kota. Sekitar 62 persen dari kebijakan atau program tersebut berbentuk tunjangan daerah untuk guru yang penyalurannya dilakukan berdasarkan kinerja guru atau kriteria tertentu (27 persen) ataupun tanpa kriteria sama sekali (35 persen). Hanya sekitar 9 persen dari kebijakan pemerintah daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas guru melalui perbaikan kemampuan mengajar dan pengetahuan mereka. Temuan ini memperlihatkan masih rendahnya terobosan atau inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota dalam meningkatkan kualitas guru. Inisiatif pemerintah daerah secara umum masih terbatas pada peningkatan kesejahteraan para guru ketimbang kualitas mereka mengajar. Padahal, peningkatan kesejahteraan guru tidak serta-merta meningkatkan kompetensi mereka ataupun berdampak positif terhadap hasil pembelajaran murid, setidaknya dalam jangka waktu pendek. Reformasi nasional guru Di tingkat internasional, hasil tes Programme for International Student Assessment (PISA) 2015 memperlihatkan kemampuan murid Indonesia di bidang literasi, matematika, dan ilmu pengetahuan alam lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan murid negara lain yang berpartisipasi dalam tes tersebut. Untuk tes matematika, Indonesia berada di rangking ke-65 dari 72 negara, jauh di bawah Vietnam (ranking 22) dan Thailand (55). Hasil tes bahasa maupun ilmu pengetahuan juga memperlihatkan hasil serupa. Pemerintah menyadari bahwa perbaikan kualitas pembelajaran murid tidak dapat tercapai hanya dengan meningkatkan kesejahteraan guru. Intervensi pemerintah yang berbasis kemampuan mengajar dan pengetahuan guru dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas guru. Pemerintah pusat menyelenggarakan Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk memetakan kualitas guru, dengan mengukur kemampuan pedagogik dan kompetensi mereka. Tes tersebut terdiri dari 10 modul kompetensi yang akan menjadi pintu masuk pemerintah dalam menjalankan program pelatihan untuk guru berdasarkan hasil UKG dari masing-masing guru. Para guru yang memiliki hasil UKG di bawah standar minimum harus ikut program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Berdasarkan hasil wawancara tim RISE Indonesia dengan pejabat Kementerian Pendidikan, pemerintah berencana untuk meningkatkan standar minimum UKG setiap tahunnya. Dengan begitu, para guru akan terus didorong untuk meningkatkan kompetensi profesional melalui partisipasi mereka di program PKB. Hal ini menjadi latar belakang dari pemilihan nama program tersebut dengan harapan guru akan secara berkelanjutan mengembangkan kompetensi profesionalnya. Implementasi kebijakan nasional Implementasi program PKB ini ditargetkan akan dapat meningkatkan kualitas para guru. Namun, keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kemendikbud menyebabkan kesulitan menyelenggarakan pelatihan guru dalam skala besar. Karena itu, perlu ada peran serta pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program nasional tersebut. Usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kebijakan dan program nasional terkait guru tidak akan mencapai hasil yang optimal bila tidak ada dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah. Di sisi lain, masih banyak pemerintah daerah, terutama kabupaten dan kota, yang tidak memiliki kapasitas, baik dari sisi pengetahuan maupun sumber daya manusia (SDM), untuk membuat inisiatif kebijakan yang dapat berdampak langsung terhadap perbaikan kualitas pendidikan. Untuk itu, koordinasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting dalam usaha perbaikan kualitas guru. Dari sisi pemerintah daerah, perlu komitmen untuk mendukung program nasional yang telah disusun oleh pemerintah pusat. Dukungan ini berbentuk baik alokasi anggaran daerah maupun SDM pemerintah daerah. Sementara itu, peningkatan kapasitas SDM dinas pendidikan daerah perlu menjadi salah satu strategi pemerintah pusat agar daerah memiliki kemampuan memadai dalam melaksanakan program dari pusat. Komunikasi yang baik tidak hanya penting dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga di antara pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah harus didorong untuk mau dan dapat saling belajar dari pengalaman daerah lain. Pada akhirnya, pemahaman yang sejalan antara pemerintah pusat dan daerah akan tanggung jawab mereka untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia menjadi faktor utama keberhasilan reformasi guru di era desentralisasi ini. Ratusan triliun rupiah yang sudah dibelanjakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru seharusnya mendongkrak kualitas pembelajaran dan lulusan sekolah. Luhur Bima Senior Researcher, SMERU Research Institute Asri Yusrina Researcher, SMERU Research Institute Catatan redaksi: Artikel ini ditayangkan di Kompas.com atas kerja sama dengan The Conversation Indonesia. Isi artikel dikutip dari artikel berjudul "Guru makin sejahtera di era desentralisasi, tapi tidak berdampak pada kualitas pendidikan". Isi di luar tanggung jawab redaksi Kompas.com. EditorLaksono Hari Wiwoho Tag: pendidikan guru Berita Terkait Dari Tsunami Palu, Meninjau Ulang Sistem Peringatan Dini Indonesia Pakar Jelaskan Alasan Suporter Bola Kita Membunuh Lagi Harimau Sumatera Terus Menerus Jadi Korban, Bagaimana Melindunginya? Keberagaman Gender di Indonesia Temuan Baru: Perusahaan Rokok Melebih-lebihkan Keberadaan Pasar Gelap Komentar Ada 2 komentar untuk artikel ini Kompas.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE Suardana Putu Kamis, 14 Juni 2018 | 03:42 perlu adanya kontrol terhadap proses pembelaran di lapangan (di kelas), seperti kehadiran guru mengajar, ketepatan waktu guru mengajar, kemajuan materi yang diajarkan, dan yang lainnya. (18) (0) Tanggapi Laporkan Iputu Jano Astu Rabu, 06 Juni 2018 | 20:03 gimana kualitasnya naik kalo gurunya lebih sibuk ngurusin kepangkatan dan administrasi. juga murid srkarang nggak perlu belajar karena pasti naik atau lulus. katrol nilai gila2an. (25) (0) Tanggapi Laporkan Terkini Lainnya Muak Terus Dibohongi, Warga Desa di Bosnia Tolak Para Politisi Muak Terus Dibohongi, Warga Desa di Bosnia Tolak Para Politisi Internasional 04/10/2018, 15:14 WIB Kubu Jokowi Nilai Fadli Zon Layak Dilaporkan ke MKD Kubu Jokowi Nilai Fadli Zon Layak Dilaporkan ke MKD Nasional 04/10/2018, 15:14 WIB Gempa dan Tsunami Akibatkan 65.238 Rumah di Sulteng dan Sulbar Rusak Gempa dan Tsunami Akibatkan 65.238 Rumah di Sulteng dan Sulbar Rusak Nasional 04/10/2018, 15:13 WIB Dirut PLN Sofyan Basir Ikut Pertemuan dengan Setya Novanto dan Eni Maulani Dirut PLN Sofyan Basir Ikut Pertemuan dengan Setya Novanto dan Eni Maulani Nasional 04/10/2018, 15:13 WIB Sandiaga Janji Stadion BMW Dibangun Oktober, Kini Masih Perencanaan... Sandiaga Janji Stadion BMW Dibangun Oktober, Kini Masih Perencanaan... Megapolitan 04/10/2018, 15:13 WIB Dokter Bedah Ini Viral karena 'Operasi' Boneka Beruang Bocah 8 Tahun Dokter Bedah Ini Viral karena "Operasi" Boneka Beruang Bocah 8 Tahun Internasional 04/10/2018, 15:08 WIB Polda Riau Tangkap Perempuan Penyebar Hoaks Gempa di Jakarta dan Jawa Polda Riau Tangkap Perempuan Penyebar Hoaks Gempa di Jakarta dan Jawa Regional 04/10/2018, 15:06 WIB 66.238 Rumah Rusak akibat Gempa dan Tsunami di Sulteng 66.238 Rumah Rusak akibat Gempa dan Tsunami di Sulteng Nasional 04/10/2018, 15:01 WIB Timses Jokowi Kirim Buku Sejarah Cut Nyak Dien untuk Hanum Rais Timses Jokowi Kirim Buku Sejarah Cut Nyak Dien untuk Hanum Rais Nasional 04/10/2018, 14:58 WIB Cerita Sandiaga yang Mengaku Hanyut atas Sosok Ratna Sarumpaet Cerita Sandiaga yang Mengaku Hanyut atas Sosok Ratna Sarumpaet Nasional 04/10/2018, 14:52 WIB Usai Bunuh Istrinya, Suami Buat Skenario Jadi Korban Perampokan Usai Bunuh Istrinya, Suami Buat Skenario Jadi Korban Perampokan Regional 04/10/2018, 14:50 WIB Ini Imbauan Polri Terkait Hoaks Ini Imbauan Polri Terkait Hoaks Nasional 04/10/2018, 14:50 WIB Sudin KPKP Jakarta Barat Siapkan 100 Mikrocip untuk Mendata Anjing Piaraan Sudin KPKP Jakarta Barat Siapkan 100 Mikrocip untuk Mendata Anjing Piaraan Megapolitan 04/10/2018, 14:50 WIB Ini Alasan Penghuni Kos dan Kontrakan Wajib Lapor ke RT Ini Alasan Penghuni Kos dan Kontrakan Wajib Lapor ke RT Megapolitan 04/10/2018, 14:44 WIB Pria di Filipina Ini Melamar Kekasihnya dengan Berpura-pura Mati Pria di Filipina Ini Melamar Kekasihnya dengan Berpura-pura Mati Internasional 04/10/2018, 14:40 WIB Load More

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kesejahteraan Guru Tidak Berdampak pada Kualitas Pendidikan ", https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/06/13144481/kesejahteraan-guru-tidak-berdampak-pada-kualitas-pendidikan.

Editor : Laksono Hari Wi
Oleh: Luhur Bima dan Asri Yusrina LEBIH dari 60 persen anggaran pendidikan secara nasional digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Anggaran tersebut terserap hampir seratus persen di semua daerah. Namun, menaikkan gaji guru pegawai negeri dan memberikan tunjangan profesi guru rupanya tidak langsung meningkatkan kualitas siswa dan lulusan sekolah. Padahal, dalam sistem pendidikan di Indonesia, apa lagi pendidikan dasar, guru berkualitas dan kompeten memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Di era otonomi daerah, usaha perbaikan kualitas pendidikan melalui pengembangan guru tidak lagi terbatas tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten dan kota yang berwenang mengelola sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) memiliki peran besar dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi masyarakatnya, termasuk dengan mendorong ketersediaan tenaga guru yang berkualitas. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam usaha perbaikan kualitas guru di era desentralisasi? Hasil analisis awal dari penelitian kami menunjukkan bahwa komitmen dan peran pemerintah daerah merupakan faktor krusial dalam usaha peningkatan kualitas guru yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Inisiatif pemerintah daerah Diagnostik awal yang dilakukan oleh tim peneliti Research in Improving System of Education (RISE) Indonesia memperlihatkan bahwa hanya sedikit jumlah kabupaten dan kota yang memiliki inisiatif kebijakan atau program berkaitan dengan perbaikan kualitas guru tingkat sekolah dasar dan menengah pertama. Kurang dari 10 persen dari total sekitar 500 kabupaten dan kota di Indonesia yang teridentifikasi memiliki kebijakan atau program tersebut. Proses diagnostik dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai bentuk inisiatif pemerintah daerah, di luar kegiatan operasional rutin mereka, yang berkaitan dengan guru. Informasi diperoleh dari penelusuran media dan wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan terkait. Setidaknya, ada 77 kebijakan dan program terkait reformasi guru yang tersebar di 43 kabupaten dan kota. Sekitar 62 persen dari kebijakan atau program tersebut berbentuk tunjangan daerah untuk guru yang penyalurannya dilakukan berdasarkan kinerja guru atau kriteria tertentu (27 persen) ataupun tanpa kriteria sama sekali (35 persen). Hanya sekitar 9 persen dari kebijakan pemerintah daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas guru melalui perbaikan kemampuan mengajar dan pengetahuan mereka. Temuan ini memperlihatkan masih rendahnya terobosan atau inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota dalam meningkatkan kualitas guru. Inisiatif pemerintah daerah secara umum masih terbatas pada peningkatan kesejahteraan para guru ketimbang kualitas mereka mengajar. Padahal, peningkatan kesejahteraan guru tidak serta-merta meningkatkan kompetensi mereka ataupun berdampak positif terhadap hasil pembelajaran murid, setidaknya dalam jangka waktu pendek. Reformasi nasional guru Di tingkat internasional, hasil tes Programme for International Student Assessment (PISA) 2015 memperlihatkan kemampuan murid Indonesia di bidang literasi, matematika, dan ilmu pengetahuan alam lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan murid negara lain yang berpartisipasi dalam tes tersebut. Untuk tes matematika, Indonesia berada di rangking ke-65 dari 72 negara, jauh di bawah Vietnam (ranking 22) dan Thailand (55). Hasil tes bahasa maupun ilmu pengetahuan juga memperlihatkan hasil serupa. Pemerintah menyadari bahwa perbaikan kualitas pembelajaran murid tidak dapat tercapai hanya dengan meningkatkan kesejahteraan guru. Intervensi pemerintah yang berbasis kemampuan mengajar dan pengetahuan guru dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas guru. Pemerintah pusat menyelenggarakan Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk memetakan kualitas guru, dengan mengukur kemampuan pedagogik dan kompetensi mereka. Tes tersebut terdiri dari 10 modul kompetensi yang akan menjadi pintu masuk pemerintah dalam menjalankan program pelatihan untuk guru berdasarkan hasil UKG dari masing-masing guru. Para guru yang memiliki hasil UKG di bawah standar minimum harus ikut program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Berdasarkan hasil wawancara tim RISE Indonesia dengan pejabat Kementerian Pendidikan, pemerintah berencana untuk meningkatkan standar minimum UKG setiap tahunnya. Dengan begitu, para guru akan terus didorong untuk meningkatkan kompetensi profesional melalui partisipasi mereka di program PKB. Hal ini menjadi latar belakang dari pemilihan nama program tersebut dengan harapan guru akan secara berkelanjutan mengembangkan kompetensi profesionalnya. Implementasi kebijakan nasional Implementasi program PKB ini ditargetkan akan dapat meningkatkan kualitas para guru. Namun, keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kemendikbud menyebabkan kesulitan menyelenggarakan pelatihan guru dalam skala besar. Karena itu, perlu ada peran serta pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program nasional tersebut. Usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kebijakan dan program nasional terkait guru tidak akan mencapai hasil yang optimal bila tidak ada dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah. Di sisi lain, masih banyak pemerintah daerah, terutama kabupaten dan kota, yang tidak memiliki kapasitas, baik dari sisi pengetahuan maupun sumber daya manusia (SDM), untuk membuat inisiatif kebijakan yang dapat berdampak langsung terhadap perbaikan kualitas pendidikan. Untuk itu, koordinasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting dalam usaha perbaikan kualitas guru. Dari sisi pemerintah daerah, perlu komitmen untuk mendukung program nasional yang telah disusun oleh pemerintah pusat. Dukungan ini berbentuk baik alokasi anggaran daerah maupun SDM pemerintah daerah. Sementara itu, peningkatan kapasitas SDM dinas pendidikan daerah perlu menjadi salah satu strategi pemerintah pusat agar daerah memiliki kemampuan memadai dalam melaksanakan program dari pusat. Komunikasi yang baik tidak hanya penting dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga di antara pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah harus didorong untuk mau dan dapat saling belajar dari pengalaman daerah lain. Pada akhirnya, pemahaman yang sejalan antara pemerintah pusat dan daerah akan tanggung jawab mereka untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia menjadi faktor utama keberhasilan reformasi guru di era desentralisasi ini. Ratusan triliun rupiah yang sudah dibelanjakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru seharusnya mendongkrak kualitas pembelajaran dan lulusan sekolah. Luhur Bima Senior Researcher, SMERU Research Institute Asri Yusrina Researcher, SMERU Research Institute

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kesejahteraan Guru Tidak Berdampak pada Kualitas Pendidikan ", https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/06/13144481/kesejahteraan-guru-tidak-berdampak-pada-kualitas-pendidikan.

Editor : Laksono Hari Wiwoho
Oleh: Luhur Bima dan Asri Yusrina LEBIH dari 60 persen anggaran pendidikan secara nasional digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Anggaran tersebut terserap hampir seratus persen di semua daerah. Namun, menaikkan gaji guru pegawai negeri dan memberikan tunjangan profesi guru rupanya tidak langsung meningkatkan kualitas siswa dan lulusan sekolah. Padahal, dalam sistem pendidikan di Indonesia, apa lagi pendidikan dasar, guru berkualitas dan kompeten memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Di era otonomi daerah, usaha perbaikan kualitas pendidikan melalui pengembangan guru tidak lagi terbatas tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten dan kota yang berwenang mengelola sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) memiliki peran besar dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi masyarakatnya, termasuk dengan mendorong ketersediaan tenaga guru yang berkualitas. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam usaha perbaikan kualitas guru di era desentralisasi? Hasil analisis awal dari penelitian kami menunjukkan bahwa komitmen dan peran pemerintah daerah merupakan faktor krusial dalam usaha peningkatan kualitas guru yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Inisiatif pemerintah daerah Diagnostik awal yang dilakukan oleh tim peneliti Research in Improving System of Education (RISE) Indonesia memperlihatkan bahwa hanya sedikit jumlah kabupaten dan kota yang memiliki inisiatif kebijakan atau program berkaitan dengan perbaikan kualitas guru tingkat sekolah dasar dan menengah pertama. Kurang dari 10 persen dari total sekitar 500 kabupaten dan kota di Indonesia yang teridentifikasi memiliki kebijakan atau program tersebut. Proses diagnostik dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai bentuk inisiatif pemerintah daerah, di luar kegiatan operasional rutin mereka, yang berkaitan dengan guru. Informasi diperoleh dari penelusuran media dan wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan terkait. Setidaknya, ada 77 kebijakan dan program terkait reformasi guru yang tersebar di 43 kabupaten dan kota. Sekitar 62 persen dari kebijakan atau program tersebut berbentuk tunjangan daerah untuk guru yang penyalurannya dilakukan berdasarkan kinerja guru atau kriteria tertentu (27 persen) ataupun tanpa kriteria sama sekali (35 persen). Hanya sekitar 9 persen dari kebijakan pemerintah daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas guru melalui perbaikan kemampuan mengajar dan pengetahuan mereka. Temuan ini memperlihatkan masih rendahnya terobosan atau inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota dalam meningkatkan kualitas guru. Inisiatif pemerintah daerah secara umum masih terbatas pada peningkatan kesejahteraan para guru ketimbang kualitas mereka mengajar. Padahal, peningkatan kesejahteraan guru tidak serta-merta meningkatkan kompetensi mereka ataupun berdampak positif terhadap hasil pembelajaran murid, setidaknya dalam jangka waktu pendek. Reformasi nasional guru Di tingkat internasional, hasil tes Programme for International Student Assessment (PISA) 2015 memperlihatkan kemampuan murid Indonesia di bidang literasi, matematika, dan ilmu pengetahuan alam lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan murid negara lain yang berpartisipasi dalam tes tersebut. Untuk tes matematika, Indonesia berada di rangking ke-65 dari 72 negara, jauh di bawah Vietnam (ranking 22) dan Thailand (55). Hasil tes bahasa maupun ilmu pengetahuan juga memperlihatkan hasil serupa. Pemerintah menyadari bahwa perbaikan kualitas pembelajaran murid tidak dapat tercapai hanya dengan meningkatkan kesejahteraan guru. Intervensi pemerintah yang berbasis kemampuan mengajar dan pengetahuan guru dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas guru. Pemerintah pusat menyelenggarakan Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk memetakan kualitas guru, dengan mengukur kemampuan pedagogik dan kompetensi mereka. Tes tersebut terdiri dari 10 modul kompetensi yang akan menjadi pintu masuk pemerintah dalam menjalankan program pelatihan untuk guru berdasarkan hasil UKG dari masing-masing guru. Para guru yang memiliki hasil UKG di bawah standar minimum harus ikut program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Berdasarkan hasil wawancara tim RISE Indonesia dengan pejabat Kementerian Pendidikan, pemerintah berencana untuk meningkatkan standar minimum UKG setiap tahunnya. Dengan begitu, para guru akan terus didorong untuk meningkatkan kompetensi profesional melalui partisipasi mereka di program PKB. Hal ini menjadi latar belakang dari pemilihan nama program tersebut dengan harapan guru akan secara berkelanjutan mengembangkan kompetensi profesionalnya. Implementasi kebijakan nasional Implementasi program PKB ini ditargetkan akan dapat meningkatkan kualitas para guru. Namun, keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kemendikbud menyebabkan kesulitan menyelenggarakan pelatihan guru dalam skala besar. Karena itu, perlu ada peran serta pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program nasional tersebut. Usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kebijakan dan program nasional terkait guru tidak akan mencapai hasil yang optimal bila tidak ada dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah. Di sisi lain, masih banyak pemerintah daerah, terutama kabupaten dan kota, yang tidak memiliki kapasitas, baik dari sisi pengetahuan maupun sumber daya manusia (SDM), untuk membuat inisiatif kebijakan yang dapat berdampak langsung terhadap perbaikan kualitas pendidikan. Untuk itu, koordinasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting dalam usaha perbaikan kualitas guru. Dari sisi pemerintah daerah, perlu komitmen untuk mendukung program nasional yang telah disusun oleh pemerintah pusat. Dukungan ini berbentuk baik alokasi anggaran daerah maupun SDM pemerintah daerah. Sementara itu, peningkatan kapasitas SDM dinas pendidikan daerah perlu menjadi salah satu strategi pemerintah pusat agar daerah memiliki kemampuan memadai dalam melaksanakan program dari pusat. Komunikasi yang baik tidak hanya penting dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga di antara pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah harus didorong untuk mau dan dapat saling belajar dari pengalaman daerah lain. Pada akhirnya, pemahaman yang sejalan antara pemerintah pusat dan daerah akan tanggung jawab mereka untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia menjadi faktor utama keberhasilan reformasi guru di era desentralisasi ini. Ratusan triliun rupiah yang sudah dibelanjakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru seharusnya mendongkrak kualitas pembelajaran dan lulusan sekolah. Luhur Bima Senior Researcher, SMERU Research Institute Asri Yusrina Researcher, SMERU Research Institute Catatan redaksi: Artikel ini ditayangkan di Kompas.com atas kerja sama dengan The Conversation Indonesia. Isi artikel dikutip dari artikel berjudul "Guru makin sejahtera di era desentralisasi, tapi tidak berdampak pada kualitas pendidikan". Isi di luar tanggung jawab redaksi Kompas.com. EditorLaksono Hari Wiwoho Tag: pendidikan guru Berita Terkait Dari Tsunami Palu, Meninjau Ulang Sistem Peringatan Dini Indonesia Pakar Jelaskan Alasan Suporter Bola Kita Membunuh Lagi Harimau Sumatera Terus Menerus Jadi Korban, Bagaimana Melindunginya? Keberagaman Gender di Indonesia Temuan Baru: Perusahaan Rokok Melebih-lebihkan Keberadaan Pasar Gelap Komentar Ada 2 komentar untuk artikel ini Kompas.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE Suardana Putu Kamis, 14 Juni 2018 | 03:42 perlu adanya kontrol terhadap proses pembelaran di lapangan (di kelas), seperti kehadiran guru mengajar, ketepatan waktu guru mengajar, kemajuan materi yang diajarkan, dan yang lainnya. (18) (0) Tanggapi Laporkan Iputu Jano Astu Rabu, 06 Juni 2018 | 20:03 gimana kualitasnya naik kalo gurunya lebih sibuk ngurusin kepangkatan dan administrasi. juga murid srkarang nggak perlu belajar karena pasti naik atau lulus. katrol nilai gila2an. (25) (0) Tanggapi Laporkan Terkini Lainnya Muak Terus Dibohongi, Warga Desa di Bosnia Tolak Para Politisi Muak Terus Dibohongi, Warga Desa di Bosnia Tolak Para Politisi Internasional 04/10/2018, 15:14 WIB Kubu Jokowi Nilai Fadli Zon Layak Dilaporkan ke MKD Kubu Jokowi Nilai Fadli Zon Layak Dilaporkan ke MKD Nasional 04/10/2018, 15:14 WIB Gempa dan Tsunami Akibatkan 65.238 Rumah di Sulteng dan Sulbar Rusak Gempa dan Tsunami Akibatkan 65.238 Rumah di Sulteng dan Sulbar Rusak Nasional 04/10/2018, 15:13 WIB Dirut PLN Sofyan Basir Ikut Pertemuan dengan Setya Novanto dan Eni Maulani Dirut PLN Sofyan Basir Ikut Pertemuan dengan Setya Novanto dan Eni Maulani Nasional 04/10/2018, 15:13 WIB Sandiaga Janji Stadion BMW Dibangun Oktober, Kini Masih Perencanaan... Sandiaga Janji Stadion BMW Dibangun Oktober, Kini Masih Perencanaan... Megapolitan 04/10/2018, 15:13 WIB Dokter Bedah Ini Viral karena 'Operasi' Boneka Beruang Bocah 8 Tahun Dokter Bedah Ini Viral karena "Operasi" Boneka Beruang Bocah 8 Tahun Internasional 04/10/2018, 15:08 WIB Polda Riau Tangkap Perempuan Penyebar Hoaks Gempa di Jakarta dan Jawa Polda Riau Tangkap Perempuan Penyebar Hoaks Gempa di Jakarta dan Jawa Regional 04/10/2018, 15:06 WIB 66.238 Rumah Rusak akibat Gempa dan Tsunami di Sulteng 66.238 Rumah Rusak akibat Gempa dan Tsunami di Sulteng Nasional 04/10/2018, 15:01 WIB Timses Jokowi Kirim Buku Sejarah Cut Nyak Dien untuk Hanum Rais Timses Jokowi Kirim Buku Sejarah Cut Nyak Dien untuk Hanum Rais Nasional 04/10/2018, 14:58 WIB Cerita Sandiaga yang Mengaku Hanyut atas Sosok Ratna Sarumpaet Cerita Sandiaga yang Mengaku Hanyut atas Sosok Ratna Sarumpaet Nasional 04/10/2018, 14:52 WIB Usai Bunuh Istrinya, Suami Buat Skenario Jadi Korban Perampokan Usai Bunuh Istrinya, Suami Buat Skenario Jadi Korban Perampokan Regional 04/10/2018, 14:50 WIB Ini Imbauan Polri Terkait Hoaks Ini Imbauan Polri Terkait Hoaks Nasional 04/10/2018, 14:50 WIB Sudin KPKP Jakarta Barat Siapkan 100 Mikrocip untuk Mendata Anjing Piaraan Sudin KPKP Jakarta Barat Siapkan 100 Mikrocip untuk Mendata Anjing Piaraan Megapolitan 04/10/2018, 14:50 WIB Ini Alasan Penghuni Kos dan Kontrakan Wajib Lapor ke RT Ini Alasan Penghuni Kos dan Kontrakan Wajib Lapor ke RT Megapolitan 04/10/2018, 14:44 WIB Pria di Filipina Ini Melamar Kekasihnya dengan Berpura-pura Mati Pria di Filipina Ini Melamar Kekasihnya dengan Berpura-pura Mati Internasional 04/10/2018, 14:40 WIB Load More

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kesejahteraan Guru Tidak Berdampak pada Kualitas Pendidikan ", https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/06/13144481/kesejahteraan-guru-tidak-berdampak-pada-kualitas-pendidikan.

Editor : Laksono Hari Wiwoho
Oleh: Luhur Bima dan Asri Yusrina LEBIH dari 60 persen anggaran pendidikan secara nasional digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Anggaran tersebut terserap hampir seratus persen di semua daerah. Namun, menaikkan gaji guru pegawai negeri dan memberikan tunjangan profesi guru rupanya tidak langsung meningkatkan kualitas siswa dan lulusan sekolah. Padahal, dalam sistem pendidikan di Indonesia, apa lagi pendidikan dasar, guru berkualitas dan kompeten memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Di era otonomi daerah, usaha perbaikan kualitas pendidikan melalui pengembangan guru tidak lagi terbatas tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten dan kota yang berwenang mengelola sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) memiliki peran besar dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi masyarakatnya, termasuk dengan mendorong ketersediaan tenaga guru yang berkualitas. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam usaha perbaikan kualitas guru di era desentralisasi? Hasil analisis awal dari penelitian kami menunjukkan bahwa komitmen dan peran pemerintah daerah merupakan faktor krusial dalam usaha peningkatan kualitas guru yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Inisiatif pemerintah daerah Diagnostik awal yang dilakukan oleh tim peneliti Research in Improving System of Education (RISE) Indonesia memperlihatkan bahwa hanya sedikit jumlah kabupaten dan kota yang memiliki inisiatif kebijakan atau program berkaitan dengan perbaikan kualitas guru tingkat sekolah dasar dan menengah pertama. Kurang dari 10 persen dari total sekitar 500 kabupaten dan kota di Indonesia yang teridentifikasi memiliki kebijakan atau program tersebut. Proses diagnostik dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai bentuk inisiatif pemerintah daerah, di luar kegiatan operasional rutin mereka, yang berkaitan dengan guru. Informasi diperoleh dari penelusuran media dan wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan terkait. Setidaknya, ada 77 kebijakan dan program terkait reformasi guru yang tersebar di 43 kabupaten dan kota. Sekitar 62 persen dari kebijakan atau program tersebut berbentuk tunjangan daerah untuk guru yang penyalurannya dilakukan berdasarkan kinerja guru atau kriteria tertentu (27 persen) ataupun tanpa kriteria sama sekali (35 persen). Hanya sekitar 9 persen dari kebijakan pemerintah daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas guru melalui perbaikan kemampuan mengajar dan pengetahuan mereka. Temuan ini memperlihatkan masih rendahnya terobosan atau inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota dalam meningkatkan kualitas guru. Inisiatif pemerintah daerah secara umum masih terbatas pada peningkatan kesejahteraan para guru ketimbang kualitas mereka mengajar. Padahal, peningkatan kesejahteraan guru tidak serta-merta meningkatkan kompetensi mereka ataupun berdampak positif terhadap hasil pembelajaran murid, setidaknya dalam jangka waktu pendek. Reformasi nasional guru Di tingkat internasional, hasil tes Programme for International Student Assessment (PISA) 2015 memperlihatkan kemampuan murid Indonesia di bidang literasi, matematika, dan ilmu pengetahuan alam lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan murid negara lain yang berpartisipasi dalam tes tersebut. Untuk tes matematika, Indonesia berada di rangking ke-65 dari 72 negara, jauh di bawah Vietnam (ranking 22) dan Thailand (55). Hasil tes bahasa maupun ilmu pengetahuan juga memperlihatkan hasil serupa. Pemerintah menyadari bahwa perbaikan kualitas pembelajaran murid tidak dapat tercapai hanya dengan meningkatkan kesejahteraan guru. Intervensi pemerintah yang berbasis kemampuan mengajar dan pengetahuan guru dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas guru. Pemerintah pusat menyelenggarakan Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk memetakan kualitas guru, dengan mengukur kemampuan pedagogik dan kompetensi mereka. Tes tersebut terdiri dari 10 modul kompetensi yang akan menjadi pintu masuk pemerintah dalam menjalankan program pelatihan untuk guru berdasarkan hasil UKG dari masing-masing guru. Para guru yang memiliki hasil UKG di bawah standar minimum harus ikut program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Berdasarkan hasil wawancara tim RISE Indonesia dengan pejabat Kementerian Pendidikan, pemerintah berencana untuk meningkatkan standar minimum UKG setiap tahunnya. Dengan begitu, para guru akan terus didorong untuk meningkatkan kompetensi profesional melalui partisipasi mereka di program PKB. Hal ini menjadi latar belakang dari pemilihan nama program tersebut dengan harapan guru akan secara berkelanjutan mengembangkan kompetensi profesionalnya. Implementasi kebijakan nasional Implementasi program PKB ini ditargetkan akan dapat meningkatkan kualitas para guru. Namun, keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kemendikbud menyebabkan kesulitan menyelenggarakan pelatihan guru dalam skala besar. Karena itu, perlu ada peran serta pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program nasional tersebut. Usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kebijakan dan program nasional terkait guru tidak akan mencapai hasil yang optimal bila tidak ada dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah. Di sisi lain, masih banyak pemerintah daerah, terutama kabupaten dan kota, yang tidak memiliki kapasitas, baik dari sisi pengetahuan maupun sumber daya manusia (SDM), untuk membuat inisiatif kebijakan yang dapat berdampak langsung terhadap perbaikan kualitas pendidikan. Untuk itu, koordinasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting dalam usaha perbaikan kualitas guru. Dari sisi pemerintah daerah, perlu komitmen untuk mendukung program nasional yang telah disusun oleh pemerintah pusat. Dukungan ini berbentuk baik alokasi anggaran daerah maupun SDM pemerintah daerah. Sementara itu, peningkatan kapasitas SDM dinas pendidikan daerah perlu menjadi salah satu strategi pemerintah pusat agar daerah memiliki kemampuan memadai dalam melaksanakan program dari pusat. Komunikasi yang baik tidak hanya penting dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga di antara pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah harus didorong untuk mau dan dapat saling belajar dari pengalaman daerah lain. Pada akhirnya, pemahaman yang sejalan antara pemerintah pusat dan daerah akan tanggung jawab mereka untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia menjadi faktor utama keberhasilan reformasi guru di era desentralisasi ini. Ratusan triliun rupiah yang sudah dibelanjakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru seharusnya mendongkrak kualitas pembelajaran dan lulusan sekolah. Luhur Bima Senior Researcher, SMERU Research Institute Asri Yusrina Researcher, SMERU Research Institute Catatan redaksi: Artikel ini ditayangkan di Kompas.com atas kerja sama dengan The Conversation Indonesia. Isi artikel dikutip dari artikel berjudul "Guru makin sejahtera di era desentralisasi, tapi tidak berdampak pada kualitas pendidikan". Isi di luar tanggung jawab redaksi Kompas.com. EditorLaksono Hari Wiwoho Tag: pendidikan guru Berita Terkait Dari Tsunami Palu, Meninjau Ulang Sistem Peringatan Dini Indonesia Pakar Jelaskan Alasan Suporter Bola Kita Membunuh Lagi Harimau Sumatera Terus Menerus Jadi Korban, Bagaimana Melindunginya? Keberagaman Gender di Indonesia Temuan Baru: Perusahaan Rokok Melebih-lebihkan Keberadaan Pasar Gelap Komentar Ada 2 komentar untuk artikel ini Kompas.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE Suardana Putu Kamis, 14 Juni 2018 | 03:42 perlu adanya kontrol terhadap proses pembelaran di lapangan (di kelas), seperti kehadiran guru mengajar, ketepatan waktu guru mengajar, kemajuan materi yang diajarkan, dan yang lainnya. (18) (0) Tanggapi Laporkan Iputu Jano Astu Rabu, 06 Juni 2018 | 20:03 gimana kualitasnya naik kalo gurunya lebih sibuk ngurusin kepangkatan dan administrasi. juga murid srkarang nggak perlu belajar karena pasti naik atau lulus. katrol nilai gila2an. (25) (0) Tanggapi Laporkan Terkini Lainnya Muak Terus Dibohongi, Warga Desa di Bosnia Tolak Para Politisi Muak Terus Dibohongi, Warga Desa di Bosnia Tolak Para Politisi Internasional 04/10/2018, 15:14 WIB Kubu Jokowi Nilai Fadli Zon Layak Dilaporkan ke MKD Kubu Jokowi Nilai Fadli Zon Layak Dilaporkan ke MKD Nasional 04/10/2018, 15:14 WIB Gempa dan Tsunami Akibatkan 65.238 Rumah di Sulteng dan Sulbar Rusak Gempa dan Tsunami Akibatkan 65.238 Rumah di Sulteng dan Sulbar Rusak Nasional 04/10/2018, 15:13 WIB Dirut PLN Sofyan Basir Ikut Pertemuan dengan Setya Novanto dan Eni Maulani Dirut PLN Sofyan Basir Ikut Pertemuan dengan Setya Novanto dan Eni Maulani Nasional 04/10/2018, 15:13 WIB Sandiaga Janji Stadion BMW Dibangun Oktober, Kini Masih Perencanaan... Sandiaga Janji Stadion BMW Dibangun Oktober, Kini Masih Perencanaan... Megapolitan 04/10/2018, 15:13 WIB Dokter Bedah Ini Viral karena 'Operasi' Boneka Beruang Bocah 8 Tahun Dokter Bedah Ini Viral karena "Operasi" Boneka Beruang Bocah 8 Tahun Internasional 04/10/2018, 15:08 WIB Polda Riau Tangkap Perempuan Penyebar Hoaks Gempa di Jakarta dan Jawa Polda Riau Tangkap Perempuan Penyebar Hoaks Gempa di Jakarta dan Jawa Regional 04/10/2018, 15:06 WIB 66.238 Rumah Rusak akibat Gempa dan Tsunami di Sulteng 66.238 Rumah Rusak akibat Gempa dan Tsunami di Sulteng Nasional 04/10/2018, 15:01 WIB Timses Jokowi Kirim Buku Sejarah Cut Nyak Dien untuk Hanum Rais Timses Jokowi Kirim Buku Sejarah Cut Nyak Dien untuk Hanum Rais Nasional 04/10/2018, 14:58 WIB Cerita Sandiaga yang Mengaku Hanyut atas Sosok Ratna Sarumpaet Cerita Sandiaga yang Mengaku Hanyut atas Sosok Ratna Sarumpaet Nasional 04/10/2018, 14:52 WIB Usai Bunuh Istrinya, Suami Buat Skenario Jadi Korban Perampokan Usai Bunuh Istrinya, Suami Buat Skenario Jadi Korban Perampokan Regional 04/10/2018, 14:50 WIB Ini Imbauan Polri Terkait Hoaks Ini Imbauan Polri Terkait Hoaks Nasional 04/10/2018, 14:50 WIB Sudin KPKP Jakarta Barat Siapkan 100 Mikrocip untuk Mendata Anjing Piaraan Sudin KPKP Jakarta Barat Siapkan 100 Mikrocip untuk Mendata Anjing Piaraan Megapolitan 04/10/2018, 14:50 WIB Ini Alasan Penghuni Kos dan Kontrakan Wajib Lapor ke RT Ini Alasan Penghuni Kos dan Kontrakan Wajib Lapor ke RT Megapolitan 04/10/2018, 14:44 WIB Pria di Filipina Ini Melamar Kekasihnya dengan Berpura-pura Mati Pria di Filipina Ini Melamar Kekasihnya dengan Berpura-pura Mati Internasional 04/10/2018, 14:40 WIB Load More

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kesejahteraan Guru Tidak Berdampak pada Kualitas Pendidikan ", https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/06/13144481/kesejahteraan-guru-tidak-berdampak-pada-kualitas-pendidikan.

Editor : Laksono Hari Wiw

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm: 702
Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm: 107
 M. Nurdin, Kiat Menjadi Guru Profesional, (Jakarta: Primashopie, 2004), hlm: 119
Depdikbud, OpCit, hlm: 288
 https://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/9154-pengertian-profesi-guru.html
 https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4790286591306874645#editor/target=post;postID=3658407705243761907;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=8;src=postname


www.wartaloha.com